Gibran Dorong RUU PPRT Disahkan, Soroti Perlindungan dan Tata Kelola Pekerja Rumah Tangga

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

15 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏛️ Komitmen Pemerintah & RUU PPRT

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT sebagai bentuk kehadiran negara untuk melindungi, menghargai, dan memberikan keadilan bagi PRT.
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk segera membahas dan menargetkan RUU ini selesai dalam tiga bulan, dengan DPR akan memulai pembahasan.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah diajukan sejak tahun 2004.
Tujuan RUU ini adalah memberikan perlindungan hukum dan pengakuan bagi PRT, serta mengatur hubungan kerja yang adil, transparan, dan profesional.
Poin-poin utama dalam RUU PPRT mencakup aturan mengenai upah, jam kerja, perlindungan martabat, dan hubungan kerja yang jelas.

⚠️ Tantangan & Pelanggaran Hak PRT

Hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) sering terabaikan akibat manajemen perekrutan yang tidak kredibel.
Masalah yang dihadapi PRT meliputi kebutuhan dasar tidak terpenuhi, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, dan tidak adanya biaya pulang kampung.
Banyak PRT mengalami kondisi kerja tanpa mengenal waktu, menerima gaji yang tidak layak, hingga menjadi korban kekerasan.
Tindakan sewenang-wenang seperti pemotongan gaji dan penahanan dokumen sering terjadi akibat tata kelola penyalur PRT yang buruk.

🛠️ Perbaikan Tata Kelola & Pelatihan

Gibran menekankan perlunya perbaikan tata kelola penyalur PRT untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan melindungi kedua belah pihak.
Perbaikan ini bertujuan untuk mencegah praktik merugikan seperti pemotongan gaji dan penahanan dokumen PRT.
Pentingnya pelatihan dan pembekalan dasar bagi PRT disoroti untuk memastikan mereka memiliki kemampuan yang baik sebelum bekerja.
Pelatihan mencakup keterampilan seperti merawat anak, lansia, memasak, dan penggunaan peralatan rumah tangga.

Apa itu RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)?

keyboard_arrow_down

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah inisiatif legislatif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT). RUU ini juga dirancang untuk mengatur hubungan kerja yang adil, transparan, dan profesional antara pemberi kerja dan PRT.

Apa tujuan utama pengesahan RUU PPRT?

keyboard_arrow_down

Tujuan utama pengesahan RUU PPRT adalah sebagai bentuk kehadiran negara untuk melindungi, menghargai, dan memberikan keadilan bagi PRT, yang mayoritas adalah perempuan. RUU ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang sering dihadapi PRT, seperti hak-hak yang terabaikan.

Siapa saja tokoh yang mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT?

keyboard_arrow_down

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara aktif mendorong percepatan pengesahan RUU ini. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah berkomitmen untuk segera membahas dan menargetkan penyelesaian RUU ini.

Sejak kapan RUU PPRT diajukan?

keyboard_arrow_down

RUU PPRT telah diajukan sejak tahun 2004, menunjukkan bahwa pembahasan dan pengesahannya telah menjadi isu yang berlarut-larut selama hampir dua dekade.

Masalah apa saja yang sering dihadapi PRT yang ingin diatasi oleh RUU PPRT?

keyboard_arrow_down

RUU PPRT bertujuan mengatasi berbagai masalah serius yang sering dialami PRT, antara lain:

Kebutuhan dasar tidak terpenuhi.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.
Tidak adanya biaya pulang kampung.
Jam kerja yang tidak mengenal waktu.
Gaji yang tidak layak.
Kekerasan.
Hak-hak yang terabaikan akibat manajemen perekrutan yang tidak kredibel.

Poin-poin utama apa saja yang diatur dalam RUU PPRT?

keyboard_arrow_down

Poin-poin utama dalam RUU ini mencakup pengaturan mengenai:

Upah yang layak.
Jam kerja yang jelas.
Perlindungan martabat PRT.
Hubungan kerja yang transparan dan profesional.

Berapa target waktu penyelesaian pembahasan RUU PPRT?

keyboard_arrow_down

Presiden Prabowo Subianto menargetkan RUU ini selesai dalam waktu tiga bulan. DPR diharapkan akan segera memulai pembahasan untuk mencapai target tersebut.

Selain pengesahan RUU, perbaikan apa lagi yang ditekankan untuk perlindungan PRT?

keyboard_arrow_down

Selain pengesahan RUU, Gibran juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola penyalur PRT untuk mencegah tindakan sewenang-wenang seperti pemotongan gaji dan penahanan dokumen. Perbaikan ini juga bertujuan melindungi pemberi kerja dari tindakan merugikan. Selain itu, pentingnya pelatihan dan pembekalan dasar bagi PRT, termasuk keterampilan merawat anak, lansia, memasak, dan menggunakan peralatan rumah tangga, juga disoroti untuk memastikan mereka memiliki kemampuan yang baik sebelum bekerja.

