KPU Dorong Revisi UU Pemilu dan Pemisahan Jadwal untuk Ringankan Beban Penyelenggara

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

17 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

⚖️ Urgensi Revisi UU Pemilu

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menekankan urgensi revisi Undang-Undang Pemilu karena belum ada perubahan signifikan setelah dua kali pemilu serentak.
Revisi ini dianggap krusial untuk membenahi sistem pemilu agar lebih efektif dan efisien di masa depan.
Penting untuk menyelaraskan putusan Mahkamah Konstitusi dengan revisi undang-undang demi pelaksanaan pemilu yang lebih terstruktur.

🗓️ Penjadwalan Ulang Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah dengan jeda sekitar 2 hingga 2,5 tahun.
Jeda waktu ini diharapkan meringankan beban penyelenggara, terutama petugas TPS yang mengalami kelelahan ekstrem pada Pemilu 2019.
Pemilu nasional (DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden) akan dilakukan terlebih dahulu, diikuti oleh pemilu daerah.

💡 Usulan Perbaikan Sistem

Afifuddin mengusulkan perbaikan sistem seleksi jajaran KPU daerah agar dilakukan serentak, bukan dalam banyak gelombang.
Seleksi serentak bertujuan untuk menghindari gangguan tahapan pemilu yang dapat terjadi akibat proses seleksi bertahap.
Disarankan agar pembiayaan Pilkada bersumber dari APBN untuk menyeragamkan standar pelaksanaan dan memudahkan pengawasan.

Apa urgensi revisi Undang-Undang Pemilu menurut Ketua KPU RI?

keyboard_arrow_down

Mochammad Afifuddin, Ketua KPU RI, menekankan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu sangat mendesak karena belum adanya perubahan pada undang-undang tersebut meskipun Indonesia telah dua kali menyelenggarakan pemilu serentak. Urgensi ini muncul dari kebutuhan untuk membenahi sistem pemilu agar menjadi lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

Siapa yang mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu ini?

keyboard_arrow_down

Usulan revisi Undang-Undang Pemilu ini secara spesifik ditekankan oleh Mochammad Afifuddin, yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Beliau adalah pihak yang menyuarakan kebutuhan mendesak akan perubahan ini.

Mengapa revisi Undang-Undang Pemilu dianggap krusial?

keyboard_arrow_down

Revisi Undang-Undang Pemilu dianggap krusial karena beberapa alasan utama:

Pembenahan Sistem: Diperlukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pemilu yang ada agar lebih efektif dan efisien.
Meringankan Beban Penyelenggara: Terutama terkait dengan jadwal pemilu serentak yang sangat membebani petugas di lapangan, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.
Menyelaraskan Putusan MK: Penting untuk mengintegrasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah ke dalam undang-undang.
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan: Dengan revisi, diharapkan pelaksanaan pemilu ke depan menjadi lebih terstruktur, seragam, dan mudah diawasi.

Perubahan apa yang diusulkan terkait jadwal Pemilu?

keyboard_arrow_down

Perubahan utama yang diusulkan terkait jadwal Pemilu adalah pemisahan jadwal antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, akan ada jeda waktu sekitar 2 hingga 2,5 tahun antara pelaksanaan pemilu nasional (DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden) dan pemilu daerah (Pilkada).

Bagaimana pengalaman Pemilu 2019 menjadi dasar pertimbangan perubahan jadwal?

keyboard_arrow_down

Pengalaman Pemilu 2019 menjadi dasar pertimbangan krusial karena pada saat itu, petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami kelelahan ekstrem. Hal ini disebabkan oleh beban kerja yang sangat tinggi, di mana satu TPS harus melayani hingga 800 pemilih dengan berbagai jenis surat suara dalam satu hari. Jeda waktu yang diusulkan dalam jadwal pemilu bertujuan untuk meringankan beban penyelenggara dan mencegah terulangnya insiden kelelahan parah tersebut.

Bagaimana urutan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah yang diusulkan?

keyboard_arrow_down

Urutan pelaksanaan yang diusulkan adalah pemilu nasional (untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden) akan dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu, dengan jeda waktu sekitar 2 hingga 2,5 tahun, barulah akan diselenggarakan pemilu daerah (Pilkada).

