Kemendikdasmen Ajukan Rp 71,1 T, Prioritaskan Wajib Belajar dan Pendidikan Gratis Bertahap

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

11 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

💰 Usulan Anggaran

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 71,1 triliun kepada Komisi X DPR.
Usulan ini bertujuan mendukung program wajib belajar 13 tahun, mulai dari PAUD hingga SMA.
Dengan pagu indikatif anggaran 2026 sebesar Rp 33,65 triliun, total anggaran yang diusulkan Kemendikdasmen mencapai Rp 104,76 triliun.

⚖️ Tanggapan Putusan MK

Kemendikdasmen belum dapat memenuhi sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait pendidikan dasar gratis di sekolah negeri dan swasta.
Pelaksanaan putusan MK akan dilakukan secara bertahap agar tidak mengorbankan kualitas pendidikan.
Prioritas pembebasan semua biaya pendidikan akan diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin.
Tambahan anggaran Rp 71,1 triliun yang diajukan juga salah satunya akan digunakan untuk memenuhi putusan MK tersebut.

🎯 Alokasi Dana Tambahan

Anggaran tambahan dialokasikan untuk peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta pembangunan kebahasaan dan kesusastraan.
Mendukung program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pelaksanaan tugas fungsi dan tata kelola Kemendikdasmen.
Digunakan untuk peningkatan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD dan SMP.
Mencakup pembukaan UPT di Papua, atase Dikbud di Turki, sekolah Indonesia di Tawau, serta renovasi gedung akibat restrukturisasi.

Apa usulan utama yang diajukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah?

keyboard_arrow_down

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 71,1 triliun. Usulan ini diajukan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR.

Berapa total anggaran yang diusulkan oleh Kemendikdasmen untuk tahun 2026?

keyboard_arrow_down

Dengan pagu indikatif anggaran 2026 sebesar Rp 33,65 triliun, usulan tambahan anggaran Rp 71,1 triliun akan menjadikan total anggaran yang diusulkan Kemendikdasmen menjadi Rp 104,76 triliun.

Apa saja tujuan utama dari usulan tambahan anggaran tersebut?

keyboard_arrow_down

Usulan tambahan anggaran ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

Mendukung program wajib belajar 13 tahun, mulai dari PAUD hingga SMA.
Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
Mendukung pembangunan kebahasaan dan kesusastraan.
Mendukung program pendidikan dan pelatihan vokasi.
Mendukung pelaksanaan tugas fungsi dan tata kelola Kemendikdasmen.
Memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar gratis di sekolah negeri dan swasta.

Bagaimana kaitan usulan anggaran ini dengan program wajib belajar 13 tahun?

keyboard_arrow_down

Salah satu tujuan utama dari usulan tambahan anggaran sebesar Rp 71,1 triliun adalah untuk mendukung penuh program wajib belajar 13 tahun. Program ini mencakup pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan tambahan anggaran ini, diharapkan program wajib belajar dapat berjalan lebih optimal dan merata.

Apa isi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait pendidikan?

keyboard_arrow_down

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa pendidikan dasar di SD, SMP, dan madrasah/sederajat harus gratis. Ketentuan ini berlaku baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Mengapa Kemendikdasmen belum dapat memenuhi putusan MK secara penuh?

keyboard_arrow_down

Kemendikdasmen menyatakan bahwa mereka belum dapat memenuhi putusan MK secara penuh saat ini. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia. Meskipun demikian, tambahan anggaran yang diusulkan diharapkan dapat membantu memenuhi putusan tersebut.

Bagaimana rencana Kemendikdasmen dalam melaksanakan putusan MK mengenai pendidikan gratis?

keyboard_arrow_down

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan bahwa pelaksanaan putusan MK akan dilakukan secara bertahap. Pendekatan bertahap ini diambil agar kualitas pendidikan tidak terkorbankan. Tambahan anggaran Rp 71,1 triliun yang diajukan juga salah satunya akan digunakan untuk memenuhi putusan MK ini.

