Rangkuman berita terkini mengenai polemik penulisan ulang sejarah Indonesia, khususnya terkait peristiwa 1965, serta diskursus mengenai usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Polemik Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Berikut adalah rangkuman poin-poin utama terkait isu ini dari berbagai sumber berita:
- Tuntutan Transparansi dan Akurasi Sejarah
- Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk transparan dalam proses penulisan ulang sejarah RI yang ditargetkan selesai pada Agustus 2025. Puan menekankan agar tidak ada pengaburan sejarah dan semua fakta, termasuk yang pahit, harus diakomodasi. (Sumber: CNN Indonesia)
- DPR RI akan meminta penjelasan dari Kementerian Kebudayaan terkait mekanisme dan proses penulisan ulang sejarah. Komisi X DPR juga dilaporkan belum pernah membahas proyek ini dengan Kemenbud. (Sumber: CNN Indonesia, Sindonews)
- Menteri Kebudayaan Fadli Zon menargetkan penulisan ulang sejarah selesai pada Agustus 2025, melibatkan 100 sejarawan dan peneliti dipimpin oleh Guru Besar Sejarah UI, Susanto Zuhdi. Tiga sejarawan telah ditunjuk untuk menyusun Kerangka Konsep Penulisan Sejarah Indonesia. (Sumber: CNN Indonesia, Sindonews)
- Revisi ini bertujuan menyelaraskan pengetahuan sejarah dengan temuan-temuan baru dari berbagai penelitian sejarawan, mencakup periode dari awal mula masyarakat Nusantara hingga pasca-Reformasi. (Sumber: Sindonews)
- Fokus pada Peristiwa 1965 dan Potensi Rekonsiliasi
- Yasonna Laoly dari Fraksi PDIP menyoroti pentingnya penulisan ulang sejarah terkait tragedi 1965, menyatakan bahwa narasi yang ada banyak bertentangan dengan hasil penelitian terbaru dan mengingatkan penulis untuk terbuka karena sejarah sering bernuansa politis. (Sumber: CNN Indonesia)
- Fadli Zon menyebut penulisan ulang sejarah tidak akan mengubah sejarah tentang peristiwa pembantaian 1965, sebuah pernyataan yang dikritik sejarawan Asvi Warman Adam karena dianggap mengabaikan peristiwa kelam dalam sejarah bangsa. (Sumber: CNN Indonesia)
- Aktivis Masinton Pasaribu berpendapat bahwa penulisan sejarah versi baru dapat menjadi momentum rekonsiliasi bangsa dan sejarah yang ada harus diluruskan, dengan penekanan pada bingkai merah putih untuk sejarah ke-Indonesiaan, termasuk peristiwa tahun 1948, 1966, dan 1967. (Sumber: Antara News)
Kontroversi Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Berikut adalah tanggapan dan pandangan terkait usulan ini:
- Penolakan dari Aktivis '98
- Aktivis '98, Masinton Pasaribu, yang kini menjabat Bupati Tapanuli Tengah, meminta agar usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dihentikan. (Sumber: Sindonews, Antara News)
- Masinton khawatir pemberian gelar tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi gerakan reformasi dan mempertanyakan nasib para aktivis yang berjuang pada masa itu jika Soeharto diberi gelar pahlawan, mengingat peran aktivis 1998 dalam menuntut reformasi untuk menggulingkan rezim Orde Baru. (Sumber: Sindonews, Antara News)
- Tanggapan Resmi dan Proses Pengkajian
- Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa usulan gelar pahlawan untuk Soeharto harus melalui kajian objektif oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. (Sumber: Media Indonesia, Antara News)
- Puan Maharani meminta agar proses penilaian dilakukan secara obyektif oleh dewan tersebut, mengingat wacana ini ditolak oleh sejumlah aktivis Gerakan Reformasi 1998 yang menilai Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut karena rekam jejaknya dalam pelanggaran HAM dan tindakan represif pada masa Orde Baru. (Sumber: Media Indonesia, Antara News)
- Kementerian Sosial (Kemensos) telah membentuk tim ad hoc bernama Tim Pengkajian dan Penelitian Gelar Pahlawan Pusat untuk mengkaji usulan gelar pahlawan yang diajukan dari daerah. (Sumber: Detik News)
- Tim ad hoc Kemensos dijadwalkan memulai sidang pada awal Juni, dan hasilnya akan diserahkan ke kementerian terkait, dengan keputusan akhir berada di tangan Dewan Gelar, Istana. (Sumber: Detik News)
Polemik ini menunjukkan kompleksitas dalam merekonsiliasi berbagai pandangan sejarah dan dampaknya terhadap narasi nasional serta penghargaan terhadap tokoh-tokoh masa lalu.




Masih Seputar politik
Pakar Hukum Desak KPK Periksa Bobby Nasution Terkait Korupsi Proyek Jalan Sumut
20 hari yang lalu

Pembahasan RUU KUHAP Dimulai DPR 8 Juli, Fokus Keadilan Restoratif dan Transparansi
20 hari yang lalu

Indonesia Resmi Anggota Penuh BRICS, Prabowo Dorong Kerja Sama Global Inklusif
20 hari yang lalu

Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali Berlanjut, Bangkai Kapal Terdeteksi
21 hari yang lalu

Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Picu Polemik, DPR Didesak Revisi UU
21 hari yang lalu

DPR Rampungkan Uji Kelayakan 24 Calon Dubes, Siap Bertugas di Berbagai Negara
21 hari yang lalu

Prabowo Usulkan South-South Economic Compact di KTT BRICS, Perkuat Posisi Indonesia
21 hari yang lalu

Persekusi Retret Kristen Sukabumi: Komnas PA Tolak Keadilan Restoratif, Desak Penegakan Hukum
21 hari yang lalu

Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal, Picu Polemik Konstitusionalitas
21 hari yang lalu

KTT BRICS: Prabowo Hadir Perdana sebagai Anggota Penuh, Dorong Tata Kelola Global
21 hari yang lalu

DPR RI Serahkan Hasil Uji Kelayakan 24 Calon Dubes Pilihan Presiden Prabowo
21 hari yang lalu

Berita Terbaru

IADO Rilis Himne Anti-Doping Pertama NADO, Dorong Integritas Olahraga Global

Menpora Pantau Konflik Thailand-Kamboja, Partisipasi SEA Games 2025 Belum Diputuskan

Robot Humanoid Dominasi KTT AI Shanghai, Tiongkok Bidik Pasar $7 Triliun

Menhut Peringatkan Potensi Karhutla Tinggi Awal Agustus 2025

Hasto PDIP Gugat Pasal Perintangan Penyidikan UU Tipikor ke MK Jelang Vonis
Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.
Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!
Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.