MK Putuskan Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Mulai 2029, DPR Siapkan Revisi UU

Berdasarkan putusan MK ini, pemilu yang akan dipisahkan adalah:

• Pemilu Nasional: Meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.
• Pemilu Lokal/Daerah: Meliputi pemilihan anggota DPRD, serta gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.

Putusan ini akan mulai berlaku pada tahun 2029. Skema waktu pelaksanaannya adalah:

• Pemilu Serentak Nasional: Akan dilaksanakan pada tahun 2029.
• Pemilu Daerah: Akan dilaksanakan pada tahun 2031.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) belum mengubah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejak Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. MK juga sedang mempersiapkan reformasi terhadap semua undang-undang terkait pemilihan umum. MK menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional, namun putusan ini menjadi langkah untuk perbaikan ke depan.

Berbagai pihak mengapresiasi putusan ini dengan harapan manfaat sebagai berikut:

• Fokus Pembangunan Daerah: Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang, mengapresiasi karena isu pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional akibat rentang waktu yang berdekatan antara pemilu nasional dan daerah. Dengan pemisahan, isu lokal diharapkan mendapat perhatian lebih.
• Peningkatan Kualitas Pemilu: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) berharap putusan ini dapat meningkatkan kualitas pemilu secara keseluruhan, termasuk data pemilih yang lebih akurat, persiapan peserta pemilu yang lebih baik, mengurangi praktik politik uang, dan meningkatkan kualitas kinerja penyelenggara pemilu.

Putusan MK ini mendapat beragam respons:

• Partai Golkar (Sarmuji): Menghormati putusan karena bersifat final dan mengikat, serta tidak menghalangi DPR untuk merumuskan undang-undang baru selama tidak menyentuh objek perkara yang telah diputus.
• Partai Golkar (Ahmad Irawan): Berpendapat putusan ini menyalahi aturan UUD 1945 dan legislator harus melakukan amandemen UUD 1945 karena MK dinilai sudah terlalu jauh memasuki urusan legislatif.
• Pakar Hukum Pemilu (Titi Anggraini): Menyatakan putusan MK tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dan meminta DPR tidak membenturkan pasal tersebut dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
• DPD RI (Agustin Teras Narang) dan JPPR: Mengapresiasi putusan ini dengan harapan peningkatan kualitas pemilu dan fokus pada isu daerah.

Putusan ini menimbulkan beberapa implikasi dan urgensi tindak lanjut:

• Pembahasan RUU Pemilu Menyeluruh: Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan putusan ini membuka urgensi untuk membahas RUU Pemilu secara menyeluruh, bahkan mengusulkan pembahasan melalui panitia khusus (pansus) lintas komisi karena kompleksitas persoalan yang timbul.
• Potensi Perpanjangan Masa Jabatan: Aria Bima juga menyoroti dampak putusan ini pada potensi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, yang memerlukan pengaturan lebih lanjut.
• Revisi UU Pemilu dan Pilkada: Jazuli Juwaini dari PKS menekankan bahwa revisi UU Pemilu dan Pilkada harus dilakukan secara hati-hati dan partisipatif. Hal ini tidak hanya soal waktu pelaksanaan, tetapi juga kesiapan regulasi, kelembagaan penyelenggara, dan kepastian hukum bagi jabatan publik di daerah selama masa jeda 2029–2031.
• Kajian Bersama: Semua pihak berharap pemerintah bersama DPR dan DPD segera melakukan kajian atas putusan ini dengan segala konsekuensinya.