PHK 6.900 Pekerja PBB Akibat Krisis

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

10 Jun 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

Latar Belakang Krisis Keuangan PBB

Krisis finansial yang melanda PBB dipicu oleh beberapa faktor fundamental, terutama yang berkaitan dengan kontribusi finansial dari negara-negara anggotanya.

Tunggakan Iuran Negara Anggota
Amerika Serikat (AS) memiliki tunggakan iuran mendekati US$1,5 miliar. Keterlambatan pembayaran iuran dari Tiongkok juga berkontribusi pada masalah likuiditas PBB.
Penyusutan Sumber Daya PBB
PBB dilaporkan mengalami penyusutan sumber daya selama tujuh tahun terakhir, yang semakin memperberat kondisi keuangannya.
Penarikan Dana dan Pemotongan Anggaran
Penarikan dana oleh AS dan pemotongan anggaran untuk berbagai program PBB telah memperparah krisis likuiditas, memaksa beberapa lembaga seperti OCHA (Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan) melakukan pemangkasan staf.

Rencana Efisiensi dan Dampak PHK

Sebagai respons terhadap krisis, Sekretariat PBB merencanakan langkah efisiensi substansial yang akan berdampak langsung pada ribuan karyawannya.

Target Penghematan Anggaran
PBB berencana melakukan efisiensi sebesar 20% dari total pengeluaran, setara dengan sekitar US$3,7 miliar.
Jumlah Karyawan Terdampak PHK
Diperkirakan sekitar 6.900 pekerja dari berbagai kantor, badan, dan operasi PBB akan mengalami PHK massal.
Sektor dan Bidang Terdampak
Pemotongan staf akan mencakup lebih dari 60 entitas PBB, termasuk kantor urusan politik dan kemanusiaan, serta badan-badan yang menangani isu pengungsi, kesetaraan gender, perdagangan internasional, lingkungan, dan perkotaan.
Bagian dari Inisiatif Reformasi UN80
Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari tinjauan dan inisiatif reformasi UN80 yang diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal Antonio Guterres. Tujuan reformasi ini adalah untuk mendukung multilateralisme dan mengurangi penderitaan manusia.
Langkah Strategis Sekretaris Jenderal
Antonio Guterres sedang mempertimbangkan perombakan besar-besaran dalam struktur organisasi PBB, termasuk potensi penggabungan beberapa departemen dan realokasi sumber daya untuk optimalisasi.