Menteri PU Dody Hanggodo Rombak Pejabat dan Akui Inefisiensi Anggaran Pasca Kasus Korupsi

Menteri PU Dody Hanggodo telah mengambil beberapa tindakan tegas sebagai respons terhadap kasus dugaan korupsi ini:

• Menonaktifkan enam ASN: Lima ASN di BWS Babel dan satu ASN di BBPJN Sumut yang menjadi tersangka kasus korupsi.
• Mencopot dua pejabat: Pejabat yang berada di atas ASN yang dinonaktifkan, dengan tujuan menjaga kelancaran proses hukum dan memastikan tidak ada yang ditutupi.
• Merombak hampir seluruh pejabat eselon I: Sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh dan penyegaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, termasuk penggantian Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.

Secara total, enam ASN telah dinonaktifkan karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi (lima dari BWS Babel dan satu dari BBPJN Sumut). Selain itu, dua pejabat yang merupakan atasan dari ASN tersebut juga dicopot dari jabatannya. Sebagai bagian dari perombakan, hampir seluruh pejabat eselon I di Kementerian PU juga diganti.

Kasus dugaan korupsi ini terjadi di dua lokasi utama:

• Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung (Babel): Kasus ini terkait dugaan korupsi pemeliharaan rutin dengan anggaran sebesar Rp30,49 miliar. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Babel menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp5,2 miliar dari total anggaran tersebut untuk periode 2023-2024. Menteri Dody Hanggodo menyebutkan bahwa kebocoran anggaran akibat kasus ini mencapai lebih dari 40 persen.
• Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut): Kasus ini terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai Rp231,8 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menetapkan lima tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut.

Kasus korupsi ini berdampak signifikan pada efisiensi anggaran Kementerian PU. Menteri Dody Hanggodo mengakui bahwa kementeriannya belum mampu menjaga integritas tim dengan baik dan pengelolaan anggaran tidak efisien, sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Kebocoran anggaran akibat kasus di BWS Babel saja mencapai lebih dari 40 persen. Ketidakefisienan anggaran ini menyebabkan tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di Indonesia, yang saat ini berada di level 6.

ICOR adalah singkatan dari Incremental Capital Output Ratio. Ini adalah rasio yang mengukur seberapa besar tambahan investasi modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output atau pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, ICOR menunjukkan efisiensi penggunaan modal dalam menghasilkan pertumbuhan.

Kaitannya dengan efisiensi anggaran adalah sebagai berikut:

• ICOR tinggi (seperti level 6 di Indonesia) menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan, termasuk belanja infrastruktur oleh Kementerian PU, kurang efisien dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Artinya, dibutuhkan lebih banyak modal untuk mencapai tingkat pertumbuhan tertentu.
• Kebocoran dan ketidakefisienan anggaran akibat korupsi atau manajemen yang buruk secara langsung berkontribusi pada tingginya ICOR. Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek produktif dan efisien justru hilang atau tidak memberikan hasil optimal, sehingga investasi yang ada tidak menghasilkan output yang sepadan.
• Pemerintah menargetkan untuk menekan ICOR di bawah 6, yang berarti berupaya agar setiap rupiah investasi dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan lebih efisien.

Untuk mengatasi masalah integritas dan efisiensi anggaran, Kementerian PU akan melakukan beberapa langkah strategis:

• Pembinaan Kelembagaan dan Sistem: Menteri Dody menyatakan bahwa pembinaan ini akan terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara dan memberantas kebocoran.
• Efisiensi Belanja Infrastruktur: Pemerintah menargetkan untuk menekan ICOR di bawah 6 dengan mengefisienkan belanja infrastruktur.
• Pelibatan Swasta: Melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyek yang memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban anggaran negara.
• Pembenahan Berjenjang: Pembenahan ini akan berlanjut hingga ke jajaran eselon II, Kepala Satuan Kerja (Kasatker), hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memastikan integritas dan efisiensi di semua tingkatan.

Sebagai bagian dari perombakan dan penyegaran, beberapa pejabat eselon I di Kementerian PU yang diganti antara lain:

• Sekretaris Jenderal (Sekjen): Zainal Fatah digantikan oleh Wida Nurfaida. Zainal Fatah sendiri mengundurkan diri karena ingin fokus ke pondoknya.
• Inspektur Jenderal (Irjen): Dadang Rukmana digantikan oleh Maulidya Indah Junica.
• Selain itu, beberapa Direktur Jenderal dan Kepala Badan juga mengalami penggantian.

Pemerintah menargetkan untuk menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6. Target ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan di Indonesia menjadi lebih efisien dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Cara untuk mencapai target tersebut adalah dengan:

• Mengefisienkan belanja infrastruktur: Memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam proyek infrastruktur memberikan hasil yang maksimal dan tidak ada kebocoran.
• Melibatkan swasta dalam proyek-proyek yang memungkinkan: Keterlibatan swasta dapat membawa efisiensi, inovasi, dan sumber daya tambahan yang mengurangi beban anggaran negara dan mempercepat pembangunan.