DKI Jakarta Siapkan Rp90 Miliar untuk Program Sekolah Swasta Gratis, Tunggu Pengesahan APBD

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

17 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

📚 Fakta Utama Program

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp90 miliar dari APBD untuk program sekolah swasta gratis.
Program ini akan dilaksanakan di 40 lembaga pendidikan swasta yang telah ditunjuk.
Meskipun Peraturan Gubernur (Pergub) belum disahkan, program sudah dimulai bersamaan dengan tahun ajaran baru.
Pihak sekolah swasta yang terlibat telah menyetujui dimulainya program, meskipun pembayaran menunggu pengesahan Pergub.

🏛️ Proses Pengesahan & Implementasi

Anggaran program sekolah swasta gratis masih menunggu pengesahan APBD Perubahan oleh DPRD DKI Jakarta pada akhir bulan ini.
Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan program dimulai lebih awal agar anak-anak dapat segera bersekolah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pengesahan Pergub terkait program ini dalam dua bulan ke depan.

💰 Rincian Anggaran Daerah

Anggaran sebesar Rp90 miliar dialokasikan dari APBD untuk membiayai program sekolah swasta gratis.
DPRD DKI Jakarta mengajukan rancangan Perubahan APBD dengan total Rp91,86 triliun.
Jumlah rancangan Perubahan APBD tersebut menunjukkan peningkatan 0,57 persen dari APBD sebelumnya.

Apa itu program sekolah swasta gratis di DKI Jakarta?

keyboard_arrow_down

Program ini adalah inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan pendidikan gratis di sekolah-sekolah swasta yang telah ditunjuk. Tujuannya adalah untuk memastikan anak-anak dapat segera bersekolah, terutama seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru.

Berapa anggaran yang disiapkan untuk program sekolah swasta gratis ini?

keyboard_arrow_down

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sebesar Rp90 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program sekolah swasta gratis ini. Anggaran ini masih menunggu pengesahan dalam APBD Perubahan oleh DPRD DKI Jakarta.

Berapa banyak lembaga pendidikan swasta yang terlibat dalam program ini?

keyboard_arrow_down

Program sekolah swasta gratis ini akan dilaksanakan di 40 lembaga pendidikan swasta yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kapan program sekolah swasta gratis ini dimulai?

keyboard_arrow_down

Program sekolah swasta gratis ini sudah dimulai bersamaan dengan tahun ajaran baru. Meskipun demikian, Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur program ini belum disahkan pada saat dimulainya program.

Mengapa program ini sudah dimulai meskipun Peraturan Gubernur (Pergub) belum disahkan?

keyboard_arrow_down

Program ini sudah dimulai lebih awal meskipun Pergub belum disahkan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah, menyatakan bahwa langkah ini diambil agar anak-anak dapat segera bersekolah tanpa harus menunggu proses administrasi selesai.

Bagaimana status pengesahan anggaran dan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk program ini?

keyboard_arrow_down

Anggaran sebesar Rp90 miliar untuk program ini masih menunggu pengesahan APBD Perubahan oleh DPRD DKI Jakarta, yang dijadwalkan pada akhir bulan ini. Sementara itu, Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai program ini juga belum disahkan, namun Pemprov DKI menargetkan pengesahannya dalam dua bulan ke depan.

Berapa total rancangan APBD Perubahan DKI Jakarta yang diajukan?

keyboard_arrow_down

DPRD DKI Jakarta mengajukan rancangan Perubahan APBD dengan total sebesar Rp91,86 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,57 persen dari APBD DKI Jakarta sebelumnya.

Kapan target pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk program ini?

keyboard_arrow_down

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur program sekolah swasta gratis ini dalam dua bulan ke depan.

Bagaimana tanggapan pihak sekolah swasta yang terlibat terkait dimulainya program ini sebelum pembayaran?

keyboard_arrow_down

Pihak sekolah swasta yang terlibat dalam program ini telah menyetujui keputusan untuk memulai program meskipun pembayaran dari pemerintah akan menunggu pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub). Ini menunjukkan komitmen sekolah untuk mendukung kelangsungan pendidikan anak-anak.