Revisi UU Haji: DPR Dukung BP Haji Naik Status Jadi Kementerian

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

17 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🕋 Fakta Utama

Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), mendukung usulan peningkatan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian.
Peningkatan status ini dianggap penting untuk koordinasi yang lebih efektif dengan Kementerian Haji dan Wakaf Arab Saudi.
Usulan ini akan dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Peralihan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke BP Haji akan dimulai setelah ibadah haji 2025.
BP Haji akan secara resmi bertugas mulai tahun 2026 sesuai Perpres Nomor 154 Tahun 2024, mengakhiri 75 tahun mandat Kemenag.

🏛️ Proses Legislasi

Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi prioritas DPR pada masa sidang ini.
HNW menekankan perlunya kolaborasi antara DPR, pemerintah, dan BP Haji dalam proses revisi undang-undang tersebut.
Tujuan revisi ini adalah untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik di masa depan.

Apa usulan utama terkait penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia?

keyboard_arrow_down

Usulan utama yang sedang dibahas adalah peningkatan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi setingkat kementerian. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Siapa yang mendukung usulan peningkatan status Badan Penyelenggara (BP) Haji?

keyboard_arrow_down

Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), adalah salah satu pendukung utama usulan peningkatan status BP Haji ini.

Mengapa peningkatan status BP Haji menjadi kementerian dianggap penting?

keyboard_arrow_down

Menurut Hidayat Nur Wahid, peningkatan status BP Haji menjadi kementerian dianggap penting untuk memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dengan Kementerian Haji dan Wakaf Arab Saudi. Hal ini diharapkan dapat menyederhanakan dan memperlancar berbagai urusan terkait penyelenggaraan haji.

Undang-Undang apa yang akan direvisi terkait perubahan ini?

keyboard_arrow_down

Perubahan ini akan dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Revisi UU ini merupakan salah satu prioritas DPR pada masa sidang saat ini.

Kapan peralihan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke BP Haji akan dimulai?

keyboard_arrow_down

Peralihan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke BP Haji akan dimulai setelah ibadah haji tahun 2025 selesai.

Kapan BP Haji akan secara resmi memulai tugasnya?

keyboard_arrow_down

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 154 Tahun 2024, BP Haji akan secara resmi memulai tugasnya pada tahun 2026.

Apa dampak dari peralihan tugas penyelenggaraan haji ini?

keyboard_arrow_down

Peralihan ini menandai berakhirnya mandat Kementerian Agama sebagai pelaksana ibadah haji di Indonesia yang telah berlangsung selama 75 tahun. Dengan BP Haji mengambil alih, diharapkan ada fokus dan efisiensi yang lebih besar dalam manajemen haji, serta peningkatan kualitas layanan bagi jemaah.

Pihak mana saja yang perlu berkolaborasi dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah?

keyboard_arrow_down

Hidayat Nur Wahid menekankan perlunya kolaborasi yang erat antara DPR, pemerintah, dan BP Haji untuk memastikan revisi Undang-Undang ini berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang komprehensif serta bermanfaat bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.