212 Merek Beras Oplosan Beredar, Pengawasan Pangan Dipertanyakan

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

15 Jul 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

🚨 Penemuan Pelanggaran Beras

Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri menemukan 212 merek beras di 10 provinsi tidak sesuai label dan standar mutu, termasuk dugaan oplosan.
Dari 268 sampel, 85,56% beras premium ditemukan tidak sesuai standar yang ditetapkan.
Sebanyak 59,78% beras dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Ditemukan juga 21,66% beras memiliki berat yang kurang dari informasi yang tertera pada label kemasan.

🏛️ Respons dan Tindakan Pemerintah

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, telah melaporkan kasus dugaan beras oplosan ini kepada Kapolri karena merugikan konsumen dan negara.
Pemerintah memberikan waktu dua minggu kepada produsen untuk memperbaiki mutu produk beras mereka.
Satgas Pangan Polri diminta untuk menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melanggar, dan empat produsen beras telah diperiksa.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur produksi dan distribusi, dinilai belum maksimal implementasinya, membuka celah manipulasi.

🗣️ Pernyataan dan Imbauan Lembaga

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa pengawasan produk beras adalah tugas Satgas Pangan, sementara Bapanas fokus pada perumusan kebijakan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengimbau masyarakat untuk lebih jeli saat membeli beras, menegaskan bahwa ritel tidak memproduksi atau memeriksa isi kemasan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim beras yang digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bebas dari oplosan dan memiliki standar premium.

Apa masalah utama yang ditemukan terkait beras di pasaran?

keyboard_arrow_down

Masalah utama yang ditemukan adalah adanya 212 merek beras di pasaran yang tidak sesuai dengan label dan standar mutu. Ini termasuk dugaan beras medium dan premium yang dioplos, serta ditemukan pelanggaran lain seperti berat yang kurang dari label dan penjualan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Siapa saja pihak yang terlibat dalam penemuan dan penanganan masalah beras ini?

keyboard_arrow_down

Pihak yang menemukan masalah ini adalah Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Polri. Selain itu, beberapa lembaga lain juga terlibat dalam penanganan dan klarifikasi, seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Apa saja jenis pelanggaran yang ditemukan pada beras di pasaran?

keyboard_arrow_down

Dari 268 sampel dari 212 merek beras yang diperiksa, ditemukan beberapa jenis pelanggaran:

85,56% beras premium tidak sesuai standar.
59,78% beras dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
21,66% beras memiliki berat kurang dari label yang tertera.
Adanya dugaan beras oplosan.

Seberapa luas penyebaran masalah beras yang tidak sesuai standar ini?

keyboard_arrow_down

Masalah beras yang tidak sesuai standar ini ditemukan tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masalah tersebut memiliki cakupan geografis yang cukup luas.

Apa tindakan yang diambil pemerintah setelah penemuan ini?

keyboard_arrow_down

Pemerintah telah mengambil beberapa tindakan:

Menteri Pertanian telah melaporkan kasus dugaan beras oplosan ini ke Kapolri.
Pemerintah memberikan waktu dua minggu kepada produsen untuk memperbaiki mutu beras mereka.
Meminta Satgas Pangan Polri untuk menindak pelaku usaha yang melanggar.
Empat produsen beras telah diperiksa terkait kasus ini.

Bagaimana pembagian tugas antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Satgas Pangan Polri dalam kasus ini?

keyboard_arrow_down

Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, pembagian tugasnya adalah sebagai berikut:

Bapanas bertugas merumuskan kebijakan dan standar terkait pangan.
Satgas Pangan Polri bertugas melakukan pengawasan produk beras di pasaran.

Ini berarti pengawasan langsung di lapangan adalah tanggung jawab Satgas Pangan.

Apa imbauan bagi masyarakat atau konsumen terkait pembelian beras?

keyboard_arrow_down

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin, mengimbau masyarakat untuk lebih jeli saat membeli beras. Ia juga menegaskan bahwa pihak ritel tidak memproduksi beras atau memiliki kewenangan untuk memeriksa isi kemasan beras secara mendalam. Aprindo akan memberikan klarifikasi lebih lanjut bersama Menteri Perdagangan.

Apakah beras yang digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terpengaruh masalah ini?

keyboard_arrow_down

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklaim bahwa beras yang digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bebas dari beras oplosan. Ia menyatakan bahwa beras untuk program tersebut memiliki standar premium dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Apa dasar hukum yang mengatur masalah pangan dan mengapa implementasinya belum maksimal?

keyboard_arrow_down

Dasar hukum yang mengatur masalah pangan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini mengatur produksi, distribusi, dan keamanan pangan. Namun, implementasinya dinilai belum maksimal, yang membuka celah bagi praktik manipulasi seperti yang ditemukan dalam kasus beras ini.

Apa dampak dari temuan beras yang tidak sesuai standar ini?

keyboard_arrow_down

Temuan beras yang tidak sesuai standar ini memiliki dampak serius, yaitu merugikan konsumen dan pemerintah. Konsumen dirugikan karena tidak mendapatkan produk sesuai kualitas dan kuantitas yang dibayarkan, sementara pemerintah dirugikan karena adanya praktik ilegal yang mengganggu stabilitas pasar dan kepercayaan publik terhadap produk pangan.