Indonesia Dihantam Tarif Impor 32 Persen AS, Berlaku Mulai Agustus 2025

Presiden Trump menyatakan bahwa tarif ini diperlukan untuk mengoreksi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia yang dianggap menyebabkan defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan bagi AS. Trump mengklaim bahwa angka 32 persen tersebut masih lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara. Dari perspektif ekonom, seperti Muhammad Andri Perdana dari Bright Institute, keikutsertaan Indonesia dalam forum BRICS juga dinilai menjadi salah satu ganjalan yang memengaruhi keputusan AS.

Ya, selain Indonesia, beberapa negara ASEAN lain juga terkena tarif impor tinggi dari AS, meskipun dengan persentase yang bervariasi. Negara-negara tersebut antara lain:

• Thailand: 36 persen
• Laos: 40 persen
• Myanmar: 40 persen
• Kamboja: 36 persen
• Malaysia: 25 persen

Menariknya, Vietnam menjadi satu-satunya negara yang berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan AS, sehingga hanya dikenakan tarif 20 persen, lebih rendah dari pengumuman sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi bilateral dapat menghasilkan keringanan tarif.

Presiden Trump menawarkan dua opsi utama bagi Indonesia untuk mendapatkan pembebasan tarif impor:

• Membangun pabrik di AS: Jika Indonesia bersedia membangun pabrik di Amerika Serikat, Trump menjamin persetujuan pembangunan akan dipercepat.
• Menghapus kebijakan tarif dan pembatasan perdagangan: Indonesia harus menghapus kebijakan tarif dan pembatasan perdagangan yang dianggap menghambat kepentingan AS.

Meskipun Indonesia telah berupaya menawarkan investasi dan impor senilai Rp551 triliun (US$34 miliar), upaya tersebut belum berhasil mendapatkan keringanan tarif dari AS. Ekonom INDEF, M Rizal Taufikurahman, menilai bahwa kebijakan Indonesia dianggap tidak kooperatif terhadap kepentingan perdagangan strategis AS, yang mungkin menjadi alasan kegagalan negosiasi ini.

Kebijakan tarif ini diperkirakan akan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia:

• Pelemahan nilai tukar rupiah: Setelah pengumuman ini, nilai tukar rupiah langsung melemah hingga Rp16.272 per dolar AS.
• Peningkatan beban tarif: Ekonom UGM, Muhammad Edhie Purnawan, menyebutkan bahwa tarif ini akan meningkatkan beban total tarif produk Indonesia hingga 37 persen.
• Penurunan pertumbuhan ekonomi: Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terpangkas antara 0,3 hingga 0,5 persen.
• Risiko PHK massal: Sektor padat karya di Indonesia berisiko mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat penurunan permintaan dari AS.
• Diversifikasi pasar: Pengusaha Indonesia, khususnya di sektor tekstil, sudah mulai mencari pasar alternatif untuk mengantisipasi penurunan permintaan dari AS, menunjukkan dampak langsung pada strategi bisnis.

Dampak jangka panjang bisa berupa pergeseran rantai pasok global dan perlunya restrukturisasi industri ekspor Indonesia.

Pemerintah Indonesia dan sektor swasta menunjukkan respons yang beragam dan strategis:

• Pemerintah:
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah terus memantau perkembangan dan mempertimbangkan dinamika ekonomi global dalam penyusunan RAPBN 2026.
  • Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan melanjutkan negosiasi tarif perdagangan dengan AS setelah mendampingi Presiden Prabowo di KTT BRICS, menunjukkan komitmen untuk mencari solusi diplomatik.
  • Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya mempercayakan negosiasi kepada tim pemerintah dan mendorong diversifikasi pasar produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada AS.
• Sektor Swasta:
  • Pengusaha Indonesia, terutama di sektor tekstil, telah mulai aktif mencari pasar alternatif di luar AS sebagai langkah antisipasi terhadap penurunan permintaan.

Secara keseluruhan, respons menunjukkan upaya mitigasi risiko dan pencarian strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Ada indikasi bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan AS. Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, secara eksplisit menyebutkan bahwa keikutsertaan Indonesia di BRICS menjadi ganjalan dalam hubungan perdagangan dengan AS. Presiden Trump sendiri mengancam akan mengenakan tarif tambahan 10 persen kepada negara-negara yang mengikuti kebijakan yang dianggap "anti-Amerika" oleh BRICS, bahkan hingga 100 persen jika anggota BRICS meninggalkan dolar AS dalam perdagangan bilateral. Meskipun ancaman tarif tambahan 10% untuk negara BRICS ini belum berlaku dan ditunda, hal ini menunjukkan sensitivitas AS terhadap aliansi geopolitik. Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa forum BRICS tidak memiliki agenda untuk melawan Amerika Serikat, melainkan berfokus pada mempersatukan negara berkembang dan mengatasi tantangan global, namun persepsi AS mungkin berbeda.

Menanggapi ancaman tarif dan dinamika ekonomi global, Bank Indonesia (BI) dan bank sentral negara-negara BRICS telah sepakat untuk memperkuat kerja sama internasional. Fokus utama kerja sama ini meliputi:

• Sistem pembayaran: Memperkuat sistem pembayaran lintas batas untuk mengurangi ketergantungan pada sistem yang didominasi dolar AS.
• Jaring pengaman keuangan: Membangun jaring pengaman keuangan yang lebih kuat untuk menghadapi gejolak ekonomi global.
• Pembiayaan berkelanjutan: Mendorong pembiayaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di antara negara-negara anggota.

Langkah-langkah ini menunjukkan upaya kolektif negara-negara BRICS untuk membangun ketahanan ekonomi dan mengurangi kerentanan terhadap tekanan eksternal, termasuk ancaman tarif dari AS. Negara-negara BRICS sendiri bersikap tenang menanggapi ancaman ini, memilih untuk menunggu hasil KTT mereka.