Usulan perbaikan apa lagi yang disampaikan terkait sistem penyelenggaraan Pemilu?

keyboard_arrow_down

Selain perubahan jadwal, Afifuddin juga mengusulkan perbaikan pada sistem seleksi jajaran KPU daerah. Ia menyarankan agar proses seleksi ini dilakukan serentak, bukan dalam banyak gelombang seperti yang terjadi sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menghindari gangguan terhadap tahapan pemilu yang sedang berjalan.

Bagaimana usulan pembiayaan Pilkada agar lebih seragam dan mudah diawasi?

keyboard_arrow_down

Diusulkan agar pembiayaan Pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dari usulan ini adalah untuk menyeragamkan standar pelaksanaan Pilkada di seluruh daerah dan memudahkan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan.

Apa pentingnya menyelaraskan putusan Mahkamah Konstitusi dengan revisi undang-undang?

keyboard_arrow_down

Penting untuk menyelaraskan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya yang mengatur pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah, dengan revisi undang-undang. Penyelarasan ini krusial agar pelaksanaan pemilu ke depan menjadi lebih terstruktur, memiliki dasar hukum yang kuat, dan tidak menimbulkan kebingungan dalam implementasinya. Hal ini juga memastikan bahwa perubahan yang dilakukan sesuai dengan koridor hukum tertinggi.

[{"title":"KPU: Sudah Dua Kali Pemilu, Undang-Undang Tidak Diubah, Perlu Penguatan di Revisi UU","indexedAt":"2025-07-17T05:02:05.368Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/17/11592651/kpu-sudah-dua-kali-pemilu-undang-undang-tidak-diubah-perlu-penguatan-di","summary":"Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyoroti perlunya revisi Undang-Undang Pemilu mengingat belum adanya perubahan meski Indonesia telah dua kali menggelar pemilu serentak. Ia menekankan bahwa revisi regulasi penting untuk pembenahan sistem pemilu yang lebih efektif dan efisien. Afifuddin juga menyoroti putusan MK terkait jeda waktu antara pemilu nasional dan daerah sebagai respons atas beban berat penyelenggara, terutama berkaca pada pengalaman Pemilu 2019. Selain itu, ia menekankan pentingnya menyelaraskan keputusan MK dengan revisi undang-undang agar pelaksanaan pemilu ke depan lebih terstruktur. Afifuddin juga menyoroti permasalahan seleksi jajaran KPU daerah yang dilakukan dalam banyak gelombang dan mengusulkan agar seleksi dilakukan serentak agar tidak mengganggu tahapan pemilu.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/vTniSoVrxP3gZySShJnaCsX20Wg=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/07/02/6865078944a2c.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/17/11592651/kpu-sudah-dua-kali-pemilu-undang-undang-tidak-diubah-perlu-penguatan-di"},{"title":"KPU: Jeda 2,5 Tahun Pemilu Nasional-Daerah Ringankan Beban Penyelenggara","indexedAt":"2025-07-17T05:02:05.368Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/17/11405401/kpu-jeda-25-tahun-pemilu-nasional-daerah-ringankan-beban-penyelenggara","summary":"Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah dengan jeda 2,5 tahun akan meringankan beban penyelenggara. Pemilu serentak seperti pada 2019 dan 2024 sangat membebani petugas TPS. Pada Pemilu 2019, satu TPS melayani hingga 800 pemilih, menyebabkan kelelahan ekstrem. Pemisahan ini sesuai dengan putusan MK yang mengatur pemungutan suara nasional (DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden) dilakukan terlebih dahulu, diikuti pemilu daerah dua hingga dua setengah tahun kemudian. Afifuddin juga mengusulkan perbaikan sistem seleksi jajaran KPU daerah agar dilakukan serentak dan pembiayaan Pilkada bersumber dari APBN untuk menyeragamkan standar pelaksanaan dan memudahkan pengawasan. MK memutuskan pemilu nasional dan daerah harus dipisah dengan jeda sekitar dua tahunan.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/-z-duz8u21Yu39KDLAieIWlTQtc=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2024/10/03/66fead3cccf80.jpeg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/17/11405401/kpu-jeda-25-tahun-pemilu-nasional-daerah-ringankan-beban-penyelenggara"}]