Berbagai Kementerian Ajukan Tambahan Anggaran Triliunan Rupiah untuk 2026

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

image cover
schedule

Tanggal Publikasi

8 Jul 2025
account_circle
newspaper

Artikel Terkait

8 artikel

Beberapa kementerian dan Kemenko mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2026. Kementan meminta Rp44,64 triliun untuk melanjutkan program dan kenaikan gaji. Kemenperin mengusulkan Rp2,05 triliun untuk kegiatan strategis. Enam Menko juga mengajukan tambahan, termasuk Kemenko PMK untuk penurunan stunting dan Kemenko Polhukam. Alasan utama adalah pagu indikatif yang lebih rendah dari kebutuhan.

💰 Fakta Utama Anggaran

  • Kementerian Pertanian (Kementan) meminta kenaikan anggaran menjadi Rp44,64 triliun pada 2026, lebih dari tiga kali lipat dari pagu indikatif awal Rp13,75 triliun.
  • Tambahan anggaran Kementan sebesar Rp29,37 triliun akan digunakan untuk melanjutkan program 2025, termasuk penambahan cetak sawah dan bantuan benih jagung.
  • Sebesar Rp5,2 triliun dari usulan Kementan dialokasikan khusus untuk tambahan gaji dan tunjangan kinerja pegawai.
  • Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan tambahan anggaran Rp2,05 triliun untuk 2026, menjadikan total Rp3,99 triliun jika disetujui.
  • Usulan Kemenperin didasari penurunan anggaran signifikan sebesar 23,13% atau Rp582,73 miliar dibandingkan 2025.
  • Tambahan anggaran Kemenperin akan membiayai 255 kegiatan strategis untuk pertumbuhan industri nasional, termasuk penguatan SDM dan hilirisasi.

🏛️ Usulan Anggaran Kemenko

  • Enam Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih telah mengajukan usulan tambahan anggaran yang diterima oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
  • Kemenko Bidang Pangan mengusulkan total anggaran menjadi Rp410 miliar.
  • Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengajukan tambahan Rp276,1 miliar untuk mencapai total Rp500,1 miliar, dengan target penurunan kemiskinan.
  • Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengusulkan tambahan Rp207,218 miliar untuk total Rp314,1 miliar, fokus pada stunting dan sanitasi.
  • Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta tambahan Rp100,609 miliar karena pagu indikatif lebih rendah 40,4% dari anggaran 2025.
  • Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengusulkan total anggaran menjadi Rp315,932 miliar.

⚠️ Konsekuensi dan Prioritas

  • Jika usulan tambahan anggaran Kemenperin tidak disetujui, berpotensi kehilangan pasar ekspor hingga 40 persen dan sulit mencapai target ekonomi hijau.
  • Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat menargetkan penurunan angka kemiskinan Indonesia menjadi 6,5-7,5 persen pada 2026 dan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026.
  • Fokus utama Kemenko PMK meliputi percepatan penurunan stunting, sanitasi air bersih, pencegahan pernikahan dini, sosialisasi AI, dan penanganan bencana.
  • Permintaan tambahan anggaran oleh berbagai kementerian dan kementerian koordinator seringkali disebabkan oleh pagu indikatif awal yang tidak mencukupi atau lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Apa inti dari pembahasan mengenai anggaran ini?

keyboard_arrow_down

Inti dari pembahasan ini adalah permintaan penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 yang diajukan oleh berbagai kementerian dan kementerian koordinator kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Permintaan ini muncul karena pagu indikatif awal yang ditetapkan dianggap lebih rendah dari kebutuhan atau bahkan lebih rendah dari anggaran tahun sebelumnya, serta untuk melanjutkan dan membiayai program-program strategis.

