Empat Pulau Sengketa Aceh-Sumut Resmi Masuk Wilayah Aceh Berkat Keputusan Prabowo

Empat pulau yang menjadi objek sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Pemerintah pusat telah menetapkan bahwa keempat pulau tersebut secara administratif sah masuk wilayah Provinsi Aceh. Keputusan ini mengakhiri polemik panjang mengenai status kepemilikan pulau-pulau tersebut.

Keputusan penetapan status empat pulau tersebut diumumkan pada 17 Juni 2025. Pengumuman ini disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi setelah rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sengketa kepemilikan empat pulau ini bermula sejak tahun 1978. Beberapa poin penting penyebab sengketa meliputi:

• Pada 1978, peta topografi TNI AD mengindikasikan pulau-pulau tersebut masuk wilayah Aceh.
• Namun, pada 2008, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendaftarkan pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya.
• Pada 2012, Indonesia sempat melaporkan ke PBB bahwa keempat pulau termasuk wilayah administrasi Sumatera Utara.
• Polemik semakin memanas setelah keputusan Menteri Dalam Negeri pada 25 April 2025 yang menetapkan keempat pulau tersebut sebagai milik Sumatera Utara, yang kemudian menuai penentangan keras dari berbagai elemen di Aceh.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa sebelumnya ada Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan pulau-pulau tersebut sebagai milik Sumatera Utara, yang kini akan direvisi.

Keputusan ini didasari oleh dokumen kesepakatan batas wilayah Aceh-Sumatera Utara yang tertuang pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 111 Tahun 1992. Dokumen ini secara jelas menunjukkan bahwa keempat pulau tersebut masuk wilayah Aceh.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Kepmendagri 111 Tahun 1992 ini ditemukan di gudang Kementerian Dalam Negeri di Kelapa Dua, Depok. Penemuan ini menjadi kunci karena sebelumnya pulau-pulau tersebut tidak terdata di Aceh setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendaftarkannya pada tahun 2008.

• Dari pihak Aceh: Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan apresiasi dan menegaskan bahwa masalah ini sudah selesai, berharap tidak ada pihak yang dirugikan. Apresiasi juga disampaikan kepada Presiden Prabowo dan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, juga bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo serta Jusuf Kalla, mengaku sempat khawatir akan terjadi gejolak antara Aceh dan Sumatera Utara jika masalah tidak diselesaikan bijaksana. Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan Daud, mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang dinilai tepat demi menjaga perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan Aceh.
• Dari pihak Sumatera Utara: Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengimbau masyarakatnya untuk tidak mempermasalahkan status pulau-pulau tersebut dan menjaga kerukunan dengan Aceh. Kementerian Dalam Negeri juga membantah isu bahwa Bobby Nasution berupaya mencaplok pulau-pulau tersebut, menegaskan sengketa ini sudah ada sebelum Bobby menjabat.

Secara umum, kedua belah pihak menunjukkan sikap positif dan menerima keputusan pemerintah pusat.

Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah pusat untuk memahami Undang-Undang Aceh dan MoU Helsinki sebelum membuat keputusan terkait Aceh. JK menekankan bahwa polemik ini menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah agar memahami sejarah dan undang-undang untuk menghindari masalah besar di kemudian hari, terutama pentingnya konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh.

Presiden Prabowo sendiri menekankan pentingnya perbaikan pengarsipan pemerintah sebagai pembelajaran ke depan dan mengusulkan pembuatan kesepakatan antar wilayah yang berdekatan untuk mencegah masalah serupa. Menko Polkam Budi Gunawan menyatakan keputusan ini wujud keseriusan dan komitmen dalam menegakkan kepastian hukum wilayah serta menjaga stabilitas sosial dan politik, menghormati sejarah, kultur, dan dinamika sosial masyarakat Aceh.

Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menyatakan bahwa eksplorasi sumber daya alam, termasuk potensi minyak, sedang dilakukan di berbagai wilayah Aceh, termasuk pulau-pulau tersebut. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan kepemilikan pulau adalah masalah teritori, sementara potensi sumber daya alam adalah perkara lain.