mediaindonesia.com
Presiden Prabowo terbitkan PP No. 24/2025 tentang *justice collaborator* (JC) untuk mengungkap kejahatan terorganisir. JC akan mendapat penghargaan seperti keringanan pidana. Syaratnya, mengajukan permohonan tertulis, bersedia mengembalikan aset, dan bukan pelaku utama. MAKI dan DPR mendukung, namun pakar hukum menilai sebaiknya diatur UU agar tidak terkesan politis. KPK bersikap netral, menekankan JC tidak otomatis membebaskan terdakwa.
Masih Seputar politik
Pakar Hukum Desak KPK Periksa Bobby Nasution Terkait Korupsi Proyek Jalan Sumut
Pembahasan RUU KUHAP Dimulai DPR 8 Juli, Fokus Keadilan Restoratif dan Transparansi
Indonesia Resmi Anggota Penuh BRICS, Prabowo Dorong Kerja Sama Global Inklusif
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali Berlanjut, Bangkai Kapal Terdeteksi
Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Picu Polemik, DPR Didesak Revisi UU
DPR Rampungkan Uji Kelayakan 24 Calon Dubes, Siap Bertugas di Berbagai Negara
Prabowo Usulkan South-South Economic Compact di KTT BRICS, Perkuat Posisi Indonesia
Persekusi Retret Kristen Sukabumi: Komnas PA Tolak Keadilan Restoratif, Desak Penegakan Hukum
Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal, Picu Polemik Konstitusionalitas
KTT BRICS: Prabowo Hadir Perdana sebagai Anggota Penuh, Dorong Tata Kelola Global
DPR RI Serahkan Hasil Uji Kelayakan 24 Calon Dubes Pilihan Presiden Prabowo
