Peredaran Beras Oplosan Rugikan Konsumen Rp 99 T, Pengawasan Lemah

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

13 Jul 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

🍚 Fakta Utama

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengakui maraknya peredaran beras oplosan di pasar tradisional dan ritel modern.
Investigasi Kementan dan Satgas Pangan Polri menemukan 212 merek beras tidak memenuhi standar mutu, termasuk berat kemasan yang tidak sesuai dan klaim kualitas premium palsu.
Praktik pengoplosan beras ini berpotensi merugikan konsumen hingga Rp 99 triliun per tahun dan berisiko bagi kesehatan jika dikonsumsi terus-menerus.
Selisih harga beras oplosan bisa mencapai Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per kilogramnya, menunjukkan keuntungan besar bagi pelaku.

⚖️ Dampak & Hak Konsumen

Masyarakat kehilangan hak untuk memperoleh produk dengan standar yang baik karena manipulasi kualitas beras yang terjadi.
Konsumsi beras oplosan secara terus-menerus berisiko bagi kesehatan konsumen.
Kerugian finansial yang sangat besar dialami konsumen, mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.

🏛️ Pengawasan & Tantangan Pemerintah

Pemerintah memiliki instrumen pengendalian harga dan pasokan melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Namun, Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyatakan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap mafia pangan masih lemah.
Pengakuan Mentan Amran Sulaiman menyoroti urgensi penanganan serius terhadap masalah peredaran beras oplosan di pasar.

Apa itu beras oplosan yang sedang marak beredar?

keyboard_arrow_down

Beras oplosan adalah praktik pencampuran beras dengan kualitas yang berbeda, seringkali mencampur beras berkualitas rendah atau tidak standar dengan beras berkualitas lebih tinggi, kemudian dijual sebagai beras berkualitas baik atau premium. Praktik ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan menipu konsumen mengenai mutu dan berat produk.

Siapa yang mengungkapkan adanya peredaran beras oplosan ini?

keyboard_arrow_down

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman adalah pihak yang secara langsung mengakui dan mengungkapkan maraknya peredaran beras oplosan ini di pasar tradisional maupun ritel modern. Pengakuan ini didasarkan pada investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.

Berapa banyak merek beras yang ditemukan tidak memenuhi standar mutu?

keyboard_arrow_down

Investigasi yang dilakukan oleh Kementan dan Satgas Pangan Polri menemukan bahwa ada sebanyak 212 merek beras yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Jumlah ini menunjukkan skala masalah yang cukup luas dalam industri perberasan di Indonesia.

Apa saja jenis pelanggaran yang ditemukan pada beras oplosan?

keyboard_arrow_down

Investigasi terhadap beras oplosan menemukan beberapa jenis pelanggaran utama, yaitu:

Berat kemasan tidak sesuai: Konsumen menerima beras dengan berat yang kurang dari yang tertera pada kemasan.
Klaim kualitas premium palsu: Beras yang dijual diklaim sebagai kualitas premium, padahal kenyataannya tidak memenuhi standar mutu premium. Ini seringkali melibatkan pencampuran beras berkualitas rendah dengan beras yang lebih baik.

Pelanggaran-pelanggaran ini secara langsung merugikan konsumen baik dari segi finansial maupun kualitas produk yang diterima.

Berapa potensi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh peredaran beras oplosan?

keyboard_arrow_down

Peredaran beras oplosan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi konsumen. Diperkirakan, kerugian ini bisa mencapai angka fantastis hingga Rp 99 triliun per tahun. Angka ini mencerminkan akumulasi selisih harga yang dibayarkan konsumen untuk kualitas yang tidak sesuai, serta volume peredaran beras oplosan yang masif di pasar.

Apa saja risiko kesehatan dari konsumsi beras oplosan secara terus-menerus?

keyboard_arrow_down

Selain kerugian finansial, konsumsi beras oplosan secara terus-menerus juga berisiko bagi kesehatan. Meskipun teks tidak merinci jenis risiko kesehatan spesifik, umumnya beras yang tidak memenuhi standar mutu atau dicampur dengan bahan yang tidak semestinya dapat mengandung zat berbahaya, kontaminan, atau nutrisi yang tidak memadai, yang jika dikonsumsi dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada kesehatan tubuh.

Bagaimana peredaran beras oplosan memengaruhi hak-hak konsumen?

keyboard_arrow_down

Peredaran beras oplosan secara signifikan memengaruhi hak-hak konsumen. Menurut Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, masyarakat kehilangan hak fundamental mereka untuk memperoleh produk pangan dengan standar kualitas yang baik. Manipulasi kualitas beras ini berarti konsumen membayar harga untuk produk yang tidak sesuai dengan klaimnya, sehingga hak mereka atas informasi yang benar dan produk yang layak telah dilanggar.

Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah peredaran beras oplosan ini?

keyboard_arrow_down

Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri, telah melakukan investigasi untuk mengungkap praktik beras oplosan. Namun, Koordinator KRKP, Said Abdullah, menyoroti bahwa meskipun pemerintah memiliki instrumen pengendalian harga dan pasokan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap 'mafia pangan' masih tergolong lemah. Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah perlu diperkuat dalam aspek pengawasan dan penindakan untuk memberantas praktik ilegal ini secara efektif.

Apa saja instrumen hukum yang dimiliki pemerintah untuk mengendalikan harga dan pasokan pangan?

keyboard_arrow_down

Pemerintah memiliki instrumen hukum yang kuat untuk mengendalikan harga dan pasokan pangan, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap segala bentuk manipulasi atau praktik ilegal dalam rantai pasok pangan, termasuk peredaran beras oplosan.