Kementerian dan Kementerian Koordinator mana saja yang mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk tahun 2026?

keyboard_arrow_down

Kementerian yang mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk tahun 2026 meliputi:

  • Kementerian Pertanian
  • Kementerian Perindustrian

Selain itu, enam Kementerian Koordinator (Menko) juga telah mengajukan dan usulan mereka telah diterima, yaitu:

  • Kemenko Bidang Pangan
  • Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  • Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
  • Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
  • Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
  • Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Berapa usulan kenaikan anggaran Kementerian Pertanian untuk tahun 2026 dan apa alasannya?

keyboard_arrow_down

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengirimkan surat untuk meminta kenaikan anggaran menjadi Rp44,64 triliun pada tahun 2026. Angka ini meningkat lebih dari tiga kali lipat dari pagu indikatif awal yang hanya sebesar Rp13,75 triliun. Kenaikan ini diperlukan untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan pada tahun 2025 yang menelan biaya Rp29,37 triliun, serta untuk alokasi tambahan gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp5,2 triliun.

Program-program apa saja yang akan dibiayai oleh tambahan anggaran Kementerian Pertanian?

keyboard_arrow_down

Tambahan anggaran Kementerian Pertanian akan digunakan untuk membiayai program-program penting, antara lain:

  • Tambahan cetak sawah dari 225 ribu hektar menjadi 275 ribu hektar.
  • Bantuan benih jagung dari 300 ribu hektar menjadi 1 juta hektar.
  • Pengembangan komoditas perkebunan strategis.
  • Peningkatan produksi komoditas impor.
  • Tambahan gaji dan tunjangan kinerja bagi pegawai.

Mengapa Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2026?

keyboard_arrow_down

Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,05 triliun untuk tahun 2026, sehingga total anggaran jika disetujui akan menjadi Rp3,99 triliun (termasuk pagu indikatif Rp1,94 triliun). Usulan ini diajukan karena adanya penurunan anggaran yang signifikan pada tahun 2026, yaitu sebesar 23,13% atau turun Rp582,73 miliar dibandingkan anggaran tahun 2025.

Apa saja kegiatan strategis Kementerian Perindustrian yang akan didanai dengan tambahan anggaran?

keyboard_arrow_down

Tambahan anggaran Kementerian Perindustrian akan digunakan untuk membiayai 255 kegiatan strategis yang berdampak pada pertumbuhan industri nasional. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

  • Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) industri.
  • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai rantai pasok.
  • Hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA).
  • Peningkatan produktivitas industri.
  • Akselerasi ekspor.

Apa dampak jika usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tidak disetujui?

keyboard_arrow_down

Jika usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tidak disetujui, ada beberapa potensi dampak negatif yang bisa terjadi, yaitu:

  • Kemenperin berpotensi kehilangan pasar ekspor hingga 40 persen.
  • Kemenperin akan sulit mencapai target ekonomi hijau yang telah ditetapkan.

Kementerian Koordinator mana saja yang usulan anggarannya telah diterima dan berapa total usulan mereka?

keyboard_arrow_down

Enam Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih telah menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan usulan tambahan anggaran mereka telah diterima. Berikut adalah rincian total usulan anggaran mereka:

  • Kemenko Bidang Pangan: Mengusulkan total anggaran menjadi Rp410 miliar.
  • Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Mengajukan tambahan anggaran Rp276,1 miliar untuk mencapai total Rp500,1 miliar.
  • Kemenko Bidang Politik dan Keamanan: Mengusulkan total anggaran menjadi Rp728,839 miliar.
  • Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK): Mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp207,218 miliar untuk total Rp314,1 miliar.
  • Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp100,609 miliar untuk total Rp225,242 miliar.
  • Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Mengusulkan total anggaran menjadi Rp315,932 miliar.

Apa fokus utama dari usulan tambahan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Pemberdayaan Masyarakat?

keyboard_arrow_down

Fokus utama dari usulan tambahan anggaran untuk beberapa Kementerian Koordinator adalah sebagai berikut:

  • Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Dengan tambahan anggaran, mereka menargetkan penurunan angka kemiskinan Indonesia menjadi 6,5-7,5 persen pada tahun 2026 dan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2026.
  • Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK): Fokus utama mereka adalah percepatan penurunan stunting, penyediaan sanitasi air bersih, pencegahan pernikahan dini, sosialisasi kecerdasan buatan (AI), dan penanganan bencana.

Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.

Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!

Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.

Lamar sekarang