Menaker Yassierli Enggan Rilis Data PHK Bulanan, Khawatirkan Pesimisme Publik

Untuk memastikan validitas data PHK, pemerintah memusatkan dan mengacu pada dua sumber utama:

• Data BPJS Ketenagakerjaan: Ini menjadi rujukan utama karena BPJS Ketenagakerjaan memiliki catatan kepesertaan dan klaim yang terkait dengan status pekerjaan.
• Laporan dari Dinas Ketenagakerjaan: Dinas Ketenagakerjaan di daerah juga melaporkan kasus-kasus PHK yang terjadi di wilayahnya, yang kemudian dikonsolidasikan.

Dengan mengandalkan kedua sumber ini, pemerintah berupaya mendapatkan data yang akurat dan terverifikasi mengenai jumlah pekerja yang terkena PHK.

Pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian untuk menciptakan lapangan kerja baru. Salah satu program unggulan yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan adalah program Koperasi Desa/Kelurahan (KL/KopDes/Kel) Merah Putih. Program ini ditargetkan dapat menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru. Selain itu, upaya penciptaan lapangan kerja juga dilakukan melalui perbaikan iklim usaha dan ketersediaan kredit bagi dunia usaha, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah program perlindungan sosial yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). JKP memberikan manfaat berupa:

• Uang tunai: Bantuan finansial untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan.
• Akses informasi pasar kerja: Membantu pekerja menemukan lowongan pekerjaan baru.
• Pelatihan kerja: Meningkatkan keterampilan pekerja agar lebih siap bersaing di pasar kerja.

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial dan non-finansial kepada pekerja yang terdampak PHK, sehingga mereka dapat kembali produktif dan mendapatkan pekerjaan baru.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memprediksi bahwa jumlah korban PHK di tahun 2025 dapat mencapai angka yang signifikan, yaitu sekitar 280.000 orang. Prediksi ini menunjukkan adanya potensi peningkatan jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan sepanjang tahun tersebut.

Ya, ada kekhawatiran mengenai akurasi data PHK yang dilaporkan. Ekonom Universitas Paramadina menduga bahwa jumlah korban PHK yang sebenarnya lebih besar dari data yang tercatat secara resmi. Hal ini terutama disebabkan oleh dominasi pekerja di sektor informal yang kehilangan pekerjaan. Pekerja informal seringkali tidak terdata dalam sistem resmi PHK, sehingga angka yang dilaporkan oleh pemerintah mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Berdasarkan analisis, sektor industri yang dinilai paling terdampak oleh gelombang PHK adalah sektor manufaktur dan ritel. Kedua sektor ini seringkali menjadi yang pertama merasakan dampak dari perlambatan ekonomi atau perubahan pola konsumsi, yang kemudian berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Untuk mengatasi masalah PHK dan dampaknya, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah strategis, antara lain:

• Memastikan ketersediaan kredit bagi dunia usaha: Akses terhadap pembiayaan yang memadai dapat membantu perusahaan bertahan dan bahkan berkembang, sehingga mengurangi kebutuhan untuk melakukan PHK.
• Memperbaiki iklim usaha: Menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, dengan regulasi yang jelas dan dukungan yang memadai, dapat menarik investasi dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja baru.
• Meningkatkan koordinasi antar kementerian: Kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah penting untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja.
• Mengoptimalkan program penciptaan lapangan kerja: Seperti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK dan menciptakan peluang baru.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka PHK dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.