www.cnnindonesia.com
Pemerintah berhak mengambil alih tanah bersertifikat yang tidak dimanfaatkan dalam dua tahun. Kebijakan ini tertuang dalam PP No. 20 Tahun 2021, berlaku untuk semua jenis hak atas tanah. Prioritas pengawasan adalah kawasan pertambangan, perkebunan, dan lainnya. 1,4 juta hektare tanah telantar siap dibagikan ke ormas. Kebijakan ini bertujuan mengatasi kesenjangan ekonomi, namun menuai kekhawatiran warga.
Masih Seputar ekonomi
DPR Resmi Ketok Palu, Anggaran Kemenhub Naik Rp2,74 T Jadi Rp29,51 T
Kemenhub Desak Tambahan Anggaran Rp 2,74 T, Total Tembus Rp 29,51 T
Resmi! Kopdes Merah Putih Kini Bisa Ajukan Pinjaman ke Himbara Berkat PMK Baru
Pemerintah Alokasikan Rp16 Triliun SAL untuk Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih
Pemerintah Rampungkan Aturan, KopDes Merah Putih Resmi Bisa Pinjam Modal ke Himbara
Sri Mulyani Izinkan Rp16 Triliun SAL APBN untuk Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih
Menkop Budi Arie: Kopdes Merah Putih Jadi Alat Negara Intervensi Distribusi Subsidi
MK Larang Keras Wamen Rangkap Komisaris BUMN, Erick Thohir Siap Rombak Total!
IHSG Ditutup Menguat Tipis Jelang Long Weekend, Saham Sinar Mas Jadi Pemberat Utama
Robert Budi Hartono & Prajogo Pangestu Minati Patriot Bond Rp 50 T
Nadiem Makarim Tersangka Kasus Laptop Chromebook, Gojek Buka Suara Tegaskan Statusnya
