Pemerintah Resmi Terbitkan PP Justice Collaborator, Keringanan Hukuman Menanti Pengungkap Kejahatan

Seorang justice collaborator yang permohonannya diterima akan mendapatkan beberapa bentuk penghargaan atau keistimewaan, antara lain:

• Keringanan pidana: Hukuman yang dijatuhkan bisa lebih ringan dari seharusnya.
• Pembebasan bersyarat: Kesempatan untuk dibebaskan dari penjara sebelum masa hukuman berakhir, dengan syarat tertentu.
• Remisi tambahan: Pengurangan masa pidana di luar remisi umum.
• Pemisahan tempat penahanan dan pemberkasan: Penempatan di lokasi yang terpisah dari pelaku kejahatan lain untuk alasan keamanan.
• Penanganan khusus saat memberikan kesaksian: Prosedur khusus untuk memastikan keamanan dan kenyamanan saat bersaksi di persidangan.

Individu yang dapat mengajukan permohonan untuk menjadi justice collaborator adalah mereka yang berstatus sebagai:

• Saksi pelaku
• Tersangka
• Terdakwa
• Narapidana

Mereka harus memiliki informasi penting yang dapat membantu mengungkap kejahatan terorganisir.

Untuk menjadi seorang justice collaborator, pemohon harus memenuhi dua jenis syarat, yaitu syarat substantif dan syarat administratif:

• Syarat Substantif:
  • Keterangan atau informasi yang diberikan oleh pemohon harus sangat penting dan signifikan untuk mengungkap tindak pidana yang terorganisir.
  • Pemohon bukan merupakan pelaku utama dari tindak pidana tersebut.
• Syarat Administratif:
  • Melampirkan identitas diri yang lengkap.
  • Mengakui secara jujur perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan.
  • Bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum.
  • Bersedia mengungkap seluruh tindak pidana yang diketahuinya, termasuk peran pelaku lain.
  • Tidak melarikan diri atau berusaha menghindar dari proses hukum.
  • Wajib melampirkan surat pernyataan bersedia mengembalikan aset atau harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Proses pengajuan permohonan status justice collaborator melibatkan beberapa tahapan:

1. Pengajuan Permohonan Tertulis: Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada penyidik, penuntut umum, dan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan ini wajib melampirkan surat pernyataan bersedia mengembalikan aset hasil tindak pidana.
2. Pemeriksaan Administratif: Setelah permohonan diajukan, akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administratif. Proses ini berlangsung maksimal lima hari.
3. Pemeriksaan Substantif: Jika berkas administratif dinyatakan lengkap, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif untuk menilai pentingnya keterangan yang diberikan dan apakah pemohon bukan pelaku utama. Tahap ini berlangsung selama 30 hari.

Penerbitan PP Nomor 24 Tahun 2025 ini mendapatkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak:

• Masyarakat Anti Korupsi (MAKI): Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mendukung PP ini. Ia menilai PP ini akan membuat proses penyidikan dan pengadilan lebih efisien, memotivasi terdakwa untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar, dan membantu program deradikalisasi, khususnya dalam kasus terorisme.
• Komisi III DPR: Anggota Komisi III DPR, Nabil Djamil (F-PKS), dan Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyambut baik PP ini. Mereka melihatnya sebagai "kail besar" untuk mengungkap kasus-kasus besar, bukan hanya kasus kecil, dan berharap dapat menjerat dalang kasus korupsi atau narkoba yang selama ini sulit dijangkau.
• Pakar Hukum Universitas Trisakti: Abdul Fickar Hadjar mengapresiasi tujuan PP ini untuk mengungkap kejahatan besar. Namun, ia menilai kurang tepat jika diatur melalui PP karena JC masuk ranah peradilan, dan presiden tidak seharusnya mencampuri urusan kehakiman. Fickar berpendapat bahwa aturan JC sebaiknya diatur melalui Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban agar tidak terkesan politis dan menghindari kesan presiden mencampuri wewenang yudikatif.
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): KPK bersikap netral terhadap PP ini. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa PP ini tidak serta merta membebaskan terdakwa atau tersangka. Pemohon JC harus memenuhi syarat substantif dan administratif, termasuk bersedia mengembalikan aset hasil tindak pidana. KPK juga menyatakan bahwa pemberian status JC dan keringanan hukuman merupakan wewenang hakim melalui putusan persidangan, bukan aparat penegak hukum.

Meskipun proses permohonan diajukan kepada penyidik, penuntut umum, dan LPSK, kewenangan untuk memberikan status justice collaborator dan keringanan hukuman sepenuhnya berada di tangan hakim. Keputusan ini akan diberikan melalui putusan persidangan. Aparat penegak hukum tidak memiliki wewenang untuk langsung memberikan status atau keringanan tersebut.

Kekhawatiran utama terkait pengaturan justice collaborator melalui Peraturan Pemerintah (PP) disampaikan oleh pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Menurutnya, ada beberapa poin yang menjadi kritik:

• Ranah Peradilan: Fickar berpendapat bahwa pengaturan JC seharusnya masuk dalam ranah peradilan. Oleh karena itu, kurang tepat jika diatur melalui PP karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesan bahwa presiden mencampuri urusan kehakiman atau wewenang yudikatif dalam penjatuhan hukuman.
• Kesan Politis: Pengaturan melalui PP juga dikhawatirkan dapat terkesan politis, yang bisa mengurangi independensi proses hukum.
• Saran Pengaturan: Fickar menyarankan agar aturan JC sebaiknya diatur melalui Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini untuk memastikan dasar hukum yang lebih kuat, menghindari kesan politis, dan memberikan kejelasan penerapan, terutama untuk kasus-kasus dengan kerugian besar di mana pelaku dapat mengungkap pelaku inti dan mengembalikan hasil kejahatan.