Tarif Impor AS 19% untuk RI: Kesepakatan Dagang Prabowo-Trump Picu Pro Kontra

Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia berkomitmen untuk membeli beberapa produk dari AS, yaitu:

• Produk energi senilai US$15 miliar (sekitar Rp244 triliun).
• Produk pertanian senilai US$4,5 miliar.
• Sebanyak 50 pesawat Boeing.

Selain itu, Presiden Donald Trump juga mengklaim bahwa Indonesia memberikan akses penuh ke semua sumber daya, termasuk tembaga.

Kesepakatan ini berpotensi memberikan beberapa keuntungan bagi Indonesia:

• Meningkatkan Daya Saing: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa tarif 19% ini lebih menguntungkan dibandingkan negara pesaing, sehingga berpotensi meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar AS.
• Mendorong Sektor Manufaktur: Penurunan tarif diharapkan dapat menggairahkan sektor manufaktur nasional dan menciptakan lapangan kerja.
• Peningkatan Ekspor: Ketua Umum Apindo, Shinta Wijaya Kamdani, melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan ekspor dan daya saing produk nasional, mengingat 61% ekspor Indonesia ditujukan ke AS.
• Posisi Strategis Global: Senior Economist Natixis, Trinh Nguyen, menilai kesepakatan ini sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dari Tiongkok dan meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok manufaktur global.
• Saling Menguntungkan: Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kesepakatan ini saling menguntungkan dan telah diperhitungkan untuk melindungi pekerja Indonesia.

Meskipun ada potensi keuntungan, kesepakatan ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran dan dampak negatif:

• Pukulan bagi Manufaktur Nasional: Ekonom menilai tarif 19% masih memberikan pukulan berat bagi industri manufaktur nasional, terutama tekstil dan alas kaki. Hal ini membuat harga jual produk Indonesia kurang kompetitif, berpotensi menurunkan permintaan, dan menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
• Ancaman bagi Sektor Pertanian: Komoditas pertanian AS seperti kedelai, jagung, dan gandum akan membanjiri Indonesia dengan harga lebih murah, mengancam daya saing hasil pertanian lokal dan memperparah ketergantungan impor.
• Kesepakatan Timpang: Beberapa pengamat menilai kesepakatan ini sarat tekanan sepihak dari AS, di mana Indonesia harus membayar "trade-off" besar. AS memperoleh akses penuh ke pasar domestik tanpa hambatan tarif, sementara ekspor Indonesia tetap dikenai tarif, membuka jalan bagi produk AS untuk menguasai pasar Indonesia dan menekan daya saing produk dalam negeri.
• Potensi Harga Energi Lebih Mahal: Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyoroti potensi harga energi dalam negeri yang lebih mahal akibat impor LNG dari AS.

Dengan tarif 19%, Indonesia ditempatkan sebagai negara dengan tarif terendah ketiga di Asia dalam konteks kesepakatan dagang ini, setelah Singapura dan Timor Leste. Namun, perlu dicatat bahwa Singapura dan Timor Leste dikenakan tarif yang jauh lebih rendah, yaitu 10%.

Pandangan para ekonom dan pengamat terhadap kesepakatan ini bervariasi:

• Pandangan Positif: Senior Economist Natixis, Trinh Nguyen, menilai kesepakatan ini sebagai langkah strategis bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dari Tiongkok dan meningkatkan posisinya dalam rantai pasok manufaktur global.
• Pandangan Negatif/Kritis: Beberapa ekonom dan pengamat menilai tarif 19% masih memberikan pukulan berat bagi industri manufaktur nasional, terutama tekstil dan alas kaki, karena membuat harga jual produk Indonesia kurang kompetitif. Mereka juga melihat kesepakatan ini sarat tekanan sepihak dari AS, dengan Indonesia harus membayar "trade-off" besar. Ada kekhawatiran bahwa kesepakatan ini menempatkan Indonesia dalam posisi timpang, di mana AS memperoleh akses penuh ke pasar domestik tanpa hambatan tarif, sementara ekspor Indonesia tetap dikenai tarif, yang berpotensi menekan daya saing produk dalam negeri.

Pemerintah Tiongkok, melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian, menanggapi kesepakatan ini dengan menekankan pentingnya penyelesaian sengketa ekonomi dan perdagangan melalui dialog dan konsultasi yang setara.