Sopir Truk Ultimatum Pemerintah Soal Zero ODOL Setelah Audiensi Buntu

Unjuk rasa pengemudi truk berlangsung di sekitar Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, dan area Monas. Secara spesifik, aksi ini dipusatkan di depan kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK).

Kebijakan Zero ODOL direncanakan akan diterapkan pada awal tahun 2026.

Dalam aksi unjuk rasa dan audiensi, para pengemudi truk mengajukan beberapa tuntutan utama, yaitu:

• Penundaan aturan Zero ODOL.
• Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
• Perlindungan pengemudi, termasuk peningkatan kesejahteraan.
• Penegakan hukum yang adil dan tidak hanya menyasar pengemudi.
• Pemberantasan premanisme dan pungutan liar.

Pemerintah memberikan tanggapan yang bervariasi terhadap unjuk rasa ini:

• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan menampung aspirasi para sopir truk, mengingat beberapa industri besar masih sangat bergantung pada truk ODOL.
• Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyatakan kesiapannya untuk menemui perwakilan sopir truk dan menegaskan bahwa Kemenhub telah beberapa kali bertemu dengan mereka untuk membahas ketentuan terkait muatan dan dimensi truk. Kemenhub juga menyatakan terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut.

Namun, audiensi antara sopir truk dan Kemenhub berakhir buntu karena tidak ada titik temu terkait jaminan bahwa aturan Zero ODOL tidak akan mengkriminalisasi sopir, dan Dirjen Perhubungan Darat menyatakan tidak berwenang membuat keputusan penundaan aturan tersebut.

Penerapan kebijakan Zero ODOL memiliki dampak potensial yang signifikan, antara lain:

• Dampak pada Industri Berat: Industri seperti baja, semen, dan makanan minuman yang selama ini bergantung pada truk ODOL akan sangat terpengaruh.
• Peningkatan Biaya Logistik: Kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga barang dan daya saing industri.

Audiensi antara pengemudi truk dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berakhir buntu karena beberapa alasan:

• Tidak Ada Jaminan Non-Kriminalisasi: Para sopir truk menghentikan audiensi karena tidak ada titik temu terkait jaminan bahwa aturan Zero ODOL tidak akan mengkriminalisasi sopir.
• Kewenangan Terbatas: Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub menyatakan tidak berwenang untuk membuat keputusan penundaan aturan Zero ODOL, yang merupakan salah satu tuntutan utama pengemudi.
• Kekecewaan Tidak Ditemui Menteri: Para sopir merasa kecewa karena tidak ditemui langsung oleh Menteri Perhubungan atau Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Akibat kebuntuan ini, para sopir memberikan ultimatum dan mengancam akan melanjutkan aksi yang lebih besar jika tidak ada solusi.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memberikan beberapa saran terkait penerapan Zero ODOL:

• Penerapan Bertahap: ALFI menyarankan agar penerapan Zero ODOL dilakukan secara bertahap.
• Pengalihan Muatan: Mendorong pengalihan muatan barang ke moda transportasi lain seperti kereta api atau kapal untuk mengurangi ketergantungan pada truk.
• Pemberian Insentif: Pemerintah didorong untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha, seperti keringanan pajak atau kepastian ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, karena antrean BBM dapat menambah ongkos produksi.
• Penambahan Armada Angkutan Barang Pemerintah: ALFI juga menyarankan agar anggaran perbaikan jalan sebesar Rp47 triliun dapat dialihkan untuk menambah armada angkutan barang milik pemerintah, sebagai solusi jangka panjang.