Siapa yang akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan putusan MK terkait pendidikan gratis?

keyboard_arrow_down

Dalam pelaksanaan putusan MK mengenai pendidikan gratis, prioritas akan diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin. Mereka akan dibebaskan dari semua biaya pendidikan sebagai langkah awal implementasi putusan tersebut.

Selain untuk putusan MK, untuk apa lagi tambahan anggaran Rp 71,1 triliun akan digunakan?

keyboard_arrow_down

Selain untuk memenuhi putusan MK, tambahan anggaran Rp 71,1 triliun juga akan dialokasikan untuk beberapa keperluan lain, yaitu:

Meningkatkan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD dan SMP.
Pembukaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Papua.
Pembukaan atase Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) di Turki.
Pembangunan sekolah Indonesia di Tawau.
Renovasi gedung akibat restrukturisasi Kemendikbudristek.

[{"title":" Genjot Wajib Belajar 13 Tahun, Kemendikdasmen Minta Tambah Anggaran Rp 71 T - Nasional Katadata.co.id ","indexedAt":"2025-07-10T13:01:08.775Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://katadata.co.id/berita/nasional/686f6016d57f3/genjot-wajib-belajar-13-tahun-kemendikdasmen-minta-tambah-anggaran-rp-71-t","summary":"Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 71,1 triliun untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun, mulai dari PAUD hingga SMA. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR. Mu'ti menjelaskan bahwa pagu indikatif anggaran 2026 untuk Kemendikdasmen sebesar Rp 33,65 triliun, sehingga total anggaran yang diusulkan menjadi Rp 104,76 triliun.\n\nTambahan anggaran ini juga akan digunakan untuk peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pembangunan kebahasaan dan kesusastraan, program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta dukungan pelaksanaan tugas fungsi dan tata kelola Kemendikdasmen. Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk meningkatkan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD dan SMP, pembukaan UPT di Papua, atase Dikbud di Turki, sekolah Indonesia di Tawau, serta renovasi gedung akibat restrukturisasi Kemendikbudristek.\n","bannerUrl":"https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2024/11/01/2024_11_01-18_46_00_593ad1f6-98a6-11ef-9bcb-ec79493def20_960x640_thumb.jpg","articleUrl":"https://katadata.co.id/berita/nasional/686f6016d57f3/genjot-wajib-belajar-13-tahun-kemendikdasmen-minta-tambah-anggaran-rp-71-t"},{"title":" Terkendala Anggaran, Kemendikdasmen Belum Dapat Gratiskan Seluruh SD-SMP Swasta - Nasional Katadata.co.id ","indexedAt":"2025-07-10T13:01:08.775Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://katadata.co.id/berita/nasional/686f664e823e0/terkendala-anggaran-kemendikdasmen-belum-dapat-gratiskan-seluruh-sd-smp-swasta","summary":"Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan belum dapat memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta karena keterbatasan anggaran. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan hal ini dalam rapat dengan Komisi X DPR, Kamis (10/7).\n\nKemendikdasmen berencana melaksanakan putusan MK secara bertahap agar tidak mengorbankan kualitas pendidikan. Prioritas akan diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin yang akan dibebaskan dari semua biaya pendidikan.\n\nUntuk tahun depan, Kemendikdasmen mengajukan tambahan anggaran Rp 71,1 triliun yang salah satunya akan digunakan untuk memenuhi putusan MK terkait pendidikan gratis di sekolah negeri dan swasta. Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa pendidikan dasar di SD, SMP, dan madrasah atau sederajat harus gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.\n","bannerUrl":"https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2025/05/02/2025_05_02-11_24_00_e40b975f-271b-11f0-8b51-2f0b0bf05855_960x640_thumb.jpg","articleUrl":"https://katadata.co.id/berita/nasional/686f664e823e0/terkendala-anggaran-kemendikdasmen-belum-dapat-gratiskan-seluruh-sd-smp-swasta"}]