Komisi III DPR Pastikan Revisi RKUHAP Belum Disahkan September 2025
Komisi III DPR memastikan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tidak akan disahkan pada masa sidang I, September 2025. Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana menyatakan pihaknya masih akan menyerap aspirasi dari 22 organisasi kemasyarakatan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU). Penundaan ini juga bertujuan untuk menghindari gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait proses pembahasan yang kurang melibatkan publik.
Berita Terbaru
ICC Tinggalkan Microsoft Office, Pilih Software Eropa di Tengah Ketegangan Teknologi AS
Ruben Amorim Ubah Total Budaya Tim Manchester United, Leny Yoro Ungkap Kunci Sukses
ESDM Buka Suara: Bahan Bakar BOBIBOS RON 98 Belum Resmi Diuji
Jepang Anugerahi Bintang Jasa Dua WNI, Perkuat Ikatan Budaya dan Diplomasi
Kontroversi Nessie Judge: Foto Junko Furuta Muncul di Video NCT Dream
Kuota Impor BBM Swasta 2026: Peluang Tambah, ESDM Tunggu Data Konsumsi
Telkom Raih Penghargaan, Percepat Penurunan Stunting Nasional
Enzo Maresca Tuai Kritik Tajam di Chelsea: Rotasi Pemain Bikin Tim Sulit Konsisten?
Pemerintah Gelontorkan Rp371 Triliun, Target 3 Juta Pekerja di Hilirisasi Pangan
Miliarder John Catsimatidis Ngamuk: Ancam Pindah Bisnis dari New York
