MK Resmi Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Ini Dampak Serta Respons Partai
MK memisahkan Pemilu Nasional (DPR, DPD, Presiden) dan Daerah (DPRD, Kepala Daerah), dengan jeda 2-2,5 tahun. Pemilu Nasional tetap 2029, Pemilu Daerah 2031. Putusan ini menuai pro-kontra. NasDem menilai melanggar UUD 1945, sementara DEEP Indonesia mendukung perbaikan desain demokrasi. Golkar menyoroti inkonsistensi putusan MK. Revisi UU Pemilu dan Pilkada menjadi mendesak.
Berita Terbaru
WhatsApp Uji Coba Fitur Baru: Batasi Pesan untuk Tekan Spam
Erick Thohir: Shin Tae Yong dan Kluivert Masa Lalu Timnas Indonesia
Pemkab Sidoarjo Sanksi Pegawai Terlibat Pesta Seks Gay 'Siwalan Party'
NATO: Jet Tempur Rusia Ditembak Jatuh Hanya Jika Ancam Wilayah
Koleksi Gene Hackman Dilelang, Anak Tak Dapat Warisan
Menkeu Purbaya: Sistem Coretax Kualitas Lulusan SMA, Indonesia 'Dikibulin' Asing
Apple Lewati iPhone 19, Siapkan iPhone 20 untuk Ulang Tahun ke-20
Barcelona Resah: Cedera Lamine Yamal Ancam El Clasico
Bahlil Ungkap: Proyek Gas Masela Siap Tender EPC 2026
Kapal Pengungsi Tenggelam di Laut Aegea, 14 Orang Tewas
