ekonomi

Bansos PKH dan BLT Kesra: Ratusan Ribu Cair November 2025

Cair November 2025! Info Bansos PKH & BLT Kesra terbaru, cek status KPM, besaran dana, dan jadwal pencairan bantuan sosial Anda.

3 hari yang lalu

nasional

KPK Telaah Temuan Pansus DPR: Dugaan Pelanggaran Kuota Haji 2023-2024

KPK telaah temuan Pansus DPR soal dugaan pelanggaran kuota haji 2023-2024. Pelajari metrik, referensi, dan overview lengkapnya di sini.

29 hari yang lalu

nasional

Kepala Otorita IKN Laporkan Progres, Fokus Legislatif & Yudikatif 2026-2028

Kepala Otorita IKN laporkan progres pembangunan, fokus legislatif & yudikatif 2026-2028. Dapatkan metrik, overview, & referensi terbaru.

sekitar 1 bulan yang lalu

ekonomi

OJK usulkan penyelamatan asuransi bermasalah, LPS terlibat mulai 2028

OJK usulkan penyelamatan asuransi bermasalah, LPS terlibat mulai 2028. Pelajari metrik, referensi, dan gambaran umum solusi baru ini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Polri, Pemilu Masuk Prolegnas Prioritas 2025

DPR setujui RUU Perampasan Aset, Polri, Pemilu masuk Prolegnas 2025. Pahami poin utama & dampaknya terhadap penegakan hukum & demokrasi.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

KPK dalami LHKPN anggota DPRD Gorontalo minus 5 tahun berturut-turut

KPK dalami LHKPN anggota DPRD Gorontalo. Temukan data lengkap, analisa, dan referensi mengenai pelaporan kekayaan pejabat daerah.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Komisi III DPR Pastikan Revisi RKUHAP Belum Disahkan September 2025

Komisi III DPR pastikan Revisi RKUHAP belum disahkan September 2025. Simak metrik, overview, & referensi terbaru terkait RKUHAP.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

DPR dan Pemerintah Tetapkan 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025

DPR & Pemerintah sepakati 52 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025. Ketahui daftar RUU, tujuan, dan dampak legislasi. Simak selengkapnya di sini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Baleg DPR tetapkan 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025, 67 RUU untuk 2026

Baleg DPR tetapkan 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025 & 67 RUU 2026. Dapatkan informasi lengkap mengenai daftar RUU, target pembahasan, & statusnya di sini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

DPR dan Pemerintah sepakat 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025, termasuk RUU Polri dan Perampasan Aset

DPR & Pemerintah sepakat 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025, termasuk RUU Polri & Perampasan Aset. Ikuti perkembangannya di sini!

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Baleg DPR siapkan RUU Perampasan Aset untuk Prolegnas Prioritas 2025

Baleg DPR siapkan RUU Perampasan Aset untuk Prolegnas Prioritas 2025. Temukan informasi progres, tujuan UU, dan dampaknya bagi pemberantasan korupsi.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Menkeu Purbaya ancam ambil anggaran K/L tak terserap, target Oktober 2025

Menkeu Purbaya ancam ambil anggaran K/L tak terserap hingga Oktober 2025. Pahami metrik, overview, & referensi terkait penyerapan anggaran pemerintah.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Pemerintah luncurkan KPN 2045 atasi risiko urbanisasi hingga 2045

Pemerintah luncurkan KPN 2045 atasi risiko urbanisasi. Pelajari strategi, target, dan dampaknya hingga 2045 untuk kota yang lebih baik.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Pemerintah hargai inisiatif tim independen LNHAM usut demo Agustus 2025

Pemerintah apresiasi inisiatif tim independen LNHAM usut demo Agustus 2025. Temukan info lengkap, metrik, referensi, dan overview kasusnya di sini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Disetujui Menteri Hukum!

RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2025. Pelajari tujuan, cakupan, dan dampaknya sesuai persetujuan Menteri Hukum RI.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

KPK Desak Menteri Segera Laporkan LHKPN, Ada Batas Waktu Ketat

KPK desak Menteri segera laporkan LHKPN sesuai batas waktu ketat. Pahami aturan, sanksi, dan daftar menteri yang sudah lapor.

2 bulan yang lalu

nasional

BP Haji Targetkan Revisi UU Haji Disahkan Akhir Agustus 2025

BP Haji targetkan revisi UU Haji disahkan akhir Agustus 2025. Dapatkan informasi mengenai metrik, panduan, dan referensi penting terkait haji.

3 bulan yang lalu

nasional

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Legislatif Terendah Tahun 2025

KPK ungkap kepatuhan LHKPN legislatif terendah tahun 2025, dengan pusat 83,97% dan daerah 88%. Tingkatkan transparansi dan integritas lembaga negara!

3 bulan yang lalu

nasional

KPK Laporkan Kepatuhan LHKPN 91,26% hingga Juli 2025, Legislatif Paling Rendah

KPK laporkan kepatuhan LHKPN mencapai 91,26% hingga Juli 2025. Yudikatif tertinggi 98,47% dan legislatif terendah 83,97%. Tingkatkan transparansi dan integritas!

3 bulan yang lalu

ekonomi

Sri Mulyani Umumkan Seleksi Ketua dan Anggota DK LPS 2025-2030, Dijamin Transparan

Sri Mulyani umumkan seleksi Ketua dan Anggota DK LPS 2025-2030. Pendaftaran dibuka 4-10 Juli 2025, pastikan ikuti proses transparan dan objektif.

4 bulan yang lalu