nasional.kompas.com
Hidayat Nur Wahid dari Komisi VIII DPR mendukung peningkatan status BP Haji menjadi kementerian melalui revisi UU Haji dan Umrah. Tujuannya adalah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Revisi UU menjadi prioritas DPR, dengan peralihan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke BP Haji dimulai setelah 2025 dan berlaku penuh tahun 2026.
Masih Seputar nasional
Polda Metro Jaya Terus Patroli Skala Besar Jamin Keamanan Warga Pasca Demo
Terungkap! Ini Besaran Pensiun Anggota DPR, Tembus Rp3,6 Juta per Bulan
Anggota DPR RI Kantongi Pensiun Seumur Hidup, Tembus Rp3,6 Juta!
Fraksi PAN Buka 'Lapor PAN', Dorong Masyarakat Awasi Kinerja Anggota DPR
Polda Metro Jaya Tetapkan 43 Tersangka Demo Rusuh, Penghasut Anak-anak Terungkap!
KPAI Peringatkan: Anak Makin Terseret Demo, Bahaya FOMO dan Kekerasan Mengancam
Henry Indraguna Desak Revisi Pasal 2 RUU Perampasan Aset, Cegah Kesewenang-wenangan
Polda Jatim Tetapkan 9 Tersangka Pembakar Gedung Grahadi, Termasuk Anak di Bawah Umur
Polda Metro Jaya Buru Aktor Utama Perusakan Aksi Massa, 43 Tersangka Diciduk
Mabes TNI Buka Suara: Apresiasi Tuntutan Rakyat, Siap Kembali ke Barak
Hotman Paris Tegaskan Nadiem Makarim Tak Untung Sepeser Pun di Kasus Chromebook
