Hasto PDIP Gugat Pasal Perintangan Penyidikan UU Tipikor ke MK Jelang Vonis

Hasto Kristianto mengajukan uji materi karena kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, berpendapat bahwa hukuman yang diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor tidak proporsional jika dibandingkan dengan pasal-pasal korupsi lainnya. Ada kekhawatiran bahwa hukuman untuk perintangan penyidikan bisa lebih berat atau setara dengan hukuman untuk tindak pidana korupsi itu sendiri, padahal perintangan penyidikan seharusnya merupakan tindak pidana yang berbeda.

Dalam petitumnya, Hasto Kristianto meminta dua perubahan utama kepada MK:

• Mengubah hukuman penjara: Dari minimal 3 tahun menjadi maksimal 3 tahun. Ini berarti hukuman penjara untuk perintangan penyidikan tidak lagi memiliki batas bawah minimal yang tinggi, melainkan batas atas maksimal 3 tahun.
• Memaknai frasa secara kumulatif: Meminta frasa 'penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan' dimaknai secara kumulatif. Artinya, untuk dapat dikenakan Pasal 21, perbuatan perintangan harus terjadi di ketiga tahapan tersebut (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) secara bersamaan, bukan hanya salah satu tahapan saja.

Harun Masiku adalah sosok yang terlibat dalam kasus suap yang juga menyeret nama Hasto Kristianto. Kasus suap Harun Masiku menjadi konteks waktu pengajuan uji materi ini, karena gugatan diajukan sehari sebelum vonis 3,5 tahun penjara atas kasus suap yang melibatkan Harun Masiku dijatuhkan kepada Hasto.

Tidak. Meskipun Hasto Kristianto mengajukan uji materi terkait perintangan penyidikan, ia tidak terbukti merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Fakta menunjukkan bahwa penyidikan kasus Harun Masiku tetap berjalan.

Hasto Kristianto dihukum 3,5 tahun penjara. Hukuman ini dijatuhkan karena ia terbukti melakukan suap terkait dengan kasus Harun Masiku, bukan karena terbukti merintangi penyidikan.

Argumen mengenai hukuman yang tidak proporsional, seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, adalah bahwa Pasal 21 UU Tipikor memiliki ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Angka ini dianggap terlalu tinggi dan berpotensi menyamai atau bahkan melebihi hukuman untuk tindak pidana korupsi itu sendiri, padahal perintangan penyidikan adalah tindak pidana yang berbeda. Tujuannya adalah agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan bobot kejahatan perintangan penyidikan, tidak memberatkan secara tidak adil dibandingkan dengan kejahatan pokok korupsi.

Uji materi ini diajukan oleh Hasto Kristianto ke Mahkamah Konstitusi sehari sebelum vonis 3,5 tahun penjara atas kasus suap Harun Masiku dijatuhkan kepadanya.