Pencarian
Hasil Pencarian
20 artikel ditemukan

ekonomi
Komdigi Tegaskan: Foto Wajah di Publik `Data Pribadi`, Wajib Izin.
Komdigi tegaskan foto wajah di publik adalah data pribadi & butuh izin. Pahami aturan, sanksi, dan cara mendapatkannya agar terhindar masalah hukum.
9 hari yang lalu

nasional
KIP Tegaskan Ijazah Pejabat: Keterbukaan Harus Lindungi Data Pribadi
KIP tegaskan ijazah pejabat, Keterbukaan publik harus lindungi data pribadi. Pahami aturan akses informasi dan hak Anda.
26 hari yang lalu

nasional
KPU batalkan keputusan dokumen rahasia capres-cawapres
KPU batalkan keputusan dokumen rahasia capres-cawapres. Temukan alasan pembatalan, tanggapan publik, dan kronologi lengkapnya di sini.
sekitar 2 bulan yang lalu

nasional
KPU Batalkan Keputusan, Dokumen Capres-Cawapres Bisa Diakses Publik
KPU batal putuskan dokumen capres-cawapres dapat diakses publik. Simak ringkasan keputusan, referensi terbaru, dan dampaknya di sini.
sekitar 2 bulan yang lalu

nasional
Deddy PDIP kritik KPU rahasiakan dokumen capres-cawapres
Deddy PDIP kritik KPU rahasiakan dokumen capres-cawapres. Cari tahu tanggapan, alasannya, dan dampaknya bagi pemilu mendatang.
sekitar 2 bulan yang lalu

nasional
KPU rahasiakan 16 dokumen capres-cawapres
KPU rahasiakan 16 dokumen capres-cawapres: Cek daftar dokumen, alasan kerahasiaan, dan tanggapan publik. Dapatkan informasi lengkapnya di sini.
sekitar 2 bulan yang lalu

nasional
DPR minta KPU klarifikasi pembatasan akses 16 dokumen syarat capres-cawapres
DPR minta KPU klarifikasi pembatasan akses 16 dokumen syarat capres-cawapres. Temukan penjelasan lengkap, tanggapan fraksi, dan dampaknya pada pemilu.
sekitar 2 bulan yang lalu

nasional
KPU tetapkan 16 dokumen capres-cawapres dikecualikan dari publik
KPU tetapkan 16 dokumen capres-cawapres dikecualikan dari publik. Pahami jenis dokumen, alasan pengecualian, dan implikasinya bagi pemilu.
sekitar 2 bulan yang lalu

nasional
Dede Yusuf: Dokumen Capres/Cawapres harus diakses publik, seperti lamar kerja
Dede Yusuf desak dokumen Capres/Cawapres diakses publik. Seperti lamar kerja, publik berhak tahu rekam jejak & kualifikasi calon pemimpin bangsa.
sekitar 2 bulan yang lalu

nasional
KPU RI tetapkan aturan baru, 16 dokumen capres-cawapres tak diungkap 5 tahun
KPU RI tetapkan aturan baru: 16 dokumen capres-cawapres tak diungkap 5 tahun. Pahami dasar hukum, isi dokumen, dan implikasinya bagi publik.
sekitar 2 bulan yang lalu

nasional
KPU jelaskan alasan dokumen capres dikecualikan 5 tahun
KPU jelaskan alasan dokumen capres dikecualikan 5 tahun. Pelajari referensi dan metrik terkait aturan ini.
sekitar 2 bulan yang lalu

nasional
KPU tidak bisa membuka 16 dokumen pribadi capres-cawapres tanpa izin
KPU tidak bisa buka 16 dokumen pribadi capres-cawapres tanpa izin. Pelajari alasannya, dasar hukum, dan implikasinya bagi Pemilu 2024.
sekitar 2 bulan yang lalu

nasional
KPU rahasiakan dokumen persyaratan Pilpres, termasuk ijazah Capres-cawapres
KPU rahasiakan dokumen persyaratan Pilpres. Cari tahu alasan KPU, daftar dokumen, dan potensi dampaknya pada Pemilu 2024.
sekitar 2 bulan yang lalu

internasional
Panel DPR AS Rilis 33.000 Halaman Dokumen Epstein, Ungkap Sedikit Fakta Baru
Panel DPR AS rilis 33.000 halaman dokumen Epstein. Ungkap sedikit fakta baru [Ghislaine Maxwell, Donald Trump, Pangeran Andrew]. Baca selengkapnya!
2 bulan yang lalu

nasional
KPK Sita Ducati Biru Immanuel Ebenezer, Diduga Tanpa Dokumen Resmi
KPK sita Ducati Biru Immanuel Ebenezer diduga tanpa dokumen resmi. Temukan detail kasus, informasi penyitaan, dan langkah hukum yang diambil.
3 bulan yang lalu

nasional
KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik Kasus Korupsi Haji Kemenag
KPK sita dokumen dan bukti elektronik terkait kasus korupsi haji Kemenag. Temukan informasi detail mengenai proses penyitaan dan langkah-langkah selanjutnya.
3 bulan yang lalu

ekonomi
BI Tegaskan Payment ID Tak Akan Intip Transaksi Pribadi Masyarakat
BI tegaskan Payment ID tak akan intip transaksi pribadi masyarakat. Temukan informasi tentang kebijakan, tujuan, dan perlindungan data pribadi yang diterapkan.
3 bulan yang lalu

nasional
Pemerintah Bantah Serahkan Data Pribadi ke AS dalam Kesepakatan Dagang
Pemerintah bantah menyerahkan data pribadi ke AS dalam kesepakatan dagang. Temukan penjelasan Menteri Sekretaris Negara, perlindungan data, dan komitmen hukum.
3 bulan yang lalu

teknologi
Istana Jamin Data Pribadi Aman, Luruskan Isu Transfer ke AS
Istana jamin data pribadi aman dalam kesepakatan transfer ke AS. Temukan komitmen pemerintah, perlindungan melalui undang-undang, dan mekanisme keamanan KYC.
3 bulan yang lalu

politik
Polemik Penggunaan Jet Pribadi KPU untuk Logistik Pemilu
Polemik penggunaan jet pribadi KPU untuk logistik pemilu mencakup argumen, dampak biaya, serta efek terhadap integritas pemilu. Temukan informasi lengkap di sini!
5 bulan yang lalu