Pengoplosan Beras Premium: Mentan Ancam Sanksi, Kemendag Tegur 9 Produsen

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020, beras premium harus memenuhi kriteria mutu tertentu untuk menjamin kualitasnya. Dua indikator utama yang ditekankan adalah:

• Kadar air maksimal 14 persen: Ini menunjukkan tingkat kekeringan beras yang optimal untuk penyimpanan dan kualitas. Kadar air yang lebih tinggi dapat mempercepat kerusakan beras.
• Butir kepala minimal 85 persen: Butir kepala adalah butir beras utuh atau yang patah tidak lebih dari seperempat bagian. Persentase butir kepala yang tinggi menunjukkan kualitas penggilingan yang baik dan beras yang tidak banyak pecah, yang merupakan ciri khas beras premium.

Kepatuhan terhadap SNI ini sangat penting untuk memastikan konsumen mendapatkan beras premium yang sesuai dengan ekspektasi kualitas.

Produsen beras memiliki kewajiban untuk mendaftarkan produk beras mereka sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018. Kewajiban ini bertujuan ganda:

• Menjamin mutu produk: Dengan pendaftaran, pemerintah dapat memverifikasi dan memastikan bahwa produk beras yang dipasarkan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
• Melindungi konsumen: Pendaftaran produk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa beras yang mereka beli telah melalui proses verifikasi dan memenuhi standar keamanan serta kualitas.

Pendaftaran ini juga menjadi alat pengawasan bagi pemerintah untuk melacak dan menindak produsen yang tidak patuh, sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas di industri perberasan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menegaskan bahwa produsen beras yang tidak mematuhi standar mutu dan melakukan praktik pengoplosan akan dikenakan sanksi tegas. Sanksi yang dapat diberikan bervariasi, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana. Sanksi administratif bisa berupa teguran, denda, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara dan/atau denda, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Ancaman sanksi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak praktik curang dan melindungi kepentingan petani serta konsumen.

Dalam upaya pengawasan dan penjaminan mutu beras di Indonesia, dua kementerian utama yang berperan adalah:

• Kementerian Pertanian (Kementan): Bertanggung jawab atas regulasi dan standar mutu beras dari sisi produksi dan pascapanen, termasuk penetapan SNI dan kewajiban pendaftaran produk beras. Menteri Pertanian secara langsung mengancam akan menindak tegas produsen yang melanggar.
• Kementerian Perdagangan (Kemendag): Bertanggung jawab atas pengawasan peredaran dan perdagangan beras di pasar, termasuk pengujian mutu produk yang dijual kepada konsumen. Kemendag melakukan pengawasan langsung di lapangan dan memberikan sanksi administratif kepada produsen yang tidak memenuhi standar.

Kolaborasi antara kedua kementerian ini penting untuk memastikan pengawasan yang komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga distribusi ke konsumen.

Hingga akhir April 2024, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan pengawasan intensif terhadap beras kemasan di pasaran. Hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang signifikan terhadap standar mutu beras premium. Secara spesifik:

• Kemendag telah menegur sembilan produsen beras kemasan karena produk mereka tidak memenuhi standar mutu beras premium.
• Dari sepuluh merek beras premium yang diuji oleh Kemendag, hanya satu merek yang ditemukan memenuhi syarat mutu yang ditetapkan.

Pengawasan ini melibatkan pembelian langsung 35 kemasan beras dari 10 merek berbeda. Meskipun sebagian besar sampel mencantumkan nomor pendaftaran dan kelas mutu premium, hasil uji menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Temuan ini mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi konsumen.

Sebelum pengawasan terhadap beras premium hingga April 2024, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga telah melakukan tindakan serupa terkait mutu dan kuantitas beras. Sebelumnya, Kemendag menemukan bahwa 30 dari 98 produk beras yang diperiksa tidak sesuai dengan kuantitas yang tertera pada kemasan. Atas temuan ini, Kemendag telah memberikan sanksi administratif berupa teguran kepada produsen yang melanggar. Selain itu, Kemendag juga meminta produsen untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang mencakup aspek kuantitas produk. Tindakan ini menunjukkan komitmen Kemendag dalam memastikan keadilan bagi konsumen tidak hanya dari segi mutu, tetapi juga dari segi jumlah produk yang dibeli.

Setelah sanksi administratif berupa teguran diberikan kepada produsen beras yang melanggar standar mutu atau kuantitas, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak berhenti di situ. Langkah selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Proses monitoring dan evaluasi ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari setelah sanksi ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produsen yang telah ditegur benar-benar melakukan perbaikan dan mematuhi standar yang berlaku. Jika dalam periode tersebut tidak ada perbaikan atau pelanggaran berulang, kemungkinan akan ada sanksi yang lebih berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menegakkan aturan dan melindungi kepentingan publik.