Revisi UU Haji: DPR Dukung BP Haji Naik Status Jadi Kementerian
Hidayat Nur Wahid dari Komisi VIII DPR mendukung peningkatan status BP Haji menjadi kementerian melalui revisi UU Haji dan Umrah. Tujuannya adalah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Revisi UU menjadi prioritas DPR, dengan peralihan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke BP Haji dimulai setelah 2025 dan berlaku penuh tahun 2026.
Berita Terbaru
Prediksi Jensen Huang: Tenaga Kerja Masa Depan Gabungkan Manusia dan AI
DPR Desak Kemenpora Diplomasi IOC: Bela Palestina, Jaga Kehormatan Olahraga
Kejagung Ungkap: Sandra Dewi Terima Rp3,15 M dari Helena Lim, Disamarkan Utang
Maduro Mohon 'No Crazy War': AS Kirim Kapal Perang ke Karibia
Agensi Park Bom Tepis Kabar Gugatan ke YG, Pastikan Gaji Sudah Lunas
IHSG Melesat, Cetak Rekor Baru di Level 8.351
Komdigi: 1.674 Hoaks Teridentifikasi di Ruang Digital dalam Setahun
Erick Thohir Tak Gentar Larangan IOC, Bela Pembatalan Visa Atlet Israel
Gaji ASN 2026: Menkeu Purbaya Belum Dengar Detail dari Presiden
Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja: Gencatan Senjata Segera, Trump Turut Saksikan
