Tarif Impor Trump Berlaku 1 Agustus 2025, Indonesia dan BRICS Hadapi Ancaman Baru

Kebijakan ini akan berdampak pada sekitar 10 hingga 12 negara. Meskipun surat pemberitahuan telah ditandatangani oleh Trump, belum ada negara yang secara resmi menerima surat tersebut. Beberapa negara yang secara spesifik disebutkan dalam konteks negosiasi atau ancaman tarif meliputi:

• Indonesia: Terkena tarif 32% untuk seluruh produk ekspor.
• Inggris: Berhasil mencapai kesepakatan dengan tarif 10%.
• Vietnam: Berhasil mencapai kesepakatan dengan tarif 20%.
• Tiongkok: Telah menyepakati pengurangan sementara tarif tinggi yang sebelumnya saling dikenakan.
• Jepang: Diancam tarif hingga 35%.
• Taiwan dan Uni Eropa: Berpotensi kembali ke tarif tertinggi jika tidak mencapai kesepakatan.

Ini menunjukkan bahwa AS menargetkan berbagai mitra dagang, baik yang sudah memiliki kesepakatan maupun yang masih dalam ancaman.

AS berencana mengenakan tarif impor sebesar 32% untuk seluruh produk ekspor dari Indonesia. Angka ini tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara atau Asia yang mungkin mendapatkan tarif lebih rendah, sehingga membuat produk Indonesia kurang kompetitif di pasar AS. Pemerintah Indonesia saat ini masih bernegosiasi untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah, bahkan hingga nol.

Pemerintah Indonesia menganggap kebijakan tarif ini tidak adil. Tarif 32% dinilai membuat produk ekspor Indonesia kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara atau Asia yang mungkin mendapatkan tarif lebih rendah. Indonesia secara aktif bernegosiasi dengan AS untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah, bahkan menargetkan nol persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan ini.

Tanggal pemberlakuan tarif impor baru ini diundur dari 9 Juli 2025 menjadi 1 Agustus 2025. Penundaan ini dilakukan untuk memberikan waktu negosiasi lebih lanjut antara AS dan negara-negara yang terdampak. Hal ini menunjukkan adanya ruang bagi diplomasi dan upaya untuk mencapai kesepakatan sebelum tarif diberlakukan secara penuh.

Negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan anggota baru) mengecam keras keputusan tarif baru Trump. Mereka menilai kebijakan ini:

• Mendistorsi perdagangan global.
• Bertentangan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
• Bertentangan dengan hukum internasional.
• Merupakan tindakan pemaksaan sepihak dan sanksi ekonomi.

Menanggapi kecaman ini, Trump bahkan mengancam akan mengenakan tarif impor tambahan sebesar 10% kepada negara anggota BRICS yang dianggap mendukung kebijakan anti-Amerika. Ancaman ini disampaikan bertepatan dengan pertemuan puncak BRICS di Rio de Janeiro.

Ya, beberapa negara telah berhasil mencapai kesepakatan dengan AS untuk menghindari tarif tinggi atau mendapatkan tarif yang lebih rendah:

• Inggris: Berhasil mencapai kesepakatan dengan tarif 10%.
• Vietnam: Berhasil mencapai kesepakatan dengan tarif 20%.
• Tiongkok: Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping telah menyepakati pengurangan sementara tarif tinggi yang sebelumnya saling dikenakan.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, juga mengisyaratkan potensi pengumuman kesepakatan perdagangan baru dalam beberapa hari mendatang, namun menegaskan bahwa tarif akan kembali ke tingkat tertinggi jika mitra dagang seperti Taiwan dan Uni Eropa tidak mencapai kesepakatan.

Bergabungnya Indonesia dengan BRICS pada Januari 2025 menimbulkan kekhawatiran terkait posisi tawar Indonesia dalam negosiasi tarif dengan AS. Peneliti CSIS, Deni Friawan, menilai kehadiran Prabowo Subianto di KTT BRICS saat negosiasi dagang dengan AS sedang berlangsung dapat mempersulit posisi tawar Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia menyatakan keyakinan bahwa tim negosiasi di Washington DC akan memberikan hasil yang baik, mengingat posisi penting Indonesia dalam geoekonomi dan perdagangan global. Deni Friawan juga menekankan pentingnya Indonesia menyelesaikan kesepakatan dengan AS, meskipun terbatas, untuk menunjukkan komitmen reformasi ekonomi.

Pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah strategis:

• Negosiasi Intensif: Indonesia secara aktif bernegosiasi dengan AS untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah, bahkan menargetkan nol persen, karena menganggap tarif 32% tidak adil dan membuat produk Indonesia kurang kompetitif.
• Pemantauan Berkelanjutan: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengikuti perkembangan kebijakan ini.
• Optimisme Negosiasi: Meskipun ada kekhawatiran terkait posisi tawar, terutama setelah bergabung dengan BRICS, Indonesia percaya tim negosiasi di Washington DC akan memberikan hasil yang baik, mengingat posisi geoekonomi dan perdagangan Indonesia yang penting.
• Komitmen Reformasi Ekonomi: Peneliti CSIS, Deni Friawan, menekankan pentingnya Indonesia menyelesaikan kesepakatan dengan AS, meskipun terbatas, untuk menunjukkan komitmen terhadap reformasi ekonomi.

Langkah-langkah ini menunjukkan upaya Indonesia untuk melindungi kepentingan ekspornya di tengah ancaman tarif baru AS.