DPR Panggil Menteri Fadli Zon Bahas Penyangkalan Mei 1998 dan Proyek Sejarah Kontroversial

Polemik ini berpusat pada pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal adanya kasus pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998. Ia menyebut penggunaan kata \"massal\" terlalu cepat disimpulkan dan menyatakan tidak ada bukti kekerasan seksual, bahkan menyebutnya hanya rumor. Pernyataan ini menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap tidak bertanggung jawab dan melukai hati para korban.

Tokoh-tokoh yang terlibat dalam polemik terkait kekerasan seksual Mei 1998 antara lain:

• Fadli Zon: Menteri Kebudayaan yang pernyataannya memicu kontroversi.
• Komjen (Purn) Oegroseno: Mantan Wakil Kepala Polri yang menyayangkan pernyataan Fadli Zon.
• Komisi X DPR: Lembaga legislatif yang berencana memanggil Fadli Zon.
• Lalu Hadrian: Wakil Ketua Komisi X DPR yang mengecam pernyataan Fadli Zon.
• Bonnie Triyana: Anggota Komisi X DPR yang menyoroti proyek penulisan sejarah.

Fadli Zon menyatakan bahwa penggunaan kata \"massal\" pada kekerasan seksual di Mei 1998 terlalu cepat disimpulkan, meskipun ia tidak menyangkal adanya pemerkosaan. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada bukti kekerasan seksual dalam peristiwa 1998 dan menyebutnya hanya sebagai rumor.

Komjen (Purn) Oegroseno menyayangkan pernyataan Fadli Zon. Ia menilai pernyataan tersebut tidak bertanggung jawab dan melukai hati para korban peristiwa Mei 1998.

Komisi X DPR berencana memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam rapat kerja terdekat setelah masa reses anggota dewan pada akhir Juni. Pemanggilan ini akan membahas klaim Fadli Zon yang menyangkal kasus pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998, serta polemik proyek penulisan ulang sejarah RI.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, mengecam pernyataan Fadli Zon karena dianggap merendahkan martabat korban dan menutup ruang pemulihan nama baik mereka. Lalu Hadrian juga menekankan bahwa negara seharusnya menjadi fasilitator yang adil dalam penafsiran sejarah, bukan produsen tunggal narasi sejarah nasional.

Polemik ini sangat berkaitan dengan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang digarap oleh Kementerian Kebudayaan. Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, meminta Kementerian Kebudayaan untuk menghentikan proyek penulisan sejarah jika masih bersifat selektif dan parsial. Proyek ini sebelumnya menuai sorotan karena menghilangkan sejumlah babak terkait pelanggaran HAM berat dan seharusnya tidak melanggengkan budaya penyangkalan atas tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual pada perempuan Tionghoa dalam kerusuhan rasial 1998.

Proyek penulisan sejarah Kemendikbud sebelumnya menuai sorotan karena menghilangkan sejumlah babak terkait pelanggaran HAM berat. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa proyek tersebut akan melanggengkan budaya penyangkalan terhadap tindak kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang menimpa perempuan Tionghoa selama kerusuhan rasial 1998.

Penyangkalan terhadap peristiwa kelam Mei 1998 hanya akan menambah luka bagi korban dan keluarga mereka, serta masyarakat yang terlibat dalam tragedi berdarah era reformasi. Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, juga mengingatkan bahwa sejarah tidak boleh ditulis hanya untuk kepentingan penguasa dan tidak boleh tebang pilih, karena laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) telah mencatat jumlah korban yang signifikan.