nasional

Revisi UU Pemilu: Ambang Batas Parlemen Jadi Ganjalan Demokrasi?

Revisi UU Pemilu: Bahas ambang batas parlemen, potensi ganjalan demokrasi, dan dampaknya pada sistem politik Indonesia.

8 hari yang lalu

nasional

DPR: KPU Tak Pernah Lapor Penggunaan Private Jet di Pemilu

DPR soroti KPU tak lapor penggunaan private jet Pemilu. Cek klarifikasi, tanggapan DPR, dan dasar hukum terkait fasilitas mewah KPU.

15 hari yang lalu

nasional

KPU Disanksi DKPP: Rp 90 Miliar Anggaran Pemilu Ludes untuk Jet Pribadi

KPU disanksi DKPP: Rp90 M anggaran Pemilu 2024 ludes untuk jet pribadi. Pelajari sanksi, rincian anggaran, dan dampaknya pada Pemilu.

16 hari yang lalu

nasional

DPR Mulai Bahas UU Pemilu 2026, Berpotensi Satukan Pilkada & Parpol

DPR bahas UU Pemilu 2026, berpotensi satukan Pilkada & Parpol. Temukan potensi perubahan, jadwal, dan dampaknya pada pemilu mendatang.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

DPR Pastikan Penyusunan RAPBN 2026 Dilakukan Transparan

DPR pastikan RAPBN 2026 transparan. Dapatkan overview, metrik, dan referensi penyusunan anggaran negara yang akuntabel dan terbuka.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

KPU dan KIP audiensi bahas keterbukaan informasi dokumen capres

KPU dan KIP audiensi bahas keterbukaan informasi dokumen capres. Pelajari metrik, gambaran umum, dan referensi terkait kebijakan informasi publik.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

KPU batalkan keputusan, dokumen capres-cawapres terbuka untuk publik

KPU batalkan keputusan, dokumen capres-cawapres kini terbuka untuk publik. Simak detail informasi, syarat, dan alasan keputusan tersebut.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

KPU rahasiakan 16 informasi capres-cawapres, dinilai cederai prinsip Pemilu

KPU rahasiakan 16 info capres-cawapres, dinilai cederai prinsip Pemilu. Temukan detail, alasan penutupan, dan dampaknya terhadap transparansi pemilu.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Dede Yusuf: Data capres-cawapres harus transparan, KPU akan dipanggil DPR

Dede Yusuf desak KPU transparan data capres-cawapres. DPR panggil KPU bahas UU Pemilu, ambang batas parlemen, & sistem proporsional.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

KPU jelaskan alasan dokumen capres dikecualikan 5 tahun

KPU jelaskan alasan dokumen capres dikecualikan 5 tahun. Pelajari referensi dan metrik terkait aturan ini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Inosentius Samsul: MK Harus Merdeka, Akuntabel, dan Transparan

Inosentius Samsul menekankan pentingnya MK yang merdeka, akuntabel, dan transparan. Temukan pandangan mendalam, analisis, dan referensi terkait di sini.

3 bulan yang lalu

ekonomi

Kemenko Perekonomian Jamin Data BPS Transparan, Tolak Audit PBB

Kemenko Perekonomian jamin data BPS transparan dan tolak audit PBB. Simak analisis mendalam, referensi terkini, serta data relevan untuk wawasan ekonomi yang akurat.

3 bulan yang lalu

nasional

NasDem Usulkan Pemilu Terbuka Modifikasi, Dukung Pemerintah Kritis

NasDem usulkan pemilu terbuka modifikasi untuk dukung pemerintah kritis. Temukan pandangan, strategi pemilu, dan dampak terhadap demokrasi di sini.

3 bulan yang lalu

ekonomi

Indef Desak Pemerintah Transparan Data Ekonomi Demi Kepercayaan Publik

Indef desak pemerintah transparan data ekonomi untuk meningkatkan kepercayaan publik. Temukan analisis, rekomendasi, dan langkah konkret dalam pengelolaan data.

3 bulan yang lalu

nasional

PDIP Legislator Rejects Election Split Amid Concerns Over Regional Official Abuses

Deddy Yevri Sitorus (PDIP) menolak pemisahan pemilu nasional dan daerah, khawatir akan penyalahgunaan kekuasaan Pj kepala daerah. Temukan pandangannya, solusi e-voting, dan lebih banyak informasi.

3 bulan yang lalu

nasional

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Mulai 2029, Dorong Revisi UU Pemilu

MK memutuskan pemisahan pemilu nasional dan lokal mulai 2029. Temukan analisis Titi Anggraini mengenai partisipasi publik dan tuntutan perubahan UU Pemilu.

4 bulan yang lalu

nasional

KPU Dorong Revisi UU Pemilu dan Pemisahan Jadwal untuk Ringankan Beban Penyelenggara

KPU dorong revisi UU Pemilu untuk sistem yang lebih efektif. Temukan pentingnya pemisahan jadwal pemilu, pembiayaan dari APBN, dan perbaikan seleksi KPU daerah.

4 bulan yang lalu

ekonomi

Sri Mulyani Umumkan Seleksi Ketua dan Anggota DK LPS 2025-2030, Dijamin Transparan

Sri Mulyani umumkan seleksi Ketua dan Anggota DK LPS 2025-2030. Pendaftaran dibuka 4-10 Juli 2025, pastikan ikuti proses transparan dan objektif.

4 bulan yang lalu

politik

MK Resmi Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Ini Dampak Serta Respons Partai

Mahkamah Konstitusi (MK) memisahkan pemilu nasional dan daerah 2029-2031. Dapatkan analisis dampak, respons partai, serta tinjauan revisi undang-undang pemilu.

4 bulan yang lalu

politik

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Mulai 2029, DPR Siapkan Revisi UU

MK memutuskan pemilu nasional dan lokal dipisah mulai 2029. Temukan kabar tentang revisi UU, tanggapan partai politik, dan dampak terhadap penyelenggaraan pemilu.

4 bulan yang lalu