Mengapa perbaikan tata kelola penyalur PRT dianggap penting?

keyboard_arrow_down

Perbaikan tata kelola penyalur PRT sangat penting untuk mencegah praktik-praktik merugikan seperti pemotongan gaji yang tidak adil dan penahanan dokumen pribadi PRT. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi pemberi kerja dari potensi tindakan merugikan yang dilakukan oleh penyalur atau PRT yang tidak terlatih. Dengan tata kelola yang lebih baik, diharapkan proses perekrutan menjadi lebih kredibel dan transparan, sehingga hak-hak PRT terlindungi dan pemberi kerja mendapatkan layanan yang profesional.

[{"title":"Dorong RUU PPRT Segera Disahkan, Gibran: Negara Hadir untuk PRT","indexedAt":"2025-07-15T04:00:54.743Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/15/10320101/dorong-ruu-pprt-segera-disahkan-gibran-negara-hadir-untuk-prt","summary":"Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa negara hadir untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT), yang tercermin dalam komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT. Gibran menekankan bahwa RUU ini adalah bentuk perlindungan, penghargaan, dan keadilan bagi PRT, yang mayoritas adalah perempuan yang bekerja keras untuk keluarga mereka.\n\nRUU PPRT diharapkan memberikan perlindungan hukum dan pengakuan bagi PRT, serta memberikan manfaat bagi pemberi kerja dengan regulasi yang jelas. Presiden Prabowo menargetkan RUU ini selesai dalam tiga bulan dan DPR akan segera memulai pembahasan. RUU PPRT telah diajukan sejak 2004 sebagai upaya untuk melindungi PRT dari diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan, karena wilayah kerja mereka yang bersifat domestik dan privat sering kali tanpa pengawasan pemerintah.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/9jU81sHhYqpB7Dp9DP6y3y-2cuM=/0x0:4329x2886/1200x800/data/photo/2025/07/11/6870891e97d20.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/15/10320101/dorong-ruu-pprt-segera-disahkan-gibran-negara-hadir-untuk-prt"},{"title":"Gibran Nilai Perlu Perbaikan Tata Kelola Penyalur PRT, Antisipasi Pemotongan Gaji","indexedAt":"2025-07-15T04:00:54.743Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/15/10282651/gibran-nilai-perlu-perbaikan-tata-kelola-penyalur-prt-antisipasi-pemotongan","summary":"Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan perlunya perbaikan tata kelola penyalur Pekerja Rumah Tangga (PRT) untuk mencegah tindakan sewenang-wenang seperti pemotongan gaji dan penahanan dokumen. Perbaikan juga diperlukan untuk melindungi pemberi kerja dari tindakan merugikan. Gibran juga menyoroti pentingnya pelatihan dan pembekalan dasar bagi PRT agar memiliki kemampuan yang baik sebelum bekerja, termasuk keterampilan merawat anak, lansia, memasak, dan menggunakan peralatan rumah tangga. Ia menyoroti manajemen perekrutan PRT yang tidak selalu melalui lembaga kredibel, menyebabkan kurangnya perlindungan dan perjanjian kerja yang jelas, sehingga hak-hak PRT sering terabaikan. Gibran menekankan bahwa banyak PRT bekerja tanpa kenal waktu, menerima gaji yang tidak layak, dan mengalami kekerasan.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/0ppLhx1o9D4N3tQbLyxqwfnw_bY=/0x0:4160x2773/1200x800/data/photo/2025/07/14/6874f0c1d4ee4.jpeg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/15/10282651/gibran-nilai-perlu-perbaikan-tata-kelola-penyalur-prt-antisipasi-pemotongan"},{"title":"Gibran Sorot Tak Terpenuhinya Hak PRT, Dorong Pengesahan RUU PPRT","indexedAt":"2025-07-15T05:01:05.488Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/15/11572451/gibran-sorot-tak-terpenuhinya-hak-prt-dorong-pengesahan-ruu-pprt","summary":"Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyoroti belum terpenuhinya hak-hak pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia akibat manajemen perekrutan yang tidak kredibel. Banyak PRT mengalami masalah seperti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, PHK sepihak, dan tidak ada biaya untuk kembali ke kampung halaman. Oleh karena itu, Gibran mendorong pengesahan RUU PPRT yang bertujuan memberikan perlindungan dan pengakuan hukum bagi PRT, serta mengatur hubungan kerja yang adil, transparan, dan profesional antara pemberi kerja dan PRT. RUU ini juga mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi PRT, yang diperkuat dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto. Poin-poin utama dalam RUU PPRT meliputi aturan upah, jam kerja, perlindungan martabat, dan hubungan kerja yang jelas antara pemberi kerja dan PRT. RUU PPRT telah diajukan sejak 2004 dan diharapkan menjadi payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/0ppLhx1o9D4N3tQbLyxqwfnw_bY=/0x0:4160x2773/1200x800/data/photo/2025/07/14/6874f0c1d4ee4.jpeg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/15/11572451/gibran-sorot-tak-terpenuhinya-hak-prt-dorong-pengesahan-ruu-pprt"}]