Kementan Ungkap 212 Merek Beras Oplosan, Konsumen Rugi Rp 99 Triliun

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

18 Jul 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

🚨 Fakta Utama Pengoplosan Beras

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Polri mengungkap praktik pengoplosan beras yang tidak sesuai standar mutu.
Dari 268 merek beras yang diuji di 10 provinsi, 212 merek tidak memenuhi standar mutu, harga, dan volume.
Sekitar 80% beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ditemukan dioplos menjadi beras premium.
Praktik ini diperkirakan merugikan konsumen hingga Rp 99 triliun per tahun, berdasarkan perbedaan harga beras curah dan premium.
Penemuan ini berawal dari anomali harga, di mana harga gabah petani menurun namun harga beras konsumen justru naik.
Kementan telah melaporkan temuan ini kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk tindak lanjut hukum.

🏛️ Tanggapan Pemerintah & BUMD

Beras produksi Food Station Tjipinang Jaya (BUMD pangan DKI) seperti Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos tidak memenuhi standar mutu premium dan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan Food Station telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait dugaan pengoplosan.
Dinas KPKP DKI Jakarta secara rutin menguji mutu beras untuk program pangan bersubsidi, dengan hasil yang diklaim sesuai standar premium.
Pemprov DKI sedang melakukan pengujian terhadap 50 sampel beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Wakil Gubernur DKI Jakarta menegaskan akan bertindak tegas jika terbukti ada pelanggaran dalam kasus ini.

🛒 Reaksi Pasar & Industri

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan siap menarik beras premium dari toko jika terbukti dicampur atau dioplos, namun menunggu instruksi pihak berwenang.
Toko ritel telah menurunkan harga beras premium sebesar Rp 1.000 per 5 kg sejak 16 Juli 2025, menjadikan HET Rp 73.500 per 5 kg.
Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) mendesak Kementan untuk mengungkap pelaku pengoplosan dan mengevaluasi peran tengkulak.
Perpadi menganggap tengkulak mengendalikan kualitas dan pasokan gabah serta memainkan harga di pasaran, merugikan petani dan konsumen.

🔬 Identifikasi & Standar Mutu

Pakar IPB Tajuddin Bantacut menjelaskan beras oplosan dapat dikenali dari warna tidak seragam, ukuran butiran berbeda, dan tekstur nasi yang lembek.
Beberapa beras oplosan ditemukan dicampur bahan berbahaya atau bahan rusak yang dipoles ulang.
Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020 membedakan standar mutu beras premium dan medium berdasarkan kadar air, butir kepala, dan butir patah.
Pengujian mutu beras dilakukan oleh 13 laboratorium independen, termasuk Sucofindo.

Apa masalah utama yang diungkap oleh Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri?

keyboard_arrow_down

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Polri telah mengungkap praktik pengoplosan beras yang tidak sesuai standar mutu. Temuan utama meliputi:

212 dari 268 merek beras yang diuji di 10 provinsi produsen utama beras tidak memenuhi standar mutu, harga, dan volume.
Sekitar 80% beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dioplos menjadi beras premium.
Praktik ini diperkirakan merugikan konsumen hingga Rp 99 triliun per tahun.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengungkapan praktik pengoplosan beras ini?

keyboard_arrow_down

Pengungkapan praktik pengoplosan beras ini melibatkan beberapa pihak utama:

Kementerian Pertanian (Kementan): Sebagai pihak yang melakukan pengujian dan melaporkan temuan.
Satgas Pangan Polri: Bersama Kementan mengungkap praktik ini.
Kapolri dan Jaksa Agung: Pihak yang menerima laporan dari Kementan untuk tindak lanjut hukum.
13 laboratorium independen: Termasuk Sucofindo, yang melakukan pengujian mutu beras.

Bagaimana praktik pengoplosan beras ini terungkap?

keyboard_arrow_down

Praktik pengoplosan beras ini terungkap berawal dari adanya anomali harga di pasar. Meskipun harga gabah di tingkat petani menurun dan produksi beras nasional meningkat 14%, harga beras di tingkat konsumen justru mengalami kenaikan. Kejanggalan ini memicu Kementan untuk melakukan pengujian mutu beras secara menyeluruh. Pengujian tersebut dilakukan oleh 13 laboratorium independen, termasuk Sucofindo, yang kemudian menemukan bahwa banyak merek beras tidak memenuhi standar mutu.

Berapa kerugian yang ditimbulkan akibat praktik pengoplosan beras ini bagi konsumen?

keyboard_arrow_down

Praktik pengoplosan beras ini diperkirakan merugikan konsumen hingga Rp 99 triliun per tahun. Angka kerugian ini didasarkan pada perbedaan harga antara beras curah dan beras premium yang mencapai Rp 3.000 hingga Rp 4.000 per kilogram.

Apakah ada merek beras tertentu yang terbukti tidak memenuhi standar mutu?

keyboard_arrow_down

Ya, Kementan menemukan bahwa beras produksi Food Station Tjipinang Jaya (BUMD pangan DKI), seperti merek Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos, tidak memenuhi standar mutu beras premium. Selain itu, beras-beras tersebut juga ditemukan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Bagaimana respons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dugaan pengoplosan yang melibatkan Food Station Tjipinang Jaya?

keyboard_arrow_down

Menanggapi dugaan pengoplosan yang melibatkan BUMD Food Station Tjipinang Jaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa:

Food Station telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri.
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta secara rutin menguji mutu beras SP (Stabilisasi Pasokan) dan SR (Setra Ramos) yang digunakan untuk program pangan bersubsidi, dengan hasil yang diklaim sesuai standar premium.
Pemprov DKI sedang menguji 50 sampel beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan akan bertindak tegas jika terbukti ada pelanggaran.

Bagaimana konsumen dapat mengenali beras yang dioplos atau tidak sesuai standar mutu?

keyboard_arrow_down

Menurut pakar IPB, Tajuddin Bantacut, beras oplosan dapat dikenali dari beberapa ciri, yaitu:

Warna tidak seragam.
Ukuran butiran berbeda-beda.
Tekstur nasi yang lembek setelah dimasak.

Selain itu, beberapa beras oplosan juga ditemukan dicampur dengan bahan berbahaya atau bahan rusak yang dipoles ulang. Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020 membedakan standar mutu beras premium dan medium berdasarkan kriteria seperti kadar air, butir kepala, dan butir patah.

Apa tindakan yang akan diambil oleh pengusaha ritel terkait temuan beras oplosan?

keyboard_arrow_down

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin, menyatakan bahwa pengusaha ritel siap menarik beras premium dari toko jika terbukti dicampur atau dioplos. Namun, mereka menunggu instruksi resmi dari pihak berwenang serta pernyataan dari produsen atau pemasok beras.

Sebagai langkah awal, toko ritel juga telah menurunkan harga beras premium sebesar Rp 1.000 per 5 kg sejak tanggal 16 Juli 2025, sehingga Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi Rp 73.500 per 5 kg.

Apa desakan dari Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) terkait masalah ini?

keyboard_arrow_down

Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) mendesak Kementerian Pertanian untuk:

Mengungkap pelaku pengoplosan beras secara tuntas.
Mengevaluasi peran tengkulak yang dianggap mengendalikan kualitas dan pasokan gabah, serta memainkan harga di pasaran. Perpadi menilai peran tengkulak ini merugikan baik petani maupun konsumen.