DPR Setujui Revisi UU Haji: BP Haji Hingga Kecamatan, Biaya Lebih Terjangkau

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

15 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🕋 Fakta Utama Revisi UU Haji

Revisi Undang-Undang (UU) Haji bertujuan menjawab kekhawatiran terkait pengelolaan ibadah haji.
Langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan penyelenggaraan haji dan membuat biaya lebih terjangkau.
Pembentukan cabang Badan Penyelenggara (BP) Haji hingga tingkat kecamatan adalah salah satu poin penting revisi.
Revisi ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk haji yang terjangkau.
Hidayat Nur Wahid (HNW) meyakini revisi ini bersifat revolusioner dan mengatasi kompleksitas pengelolaan haji.

📝 Cakupan Perubahan UU

Revisi mencakup perpindahan aset dari Kementerian Agama (Kemenag) ke BP Haji.
UU baru akan memberikan kewenangan koordinasi BP Haji dengan berbagai strata pemerintahan.
Pengaturan kondisi kedaruratan juga menjadi bagian penting dari revisi UU Haji.
Pembentukan cabang BP Haji hingga tingkat kecamatan bertujuan untuk memperluas jangkauan pengelolaan dan pelayanan.

🏛️ Proses Legislasi

Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi VIII DPR RI telah menyetujui hasil harmonisasi draf revisi UU.
Draf revisi UU Haji akan segera dibawa ke rapat paripurna DPR.
Tujuan rapat paripurna adalah untuk disahkan sebagai usul inisiatif DPR.
Persetujuan ini menandai kemajuan signifikan dalam proses legislasi revisi UU Haji.

Apa tujuan utama revisi Undang-Undang (UU) Haji?

keyboard_arrow_down

Tujuan utama revisi Undang-Undang (UU) Haji adalah untuk menjawab kekhawatiran terkait pengelolaan ibadah haji. Revisi ini diharapkan dapat memaksimalkan pengelolaan penyelenggaraan haji dan pada akhirnya membuat biaya haji menjadi lebih terjangkau, sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses revisi UU Haji?

keyboard_arrow_down

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses revisi UU Haji ini meliputi:

Komisi VIII DPR RI, yang merupakan salah satu inisiator dan terlibat dalam pembahasan.
Hidayat Nur Wahid (HNW), sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI yang memberikan pernyataan terkait revisi ini.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, yang telah menyetujui hasil harmonisasi draf revisi.
Kementerian Agama (Kemenag), yang terkait dengan perpindahan aset ke Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Presiden Prabowo Subianto, yang amanatnya menjadi salah satu dasar tujuan revisi terkait biaya haji yang terjangkau.

Apa saja poin-poin penting yang diatur dalam revisi UU Haji?

keyboard_arrow_down

Revisi UU Haji mencakup beberapa poin penting, antara lain:

Pembentukan cabang Badan Penyelenggara (BP) Haji hingga tingkat kecamatan untuk memaksimalkan pengelolaan.
Perpindahan aset dari Kementerian Agama (Kemenag) ke BP Haji.
Pemberian kewenangan koordinasi kepada BP Haji dengan berbagai strata pemerintahan.
Pengaturan mengenai kondisi kedaruratan dalam penyelenggaraan haji.

Bagaimana revisi UU Haji diharapkan dapat mempengaruhi biaya penyelenggaraan ibadah haji?

keyboard_arrow_down

Revisi UU Haji diharapkan dapat membuat biaya haji lebih terjangkau. Hal ini akan dicapai melalui pengelolaan penyelenggaraan haji yang lebih maksimal, termasuk dengan pembentukan cabang BP Haji hingga tingkat kecamatan. Upaya ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk menekan biaya haji.

Apa peran Badan Penyelenggara (BP) Haji dalam pengelolaan haji setelah revisi UU ini?

keyboard_arrow_down

Setelah revisi UU ini, peran Badan Penyelenggara (BP) Haji akan semakin diperkuat dan diperluas. BP Haji akan memiliki cabang hingga tingkat kecamatan untuk memastikan pengelolaan yang lebih dekat dan maksimal. Selain itu, aset-aset yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Agama akan dipindahkan ke BP Haji, memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar. BP Haji juga akan memiliki kewenangan koordinasi dengan berbagai tingkatan pemerintahan untuk kelancaran penyelenggaraan haji.

Mengapa revisi UU Haji disebut sebagai langkah "revolusioner"?

keyboard_arrow_down

Revisi UU Haji disebut sebagai langkah "revolusioner" oleh Hidayat Nur Wahid (HNW) karena diyakini akan secara fundamental mengubah dan meningkatkan pengelolaan ibadah haji. Langkah ini dianggap mampu menjawab kekhawatiran Fraksi PKS terkait kompleksitas pengelolaan haji yang ada saat ini, dengan menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan terstruktur.

Bagaimana proses selanjutnya setelah draf revisi UU Haji disetujui oleh Badan Legislasi dan Komisi VIII DPR RI?

keyboard_arrow_down

Setelah hasil harmonisasi draf revisi UU Haji disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi VIII DPR RI, langkah selanjutnya adalah membawa draf tersebut ke rapat paripurna DPR RI. Dalam rapat paripurna ini, draf akan disahkan sebagai usul inisiatif DPR, menandai selesainya tahap pembahasan di tingkat komisi dan badan legislasi sebelum menjadi undang-undang.

Kekhawatiran apa yang ingin dijawab oleh revisi UU Haji ini?

keyboard_arrow_down

Revisi UU Haji ini bertujuan untuk menjawab kekhawatiran terkait pengelolaan ibadah haji yang kompleks. Secara spesifik, kekhawatiran ini juga diungkapkan oleh Fraksi PKS, yang melihat adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan sistem pengelolaan haji agar lebih efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.