nasional

RKUHAP: Sudding Desak Batas Waktu Penyidikan, Cegah "ATM" Penegak Hukum

Sudding desak batas waktu penyidikan RKUHAP untuk cegah "ATM" penegak hukum. Pahami metrik, overview, dan referensi terkait pentingnya revisi.

sekitar 19 jam yang lalu

nasional

MK Putuskan: Jaksa Tak Perlu Izin Jaksa Agung untuk Diproses Hukum

MK putuskan jaksa tak perlu izin Jaksa Agung untuk diproses hukum. Pahami putusan MK, dampaknya pada penegakan hukum, dan pasal terkait.

21 hari yang lalu

nasional

DPR Desak Kajari Jakbar Diproses Hukum, Bukan Sekadar Dicopot

DPR desak Kajari Jakbar diproses hukum, bukan sekadar dicopot. Simak tuntas pelanggaran etik & sanksi yang dijatuhkan.

29 hari yang lalu

nasional

Tim Advokasi Gugat Penahanan Empat Aktivis di PN Jaksel

Tim Advokasi gugat penahanan 4 aktivis di PN Jaksel. Simak kronologi, dasar hukum, dan perkembangan gugatan terbaru di sini.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

5 Peristiwa Hukum Sepekan: Transformasi Polri hingga Geledah KPK

5 Peristiwa Hukum Sepekan: Transformasi Polri, Geledah KPK, UU ITE, dan kasus korupsi terbaru. Update informasi hukum terkini untuk Anda.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

Ketua Tim Transformasi Polri: Menegakkan Hukum Bukan Sekadar Menghukum!

Ketua Tim Transformasi Polri tegaskan menegakkan hukum bukan sekadar menghukum. Temukan prinsip, metode, dan dampak Transformasi Polri.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Yusril: Penegakan hukum tak bisa tunggu tim investigasi independen

Yusril: Penegakan hukum tak bisa tunggu investigasi independen. Pelajari selengkapnya tentang pendapat ahli hukum ini mengenai proses hukum.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Yusril Desak Kuasa Hukum Delpedro Hadapi Proses Hukum Secara Jentelmen

Yusril desak kuasa hukum Delpedro hadapi proses hukum jentelmen. Dapatkan informasi lengkap mengenai langkah hukum, transparansi, dan keadilan.

2 bulan yang lalu

nasional

Tim Advokasi Kritik Keras Proses Hukum Delpedro Lokataru: Pasal Dipaksakan!

Tim Advokasi kritik keras proses hukum Delpedro Lokataru, menyoroti pasal yang dipaksakan. Cari analisis mendalam, referensi, dan metrik terkait kasus ini.

2 bulan yang lalu

nasional

Jaksa Ungkap Tiga Hakim Sempat Tunda Terima Suap Vonis Lepas Kasus CPO

Jaksa ungkap tiga hakim tunda terima suap dalam vonis lepas kasus CPO. Temukan rincian kasus, fakta menarik, dan peran hakim dalam pengungkapan ini.

3 bulan yang lalu

nasional

Kuasa Hukum Desak Polda Metro Ubah Pasal TPKS Mantan Rektor UP

Kuasa hukum desak Polda Metro ubah Pasal TPKS terkait mantan rektor UP. Temukan analisis terkini, argumen hukum, dan perkembangan terbaru isu ini.

3 bulan yang lalu

nasional

MA Panggil Tiga Hakim Perkara Tom Lembong untuk Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik

MA panggil tiga hakim untuk klarifikasi dugaan pelanggaran Kode Etik. Temukan informasi tentang laporan Tom Lembong, proses klarifikasi, dan pernyataan pengacara.

3 bulan yang lalu

ekonomi

PNM dan JAM DATUN Kejaksaan Agung Sinergi Perkuat Aspek Hukum UMKM

PNM dan JAM DATUN Kejaksaan Agung sinergi perkuat aspek hukum, sosialisasikan hukum ke 15,8 juta nasabah, dan tingkatkan kemandirian ekonomi masyarakat prasejahtera.

3 bulan yang lalu

nasional

TNI Jamin Pengamanan Jaksa Sesuai Perpres, Tak Ganggu Hukum

TNI jamin pengamanan jaksa sesuai Perpres 66/2025 tanpa ganggu hukum. Mengetahui nota kesepahaman, penebalan personel, dan dukungan terhadap kasus korupsi.

3 bulan yang lalu

nasional

MK Larang Pimpinan Organisasi Advokat Rangkap Jabatan Pejabat Negara, Hindari Konflik Kepentingan

MK larang pimpinan organisasi advokat rangkap jabatan sebagai pejabat negara. Temukan alasan putusan, potensial konflik kepentingan, dan detail kasus Andri Darmawan di sini.

3 bulan yang lalu

nasional

MK Putuskan Pimpinan Organisasi Advokat Tak Boleh Rangkap Jabatan Pejabat Negara

MK putuskan pimpinan organisasi advokat tidak boleh rangkap jabatan pejabat negara. Temukan hasil keputusan, norma Pasal 28 Ayat (3), dan masa jabatan 5 tahun di sini.

3 bulan yang lalu

nasional

Pakar Hukum Desak Revisi UU Pemilu Tindak Lanjut Putusan MK Pemisahan Pemilu

Pakar hukum desak revisi UU Pemilu usai putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Temukan jelasnya urgensi perbarui UU, mekanisme pengisian jabatan, dan pembiayaan pemilu.

3 bulan yang lalu

politik

Persekusi Retret Kristen Sukabumi: Komnas PA Tolak Keadilan Restoratif, Desak Penegakan Hukum

Persekusi Retret Kristen Sukabumi mengundang kecaman, termasuk dari Komnas PA. Temukan informasi tentang perusakan fasilitas, penegakan hukum, dan usulan keadilan restoratif di sini.

4 bulan yang lalu

politik

Pemerintah Resmi Terbitkan PP Justice Collaborator, Keringanan Hukuman Menanti Pengungkap Kejahatan

Pemerintah resmi terbitkan PP Justice Collaborator untuk keringanan hukuman bagi pengungkap kejahatan terorganisir. Pelajari syarat, manfaat, dan pendapat ahli terkait di sini.

4 bulan yang lalu