PPATK Bekukan 10 Juta Rekening Bansos Rp2 Triliun, Terindikasi Judi Online

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

8 Jul 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

🚨 Temuan PPATK

PPATK telah membekukan sekitar 10 juta rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak layak atau tidak aktif.
Nilai saldo yang dibekukan mencapai lebih dari Rp2 triliun dari satu perbankan, dengan data yang akan terus berkembang.
Banyak dari rekening yang dibekukan terindikasi digunakan untuk transaksi judi online.
Sebanyak 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos terbukti terlibat dalam judi online sepanjang tahun 2024.
Total deposit dari NIK penerima bansos yang terlibat judi online mencapai Rp957 miliar dari 7,5 juta transaksi.
Lebih dari 550 ribu penerima bansos aktif bermain judi online dengan total setoran lebih dari Rp900 miliar dalam 7 juta transaksi.

🏛️ Respons Kementerian Sosial

Kementerian Sosial (Kemensos) telah berkoordinasi erat dengan PPATK untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran sesuai arahan Presiden.
Hasil analisis PPATK akan menjadi pedoman utama bagi Kemensos dalam perbaikan data penerima bansos.
Banyak rekening penerima bansos ditemukan tidak aktif atau hanya menerima transfer tanpa transaksi lain.
Penerima bansos yang terbukti menggunakan rekeningnya untuk judi online akan dievaluasi dan dapat dicoret dari daftar penerima.
Kemensos juga menggandeng Bank Himbara untuk memperbaiki data rekening penerima bansos.

💼 Sikap Kementerian Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan menanggapi kekhawatiran penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk judi online.
BSU dirancang khusus untuk meningkatkan daya beli pekerja dan penyalahgunaan berada di luar kendali Kemnaker.
Penyaluran BSU telah menjangkau 8,3 juta penerima dari target 17,3 juta orang.
Proses verifikasi ketat dilakukan untuk memastikan bantuan BSU tepat sasaran.
Secara keseluruhan, per 1 Juli 2025, lebih dari Rp20 triliun bansos telah disalurkan kepada belasan juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Apa masalah utama yang ditemukan terkait rekening penerima bantuan sosial?

keyboard_arrow_down

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan masalah serius terkait rekening penerima bantuan sosial (bansos). Banyak rekening tersebut terbukti tidak layak atau tidak aktif, dan yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar terindikasi digunakan untuk transaksi judi online.

Berapa banyak rekening penerima bantuan sosial yang telah dibekukan oleh PPATK dan berapa nilai saldonya?

keyboard_arrow_down

PPATK telah membekukan sekitar 10 juta rekening penerima bansos yang terbukti tidak layak atau tidak aktif. Nilai saldo yang berhasil dibekukan mencapai lebih dari Rp2 triliun dari satu perbankan, dan PPATK menyatakan bahwa data ini akan terus berkembang.

Bagaimana keterkaitan antara rekening penerima bantuan sosial dengan aktivitas judi online?

keyboard_arrow_down

PPATK menemukan keterkaitan yang signifikan antara rekening penerima bansos dengan aktivitas judi online. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos teridentifikasi terlibat dalam judi online. Total deposit dari NIK tersebut mencapai Rp957 miliar yang berasal dari 7,5 juta transaksi. Secara lebih spesifik, lebih dari 550 ribu penerima bansos aktif bermain judi online dengan total setoran lebih dari Rp900 miliar dalam 7 juta transaksi.

Apa langkah-langkah yang diambil Kementerian Sosial untuk mengatasi masalah ini?

keyboard_arrow_down

Kementerian Sosial (Kemensos) telah berkoordinasi erat dengan PPATK untuk mengatasi masalah ini. Hasil analisis dari PPATK akan menjadi pedoman utama bagi Kemensos untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Selain itu, Kemensos juga menggandeng Bank Himbara untuk memperbaiki data rekening penerima bansos.

Apa konsekuensi bagi penerima bantuan sosial yang terbukti menggunakan rekeningnya untuk judi online?

keyboard_arrow_down

Menteri Sosial telah menyatakan bahwa penerima bansos yang terbukti menggunakan rekeningnya untuk aktivitas judi online akan dievaluasi secara menyeluruh. Sebagai konsekuensinya, mereka dapat dicoret dari daftar penerima bantuan sosial.

Bagaimana tanggapan Kementerian Ketenagakerjaan terkait potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk judi online?

keyboard_arrow_down

Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) dirancang khusus untuk meningkatkan daya beli pekerja. Meskipun demikian, penyalahgunaan BSU untuk judi online berada di luar kendali Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, penyaluran BSU telah dilakukan dengan verifikasi ketat untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran kepada penerima yang berhak.

Berapa total dana bantuan sosial yang telah disalurkan dan berapa jumlah penerimanya?

keyboard_arrow_down

Per 1 Juli 2025, lebih dari Rp20 triliun dana bantuan sosial telah disalurkan. Bantuan ini telah menjangkau belasan juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos sembako. Selain itu, terdapat tambahan bansos sebesar Rp200 ribu per bulan yang disalurkan kepada 15 juta KPM.

Apa tujuan utama dari program Bantuan Subsidi Upah (BSU)?

keyboard_arrow_down

Tujuan utama dari program Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah untuk meningkatkan daya beli pekerja. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyaluran BSU telah menjangkau 8,3 juta penerima dari target 17,3 juta orang.