Isu dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi perbincangan publik dan memicu berbagai respons, termasuk survei opini publik dan langkah-langkah hukum. Perkembangan kasus ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga survei, aparat penegak hukum, hingga perwakilan partai politik dan individu.
Hasil Survei Indikator Politik Indonesia
Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia mengungkapkan pandangan masyarakat terkait isu ijazah palsu Presiden Jokowi:
- Kepercayaan Publik Secara Umum
- Menurut survei Indikator Politik Indonesia, 69,7% responden percaya ijazah Presiden Jokowi asli, sementara 18,7% menyatakan sebaliknya (percaya ijazah palsu).
- Sebanyak 75,9% responden mengetahui adanya kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.
- Dari responden yang mengetahui isu tersebut, rinciannya adalah:
- 45% tidak percaya sama sekali ijazah Jokowi palsu.
- 24,7% kurang percaya ijazah Jokowi palsu.
- 13,7% percaya ijazah Jokowi palsu.
- 5% sangat percaya ijazah Jokowi palsu.
- Persepsi Berdasarkan Afiliasi Partai
- Partai Golkar: 45,4% basis pemilih/kadernya percaya ijazah Jokowi palsu (tingkat kepercayaan tertinggi di antara partai yang disurvei).
- Pendukung PDIP: 25,6% percaya ijazah Jokowi palsu.
- Pendukung PKS: 24,1% percaya ijazah Jokowi palsu.
- Pendukung Gerindra: 22,2% percaya ijazah Jokowi palsu (atau 78,8% dari pendukung Gerindra tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah).
- Metodologi Survei
- Survei melibatkan 1.286 responden.
- Data dikumpulkan melalui wawancara telepon.
- Margin of error survei sekitar ±2,8% dengan tingkat kepercayaan 93%.
Tanggapan dan Proses Hukum
Berikut adalah rangkuman tanggapan dari berbagai pihak dan perkembangan proses hukum terkait isu ini:
- Penyelidikan oleh Polri
- Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli dan menghentikan penyelidikan kasus laporan dugaan pemalsuan.
- Polri memastikan proses penyelidikan dilakukan secara profesional, dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan pengawas internal.
- Pihak yang tidak puas dengan hasil penyelidikan dipersilakan untuk mengadukan lebih lanjut. Kebenaran ditegaskan lahir dari penyelidikan yang teliti.
- Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.
- Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, penyelidik sedang mendalami laporan untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana. Proses ini juga mengacu pada hasil penyelidikan Bareskrim Polri dan membutuhkan waktu.
- Presiden Jokowi dilaporkan telah melaporkan lima orang terkait tuduhan ijazah palsu ini, dengan dugaan pelanggaran Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27a, Pasal 32, dan Pasal 35 UU ITE.
- Reaksi Berbagai Pihak
- Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), selaku pelapor, menyatakan ketidakpuasan atas proses gelar perkara yang tidak dihadiri pelapor dan terlapor, serta mempertanyakan kewenangan Polri dalam memutuskan keaslian ijazah.
- Roy Suryo meragukan bukti dari Bareskrim Polri dan berencana melaporkan penyidik ke Kompolnas karena menganggap penanganan kasus tidak transparan.
- Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, menanggapi rencana Roy Suryo dengan menyatakan bahwa Polri tidak mempermasalahkan hal tersebut dan menganggapnya sebagai wujud transparansi. Ia menegaskan penyidik telah bekerja profesional.
- Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyatakan bahwa isu ijazah palsu telah selesai dengan adanya hasil dari Bareskrim dan mengimbau semua pihak untuk fokus pada isu-isu yang lebih penting serta kinerja Presiden Jokowi.
- Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi, telah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada 30 April untuk melengkapi data dan keterangan terkait laporan mengenai ijazah Presiden Jokowi, yang merupakan kelanjutan dari pemeriksaan sebelumnya pada 19 Mei. Ia membawa bukti tambahan berupa flashdisk berisi video, foto, dan tangkapan layar, serta mengajak semua pihak menghormati proses hukum.
Informasi di atas dirangkum dari berbagai sumber berita mengenai isu ijazah Presiden Joko Widodo dan hasil survei terkait.




Masih Seputar politik
Pakar Hukum Desak KPK Periksa Bobby Nasution Terkait Korupsi Proyek Jalan Sumut
20 hari yang lalu

Pembahasan RUU KUHAP Dimulai DPR 8 Juli, Fokus Keadilan Restoratif dan Transparansi
20 hari yang lalu

Indonesia Resmi Anggota Penuh BRICS, Prabowo Dorong Kerja Sama Global Inklusif
20 hari yang lalu

Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali Berlanjut, Bangkai Kapal Terdeteksi
21 hari yang lalu

Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Picu Polemik, DPR Didesak Revisi UU
21 hari yang lalu

DPR Rampungkan Uji Kelayakan 24 Calon Dubes, Siap Bertugas di Berbagai Negara
21 hari yang lalu

Prabowo Usulkan South-South Economic Compact di KTT BRICS, Perkuat Posisi Indonesia
21 hari yang lalu

Persekusi Retret Kristen Sukabumi: Komnas PA Tolak Keadilan Restoratif, Desak Penegakan Hukum
21 hari yang lalu

Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal, Picu Polemik Konstitusionalitas
21 hari yang lalu

KTT BRICS: Prabowo Hadir Perdana sebagai Anggota Penuh, Dorong Tata Kelola Global
21 hari yang lalu

DPR RI Serahkan Hasil Uji Kelayakan 24 Calon Dubes Pilihan Presiden Prabowo
21 hari yang lalu

Berita Terbaru

BPS: Beras dan Rokok Dominasi Pengeluaran Masyarakat Miskin RI

Istana Khawatir Konflik Thailand-Kamboja Ganggu Impor Beras RI, Cadangan Fiskal Disiapkan

Runway Luncurkan Aleph, AI Video-ke-Video untuk Transformasi Rekaman dengan Perintah Teks

Tesla dan Samsung Teken Kesepakatan Chip AI6 $16,5 Miliar, Dongkrak Bisnis Foundry

Kemenhan RI Teken Kontrak 48 Jet Tempur KAAN Turki, Fokus Transfer Teknologi
Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.
Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!
Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.