Penerimaan Pajak 2025 Terancam Tak Capai Target, Sri Mulyani Siapkan Strategi Baru

Penerimaan pajak diproyeksikan tidak mencapai target dan mengalami kontraksi karena beberapa faktor utama, antara lain:

• Tingginya restitusi pajak yang harus dibayarkan kembali kepada wajib pajak.
• Pelemahan ekonomi secara umum yang berdampak pada aktivitas bisnis dan pendapatan.
• Pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang seharusnya dapat meningkatkan penerimaan.
• Penurunan penerimaan dari perdagangan komoditas, yang seringkali fluktuatif.
• Penurunan harga minyak dan gas bumi di pasar global.
• Penurunan dividen BUMN yang disetorkan ke kas negara.

Untuk mengatasi tantangan penerimaan pajak, pemerintah berkomitmen memaksimalkan pendapatan negara melalui beberapa strategi utama:

• Reformasi perpajakan secara menyeluruh.
• Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA).
• Modernisasi sistem administrasi perpajakan.
• Adaptasi terhadap perkembangan ekonomi digital global.
• Reformasi pengelolaan barang milik negara (BMN).
• Penataan ulang sistem perizinan dan integrasi data melalui SIMBARA (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara dan Sumber Daya Alam).

Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengumpulan pendapatan negara.

Untuk mengejar target pajak, khususnya di era ekonomi digital, pemerintah akan menggunakan tiga alat utama yang saling terhubung:

• Coretax: Sistem inti perpajakan yang terintegrasi.
• Customs-Excise Information System and Automation (Ceisa): Sistem informasi dan otomatisasi untuk bea dan cukai.
• Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI): Sistem informasi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak secara online.

Sistem-sistem ini akan terhubung untuk meningkatkan pengawasan, pelayanan, transparansi, dan akurasi data, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital.

Pemerintah berencana menunjuk marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) 22. Peran mereka adalah memotong pajak sebesar 0,5% dari nilai transaksi, sesuai dengan ketentuan PPh Final UMKM. Langkah ini bertujuan untuk memperluas basis pajak dan memastikan kepatuhan pajak dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bertransaksi melalui platform digital. Meskipun demikian, Shopee Indonesia masih menunggu keputusan resmi terkait implementasi kebijakan ini.

Ya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapatkan target baru yang dinaikkan untuk tahun 2025. Target penerimaan mereka ditingkatkan dari Rp 301,6 triliun menjadi Rp 310,4 triliun. Kenaikan target ini didukung oleh adanya tambahan bea keluar yang berasal dari ekspor PT Freeport Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Pemerintah akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait beberapa isu penting pada tahun anggaran 2024, yaitu:

• Ketidaksesuaian data setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).
• Temuan terkait pengendalian anggaran belanja pegawai.
• Temuan terkait pengelolaan sisa dana transfer ke daerah.

Tindak lanjut ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Ya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Program ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dan mendorong kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Program ini diperpanjang hingga 30 September 2025.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat menawarkan beberapa manfaat bagi wajib pajak, yaitu:

• Pembebasan tunggakan pokok dan denda PKB untuk tahun 2024 ke belakang.
• Pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
• Khusus untuk kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Jawa Barat, program ini juga memberikan pembebasan pokok PKB satu tahun ke depan beserta dendanya.

Manfaat ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk segera melunasi kewajiban pajak kendaraan mereka.