Pemerintah Resmi Digitalisasi Penyaluran Bansos, Portal Perlinsos Uji Coba di Banyuwangi

Dalam tahap awal pilot project digitalisasi bansos ini, pemerintah akan memfokuskan pada dua program utama, yaitu:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Kedua program ini dipilih sebagai percontohan untuk menguji efektivitas sistem digitalisasi sebelum diterapkan secara lebih luas.

Lokasi pilot project digitalisasi bansos ini dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan Banyuwangi sebagai lokasi percontohan nasional didasarkan pada dua alasan utama:

• Kesiapan infrastruktur digital yang memadai.
• Komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk mendukung inisiatif digitalisasi ini.

Faktor-faktor ini menjadikan Banyuwangi sebagai tempat yang ideal untuk menguji coba model digitalisasi bansos sebelum direplikasi ke daerah lain.

Terdapat perbedaan informasi mengenai jadwal dimulainya pilot project digitalisasi bansos di Banyuwangi. Satu sumber menyebutkan bahwa pilot project akan dimulai pada akhir tahun 2026. Namun, sumber lain mengindikasikan bahwa ini adalah "tahap awal" yang akan dilaksanakan lebih segera. Meskipun ada perbedaan jadwal, fokus utamanya adalah pada implementasi dan evaluasi menyeluruh agar model ini dapat direplikasi secara nasional.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah sistem data baru yang diluncurkan pemerintah sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTSEN bertujuan untuk membenahi dan menyatukan data penerima bansos agar lebih akurat dan terintegrasi. Peralihan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa data penerima bantuan lebih valid dan tepat sasaran.

Peralihan dari DTKS ke DTSEN berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bansos. Hal ini disebabkan oleh proses pembukaan rekening baru yang diperlukan bagi sekitar 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang teridentifikasi melalui DTSEN. Proses administrasi ini memerlukan waktu, yang dapat berdampak pada jadwal penyaluran bantuan.

Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,3 juta KPM pada Juli 2025, dengan setiap KPM menerima 10 kg beras per bulan. Data penerima bantuan beras ini juga berasal dari DTSEN. Badan Pangan Nasional (Bapanas) bahkan telah memulai penyaluran bantuan beras 20 kg untuk 18.277.083 penerima di 38 provinsi, yang mencakup alokasi untuk bulan Juni dan Juli 2025, setelah Anggaran Belanja Tambahan (ABT) cair. Program ini diharapkan dapat membantu meredam inflasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Untuk periode Juli-September 2025, status penyaluran bansos adalah sebagai berikut:

• Program Keluarga Harapan (PKH) tahap tiga sedang berlangsung. Nominal bantuan bervariasi sesuai dengan kategori penerima (misalnya, ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, disabilitas). Penyaluran PKH dilakukan melalui bank Himbara dan kantor pos.
• Bantuan Sosial (Bansos) sembako telah mencapai 84,71% dari target hingga 1 Juli 2025. Terdapat tambahan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan (total Rp400 ribu) kepada 15 juta KPM. Penyaluran bansos sembako dilakukan secara non-tunai melalui bank Himbara, kecuali bagi kelompok rentan yang menerima melalui PT Pos.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 disalurkan kepada pekerja yang memenuhi kriteria. BSU ini telah terserap oleh 11,46 juta pekerja dari target 17,3 juta pekerja. Bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank negara, penyaluran BSU dilakukan melalui Kantor Pos dengan sistem open payment, yang memungkinkan pencairan di seluruh jaringan Kantor Pos.