DPR Setujui Revisi UU Haji: BP Haji Hingga Kecamatan, Biaya Lebih Terjangkau
Revisi UU Haji bertujuan memaksimalkan pengelolaan ibadah haji dan menekan biaya, sesuai arahan Presiden Prabowo. Inisiatif ini meliputi pembentukan BP Haji hingga tingkat kecamatan, perpindahan aset dari Kemenag, dan kewenangan koordinasi lintas pemerintahan. Baleg dan Komisi VIII DPR RI telah menyetujui draf revisi, siap dibawa ke paripurna sebagai usul inisiatif DPR.
Berita Terbaru
WhatsApp Uji Coba Fitur Baru: Batasi Pesan untuk Tekan Spam
Erick Thohir: Shin Tae Yong dan Kluivert Masa Lalu Timnas Indonesia
Pemkab Sidoarjo Sanksi Pegawai Terlibat Pesta Seks Gay 'Siwalan Party'
NATO: Jet Tempur Rusia Ditembak Jatuh Hanya Jika Ancam Wilayah
Koleksi Gene Hackman Dilelang, Anak Tak Dapat Warisan
Menkeu Purbaya: Sistem Coretax Kualitas Lulusan SMA, Indonesia 'Dikibulin' Asing
Apple Lewati iPhone 19, Siapkan iPhone 20 untuk Ulang Tahun ke-20
Barcelona Resah: Cedera Lamine Yamal Ancam El Clasico
Bahlil Ungkap: Proyek Gas Masela Siap Tender EPC 2026
Kapal Pengungsi Tenggelam di Laut Aegea, 14 Orang Tewas
