MK Resmi Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Ini Dampak Serta Respons Partai

Menurut putusan MK, jenis pemilu dikategorikan sebagai berikut:

• Pemilu Nasional: Mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta presiden dan wakil presiden.
• Pemilu Daerah: Meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil kepala daerah (Pilkada).

MK memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah dengan beberapa alasan utama, yang menyoroti kompleksitas Pemilu 2019:

• Masalah Kesehatan Penyelenggara: Kompleksitas Pemilu 2019 menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi para penyelenggara pemilu.
• Isu Daerah Tenggelam: Isu-isu pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah dominasi isu-isu nasional selama masa kampanye dan pelaksanaan pemilu serentak.

Putusan ini diharapkan dapat mengurangi beban teknis penyelenggara dan memungkinkan fokus yang lebih baik pada isu-isu lokal.

Partai NasDem secara tegas menyatakan bahwa putusan MK ini melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. NasDem menilai MK telah melampaui kewenangannya sebagai "guardian of constitution" dan bertindak sebagai "negative legislator" yang tidak berwenang mengubah norma dalam UUD. Mereka juga berpendapat putusan ini berpotensi menyebabkan krisis konstitusional dan ketidakpastian hukum, serta mendesak DPR untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari MK.

Berbagai pihak memberikan tanggapan beragam terhadap putusan MK ini:

• Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia: Menilai putusan ini sebagai tonggak penting perbaikan desain kelembagaan demokrasi dan mendesak agar pemisahan ini menyentuh desain ulang sistem pemilu yang lebih adil.
• Trias Politika (Agung Baskoro): Mengapresiasi putusan MK yang dinilai progresif dan akan mengurangi beban teknis penyelenggara pemilu.
• Partai Golkar (Adies Kadir): Menyoroti inkonsistensi putusan MK yang dinilai sering berubah-ubah, bahkan menyebut ada sekitar empat putusan MK yang terus berubah seiring pergantian ketua atau hakim dan rezim pemerintahan. Golkar mempertanyakan finalitas putusan MK dan dasar hukum perubahan putusan.
• PDI Perjuangan (Puan Maharani): Menyatakan bahwa seluruh partai politik akan membahas putusan MK ini karena akan berdampak pada Pemilu, terutama Pilkada dan pemilihan DPRD. Pimpinan DPR telah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah, namun belum ada keputusan final, dan DPR akan mencermati masukan dari berbagai pihak sebelum mengambil sikap resmi.

Putusan ini menimbulkan pertanyaan serius soal masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang habis pada tahun 2029, sementara pemilu daerah baru akan dilaksanakan pada 2031:

• Kepala Daerah: Opsi penggunaan penjabat sementara (Pjs) atau Pelaksana Tugas (Plt) bisa digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan.
• Anggota DPRD: Opsi serupa tidak dapat diterapkan untuk anggota DPRD, yang menimbulkan potensi kekosongan jabatan atau ketidakpastian hukum terkait representasi rakyat di daerah.

Hal ini menunjukkan perlunya revisi undang-undang terkait untuk mengatasi kekosongan hukum dan memastikan kelancaran transisi.

Menyusul putusan MK ini, revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pilkada dinilai mutlak dan mendesak untuk menghindari tumpang tindih aturan dan menciptakan kerangka hukum yang jelas. Selain itu, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) juga akan mengkaji dampak putusan MK ini terhadap kualitas demokrasi dan tata hubungan antara pusat dan daerah, yang mungkin akan menjadi masukan untuk perumusan kebijakan lebih lanjut.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah ini adalah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.