Pemerintah Evaluasi Kebijakan Zero ODOL, Siapkan Insentif dan Aturan Tarif Angkut

Implementasi kebijakan Zero ODOL dinilai masih jauh dari harapan. Presiden Prabowo Subianto bahkan menganggap pembantunya gagal menerjemahkan peraturan ini.

• Presiden DPP Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, mencontohkan bahwa transportasi logistik masih sangat bergantung pada jalan, sementara jalur rel belum dioptimalkan.
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga mengakui bahwa komoditas penting seperti baja, semen, makanan, dan minuman masih banyak menggunakan truk ODOL.
• Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan bahwa penegakan hukum Zero ODOL belum akan dilakukan sampai regulasi siap dan terintegrasi, dengan fokus awal pada pendekatan edukatif melalui sosialisasi.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen, tantangan implementasi di lapangan masih besar dan memerlukan persiapan yang matang.

Praktik ODOL memiliki dampak negatif yang signifikan:

• Keselamatan: Meningkatkan risiko kecelakaan fatal di jalan raya karena truk menjadi tidak stabil dan sulit dikendalikan.
• Infrastruktur: Mempercepat kerusakan jalan dan jembatan, yang pada akhirnya membutuhkan biaya perawatan jalan yang sangat besar (misalnya, anggaran perawatan jalan sebesar Rp 47 triliun).
• Ekonomi:
  • Berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa karena adanya kekhawatiran biaya logistik akan naik jika truk tidak bisa mengangkut muatan sebanyak sebelumnya.
  • Dapat menambah jumlah truk di jalan jika kapasitas angkut per truk berkurang, yang bisa memperparah kemacetan dan polusi.
  • Menciptakan persaingan harga yang tidak sehat di antara penyedia jasa logistik, yang seringkali merugikan sopir truk karena tarif ongkos kirim yang rendah.

Pakar transportasi Suripno menekankan bahwa dampak ekonomi ini sangat signifikan, sehingga masalah ODOL harus diselesaikan secara komprehensif.

• Sopir Truk: Menuntut pemerintah untuk menetapkan tarif ongkos kirim (ongkir). Mereka merasa dirugikan oleh persaingan harga yang menyebabkan praktik ODOL, karena pemerintah melepas ongkos kirim ke mekanisme pasar. Penetapan tarif ini diharapkan dapat melindungi mereka dari kerugian dan mengurangi insentif untuk melakukan ODOL.
• Pengusaha Logistik: Meminta pemerintah menerapkan kebijakan Zero ODOL secara bertahap, dengan target paling lambat tahun 2026. Mereka menekankan pentingnya transisi yang terencana dan ketersediaan alternatif moda transportasi yang memadai sebelum kebijakan ini diberlakukan sepenuhnya.

Kedua pihak ini menginginkan pendekatan yang adil dan mempertimbangkan dampak ekonomi serta operasional.

Pemerintah berencana mengambil beberapa langkah komprehensif:

• Evaluasi Menyeluruh: Mengevaluasi kebijakan ODOL secara menyeluruh untuk menyeimbangkan efisiensi logistik dan keselamatan jalan.
• Penyusunan Regulasi: Kemenhub tengah menyusun peraturan lengkap terkait penerapan Zero ODOL, termasuk Peraturan Presiden tentang Penguatan Sistem Logistik Nasional.
• Penetapan Tarif Ongkir: Aturan tarif ongkir truk akan segera diuji publik sebagai respons terhadap tuntutan sopir truk. Ini masuk dalam rencana aksi pemerintah tentang logistik nasional.
• Pendekatan Edukatif: Kakorlantas Polri akan fokus pada pendekatan edukatif melalui sosialisasi tertib lalu lintas sebelum penegakan hukum penuh.
• Pembentukan Komite: Pembentukan Komite Kerja Percepatan Pengembangan Konektivitas Nasional untuk mendukung penyusunan peraturan Zero ODOL.
• Akomodasi Aspirasi: Pemerintah akan menampung aspirasi dari pelaku usaha dan membahasnya dengan kementerian terkait untuk memastikan transisi yang berkeadilan.

Langkah-langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah ODOL dari berbagai sisi, tidak hanya penegakan hukum.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan bahwa penegakan hukum Zero ODOL belum akan dilakukan sampai regulasi siap dan terintegrasi. Saat ini, fokus awal adalah pada pendekatan edukatif melalui sosialisasi tertib lalu lintas. Pengusaha logistik juga mengusulkan target implementasi paling lambat tahun 2026, menunjukkan bahwa penegakan hukum penuh kemungkinan akan dilakukan secara bertahap setelah semua persiapan, termasuk ketersediaan alternatif moda transportasi dan regulasi yang matang, terpenuhi.

Pemerintah berencana memberikan beberapa insentif dan dukungan:

• Insentif Perusahaan Angkutan Barang: Kemenhub berencana memberikan insentif kepada perusahaan angkutan barang yang menerapkan kebijakan Zero ODOL.
• Insentif Sopir Truk: Kebijakan pemberian insentif bagi sopir truk untuk normalisasi ukuran angkutan barang juga masuk dalam rencana aksi pemerintah tentang logistik nasional.
• Sanksi Pelanggar: Selain insentif, sanksi juga akan diberikan bagi perusahaan yang melanggar kebijakan Zero ODOL.

Dukungan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan memfasilitasi transisi menuju praktik angkutan barang yang sesuai standar.

Kemenhub berencana mengupayakan peningkatan kesejahteraan sopir truk sebagai bagian dari kebijakan Zero ODOL. Ini termasuk:

• Penyesuaian Upah: Penyesuaian upah sopir truk agar sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
• Perlindungan Profesi: Memberikan perlindungan profesi bagi sopir truk.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan ekonomi yang mungkin mendorong praktik ODOL dan memastikan bahwa sopir truk tidak dirugikan oleh perubahan kebijakan.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, mengusulkan beberapa langkah untuk mengembangkan moda transportasi alternatif:

• Pengalihan Anggaran: Mengalihkan anggaran perawatan jalan sebesar Rp 47 triliun untuk mengembangkan moda transportasi lain seperti kapal laut dan kereta api.
• Dukungan Pemerintah: Pemerintah perlu lebih aktif mendukung pengalihan angkutan barang ke kereta api.
• Penyediaan Kapal: Menyediakan kapal short shipping untuk mengangkut kargo berat, yang dapat menjadi alternatif efisien untuk distribusi antar pulau.

Pengembangan moda transportasi alternatif ini dianggap krusial untuk mengurangi ketergantungan pada angkutan darat dan mendukung implementasi Zero ODOL secara berkelanjutan.