PDIP Legislator Rejects Election Split Amid Concerns Over Regional Official Abuses
Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menolak pemisahan pemilu nasional dan daerah jika membuka peluang penunjukan Pj kepala daerah. Penolakan ini berbeda dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 70,3 persen responden setuju pemisahan pemilu. Deddy berpendapat Pj kepala daerah berpotensi menyalahgunakan kekuasaan dan mengintervensi pemilu. Ia menyarankan solusi seperti e-voting atau pemisahan pemilihan eksekutif dan legislatif untuk mengatasi kompleksitas pemilu serentak. MK sebelumnya memerintahkan pemisahan pemilu nasional dan lokal mulai 2029.
Masih Seputar nasional
Kemenag Targetkan 629.000 Guru Agama Tersertifikasi, Gaji Minimum Rp 2 Juta pada 2027
Divonis 4,5 Tahun, Tom Lembong Laporkan Hakim dan Auditor ke MA-KY
Status Waspada: Pendakian Gunung Burni Telong dan Lokon Ditutup
KPK Periksa 3 Pejabat Kemenag dalam Penyelidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK: Pemisahan Fungsi Haji Untungkan Jemaah, Tingkatkan Transparansi
Kasus Korupsi Sritex: Kejagung Periksa Pejabat Bank DKI dan Komisaris Hotel
Gerindra dan PDI-P Kompak Bantah Amnesti Hasto Terkait Transaksi Politik
Pemerintah Resmi Mulai Cek Kesehatan Gratis untuk Siswa Seluruh Indonesia
KPK Kembali Periksa Petinggi Sinarmas Indra Widjaja dalam Kasus Korupsi Taspen
Khofifah Usul Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat di Ponorogo, Targetkan 159 Unit Nasional
