ESDM Terapkan Evaluasi RKAB Minerba Tahunan Mulai 2025, Industri Soroti Efisiensi

Perubahan sistem evaluasi RKAB dari tiga tahun sekali menjadi setiap tahun ini akan mulai berlaku secara efektif pada Juli 2025.

Kementerian ESDM memutuskan perubahan ini karena adanya pasokan batu bara yang berlebihan di pasar. Pasokan berlebihan ini merupakan dampak dari sistem RKAB jangka panjang (tiga tahunan) yang kurang fleksibel dalam merespons dinamika pasar. Akibatnya, harga batu bara jatuh dan menyebabkan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi negara. Dengan evaluasi tahunan, pemerintah berharap dapat mengontrol pasokan dengan lebih baik, menstabilkan harga, dan meningkatkan PNBP.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sistem dan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung perubahan ini. Dirjen Minerba Tri Winarno menambahkan bahwa regulasi dan sistem yang diperlukan telah disiapkan. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk melakukan sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan minerba terkait perubahan ini untuk memastikan kelancaran transisi.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai bahwa perubahan ini perlu dikaji ulang. Kekhawatiran utama APNI adalah potensi pengurangan efisiensi waktu dan biaya bagi perusahaan karena harus mengajukan dan dievaluasi RKAB setiap tahun. Selain itu, APNI juga menyoroti kapasitas evaluasi pemerintah yang mungkin terbatas mengingat ada ribuan perusahaan pertambangan yang harus dievaluasi setiap tahun, yang berpotensi menyebabkan penundaan atau hambatan dalam proses perizinan.

APNI berpandangan bahwa perubahan sistem evaluasi RKAB menjadi tahunan berpotensi menimbulkan masalah. Mereka khawatir hal ini akan mengurangi efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya bagi perusahaan. APNI juga mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk mengevaluasi ribuan RKAB setiap tahun secara efektif, mengingat keterbatasan kapasitas evaluasi yang mungkin ada. Oleh karena itu, APNI menyarankan agar perubahan ini dikaji ulang untuk mencari solusi yang lebih optimal.

Selain kekhawatiran, APNI juga menekankan pentingnya pengawasan realisasi produksi tahunan yang ketat. Saran ini menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki keberatan terhadap frekuensi evaluasi, mereka mengakui perlunya kontrol yang kuat terhadap produksi aktual perusahaan untuk mencegah masalah seperti kelebihan pasokan atau penyimpangan dari rencana yang telah disetujui.

Dampak potensial dari perubahan ini memiliki dua sisi. Dari sisi pemerintah, diharapkan dapat menstabilkan harga batu bara dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan mengontrol pasokan secara lebih ketat dan responsif terhadap kondisi pasar. Namun, dari sisi industri, khususnya menurut APNI, perubahan ini berpotensi meningkatkan beban administratif dan biaya operasional bagi perusahaan karena harus mengajukan dan dievaluasi RKAB setiap tahun. Selain itu, ada kekhawatiran tentang efisiensi proses evaluasi oleh pemerintah mengingat jumlah perusahaan yang sangat banyak, yang bisa berdampak pada kelancaran operasional perusahaan.