PB PGRI dan DPR Desak Revisi UU ASN, Soroti Kesenjangan Hak Guru PPPK dan Honorer

Pihak-pihak yang menyoroti dan berupaya mengatasi kesenjangan hak ini adalah:

• PB PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), melalui Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Guru Profesi PB PGRI, Maharani Siti Shopia.
• Komisi X DPR, melalui anggotanya Lita Machfud Arifin.

Kedua pihak ini secara aktif mendorong perbaikan regulasi dan perlindungan bagi guru.

PB PGRI memiliki tuntutan dan harapan yang jelas terkait hak guru, yaitu:

• Mendorong penguatan hak guru PPPK agar setara dengan PNS, termasuk jaminan pensiun dan jenjang karier.
• Berharap agar jaminan perlindungan bagi semua guru, baik PPPK maupun honorer, dapat diatur secara komprehensif dalam undang-undang.

Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan dan kepastian bagi seluruh tenaga pendidik.

Anggota Komisi X DPR, Lita Machfud Arifin, memiliki pandangan dan dorongan sebagai berikut:

• Mendorong pemerintah untuk merevisi Undang-Undang ASN agar status guru PPPK dapat dialihkan menjadi ASN, terutama bagi mereka yang telah lama mengabdi.
• Menekankan pentingnya regulasi yang mempertimbangkan keadilan substantif dan pengabdian guru, bukan hanya evaluasi administratif.

Pandangan ini menunjukkan komitmen untuk memberikan pengakuan yang layak atas dedikasi guru.

Komisi X DPR mendorong beberapa usulan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru, termasuk guru non-ASN:

• Adanya Undang-Undang khusus yang bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan guru.
• Penyeragaman kontrak PPPK secara nasional untuk menghindari disparitas antar daerah.
• Jaminan pensiun, jaminan sosial, dan jenjang karier yang setara dengan PNS bagi guru PPPK.

Usulan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan komprehensif bagi seluruh guru.

Seorang guru honorer dari Bengkulu, dengan inisial R, yang telah mengabdi lebih dari enam tahun, menyampaikan aspirasinya. Ia mengungkapkan:

• Kekecewaan karena belum kunjung diangkat menjadi PPPK.
• Penghasilan yang sangat minim, hanya sekitar Rp 540.000 per bulan.

R meminta Komisi X DPR untuk memperjuangkan nasib guru honorer agar tetap dipertimbangkan dalam rekrutmen PPPK dan memiliki kejelasan karier di masa depan.

Penting untuk menyeragamkan hak dan perlindungan bagi semua guru karena beberapa alasan mendasar:

• Keadilan Substantif: Guru PPPK dan ASN memiliki beban kerja yang sama, sehingga hak dan perlindungan mereka juga harus setara untuk menciptakan keadilan.
• Penghargaan Pengabdian: Menyeragamkan hak adalah bentuk penghargaan atas pengabdian guru, terlepas dari status kepegawaian mereka.
• Kesejahteraan Guru: Dengan jaminan pensiun, jaminan sosial, dan jenjang karier yang jelas, kesejahteraan guru akan meningkat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan.
• Kepastian Karier: Memberikan kepastian karier bagi guru, terutama yang honorer dan PPPK, akan meningkatkan motivasi dan profesionalisme mereka.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih stabil dan adil bagi semua pihak.