www.pikiran-rakyat.com
Bank Indonesia (BI) menegaskan Payment ID tidak akan digunakan untuk memata-matai transaksi keuangan pribadi masyarakat. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, menyatakan Payment ID sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Tujuannya adalah untuk mengetahui potensi perekonomian di sektor tertentu, seperti UMKM, bukan melacak individu. Akses data UMKM pun membutuhkan persetujuan aktif dari pemilik data.
Masih Seputar ekonomi
IHSG Diprediksi Capai 8.000 pada HUT RI ke-80
IHSG Melesat 1,24% ke 7.888 pada Penutupan Sesi I
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5113188/original/040103000_1738215229-IMG_8234.jpeg&output=webp&q=30&default=https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/XxX4K6V5Vi7U8npnY4OnVcMMkbA=/1280x720/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5113188/original/040103000_1738215229-IMG_8234.jpeg)
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Anggaran MBG Rp300 Triliun di 2026
Bulog Ungkap 1,1 Juta Ton Beras Impor Sisa Belum Terdistribusi
Zulhas Tegaskan Penggiling Padi Patuh Dilindungi dari Beras Oplosan
Bulog Akui Penyaluran Beras SPHP Minim, Terkendala Aplikasi dan HP Jadul
Rupiah Menguat Tajam, Tembus Rp16.190/US$ Jelang Penutupan
Zulhas Minta Penggilingan Padi Beroperasi Normal, Jamin Tak Ada Penindakan Curang
Ronald Wayne Jual Saham Apple, Rugi Triliunan Rupiah
Satu Dekade BRI Singapore Branch: Aset Tembus US$3,08 Miliar
IHSG Meroket Nyaris 100 Poin, Saham Konglomerat Jadi Penggerak Utama
