nasional

MK Putuskan: Jaksa Tak Perlu Izin Jaksa Agung untuk Diproses Hukum

MK putuskan jaksa tak perlu izin Jaksa Agung untuk diproses hukum. Pahami putusan MK, dampaknya pada penegakan hukum, dan pasal terkait.

21 hari yang lalu

nasional

Ketua Tim Transformasi Polri: Menegakkan Hukum Bukan Sekadar Menghukum!

Ketua Tim Transformasi Polri tegaskan menegakkan hukum bukan sekadar menghukum. Temukan prinsip, metode, dan dampak Transformasi Polri.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Menkeu bantah kritik Didik Rachbini, sebut salah undang-undang

Menkeu bantah kritik Didik Rachbini soal UU Cipta Kerja, sebut undang-undang tersebut sudah tepat dan sesuai.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Yusril: Penegakan hukum tak bisa tunggu tim investigasi independen

Yusril: Penegakan hukum tak bisa tunggu investigasi independen. Pelajari selengkapnya tentang pendapat ahli hukum ini mengenai proses hukum.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Yusril Desak Kuasa Hukum Delpedro Hadapi Proses Hukum Secara Jentelmen

Yusril desak kuasa hukum Delpedro hadapi proses hukum jentelmen. Dapatkan informasi lengkap mengenai langkah hukum, transparansi, dan keadilan.

2 bulan yang lalu

nasional

Tim Advokasi Kritik Keras Proses Hukum Delpedro Lokataru: Pasal Dipaksakan!

Tim Advokasi kritik keras proses hukum Delpedro Lokataru, menyoroti pasal yang dipaksakan. Cari analisis mendalam, referensi, dan metrik terkait kasus ini.

2 bulan yang lalu

nasional

Habiburokhman Jamin Calon Hakim MK DPR Bukan Titipan

Habiburokhman jamin calon hakim MK DPR bukan titipan. Temukan analisis, referensi, dan informasi penting seputar seleksi hakim yang transparan dan akuntabel.

3 bulan yang lalu

nasional

Prabowo Naikkan Gaji Hakim, MA: Cegah Korupsi dan Jaga Integritas

Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Korupsi dan Jaga Integritas. Temukan analisis, dampak kebijakan, dan rekomendasi terkait keadilan di MA.

3 bulan yang lalu

nasional

Kuasa Hukum Desak Polda Metro Ubah Pasal TPKS Mantan Rektor UP

Kuasa hukum desak Polda Metro ubah Pasal TPKS terkait mantan rektor UP. Temukan analisis terkini, argumen hukum, dan perkembangan terbaru isu ini.

3 bulan yang lalu

nasional

Prabowo Desak Koalisi Berani Kritik: Tak Ada yang Lebih Kuat dari Hukum

Prabowo desak koalisi berani kritik soal hukum. Temukan pandangan beliau, argumen yang diajukan, dan dampak pada politik Indonesia.

3 bulan yang lalu

nasional

KPK Libatkan Ahli Hukum Usut Pembagian Kuota Haji 2024

KPK libatkan ahli hukum untuk usut pembagian kuota haji 2024. Temukan analisis kompeten, proses penyelidikan, dan dampak kebijakan yang berlaku.

3 bulan yang lalu

nasional

KPK Libatkan Ahli Hukum Usut Korupsi Kuota Haji Kemenag

KPK libatkan ahli hukum untuk usut korupsi kuota haji Kemenag. Temukan informasi terbaru, langkah investigasi, dan dampak hukum kasus ini.

3 bulan yang lalu

nasional

Yaqut Dipanggil KPK dalam Dugaan Korupsi Haji, PKB Tegaskan Konsekuensi Hukum

Yaqut Cholil Qoumas dipanggil KPK kritik dugaan korupsi kuota haji. PKB tegaskan konsekuensi hukum dan dukungan penanganan dari Komisi VIII DPR.

3 bulan yang lalu

nasional

MA Panggil Tiga Hakim Perkara Tom Lembong untuk Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik

MA panggil tiga hakim untuk klarifikasi dugaan pelanggaran Kode Etik. Temukan informasi tentang laporan Tom Lembong, proses klarifikasi, dan pernyataan pengacara.

3 bulan yang lalu

nasional

MA Pelajari Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Perkara Tom Lembong

MA pelajari laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam perkara Tom Lembong. Temukan detail tentang klarifikasi, evaluasi, dan komposisi majelis hakim di sini.

3 bulan yang lalu

ekonomi

PNM dan JAM DATUN Kejaksaan Agung Sinergi Perkuat Aspek Hukum UMKM

PNM dan JAM DATUN Kejaksaan Agung sinergi perkuat aspek hukum, sosialisasikan hukum ke 15,8 juta nasabah, dan tingkatkan kemandirian ekonomi masyarakat prasejahtera.

3 bulan yang lalu

nasional

MK Larang Pimpinan Organisasi Advokat Rangkap Jabatan Pejabat Negara, Hindari Konflik Kepentingan

MK larang pimpinan organisasi advokat rangkap jabatan sebagai pejabat negara. Temukan alasan putusan, potensial konflik kepentingan, dan detail kasus Andri Darmawan di sini.

3 bulan yang lalu

nasional

Pakar Hukum Desak Revisi UU Pemilu Tindak Lanjut Putusan MK Pemisahan Pemilu

Pakar hukum desak revisi UU Pemilu usai putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Temukan jelasnya urgensi perbarui UU, mekanisme pengisian jabatan, dan pembiayaan pemilu.

3 bulan yang lalu

politik

Persekusi Retret Kristen Sukabumi: Komnas PA Tolak Keadilan Restoratif, Desak Penegakan Hukum

Persekusi Retret Kristen Sukabumi mengundang kecaman, termasuk dari Komnas PA. Temukan informasi tentang perusakan fasilitas, penegakan hukum, dan usulan keadilan restoratif di sini.

4 bulan yang lalu