Tarif AS 32% Ancam Ekspor, Indonesia Prioritaskan Isu Transshipment China

Isu transshipment merujuk pada praktik pengiriman barang melalui negara ketiga untuk menghindari tarif atau pembatasan perdagangan yang berlaku di negara tujuan akhir. Dalam konteks ini, AS khawatir barang-barang "made by China" yang seharusnya dikenai tarif tinggi, diproduksi atau transit di negara lain seperti Indonesia, kemudian diekspor ke AS dengan label "made in Indonesia" untuk menghindari tarif tersebut. Peneliti CSIS, Riandy Laksono, menekankan pentingnya memperjelas definisi transshipment dan memastikan persyaratan rules of origin (aturan asal barang) terpenuhi untuk mencegah penyalahgunaan.

Peneliti CSIS, Riandy Laksono, menilai isu transshipment lebih mendesak karena terkait erat dengan rivalitas dagang antara Amerika Serikat dan China. Rivalitas ini telah bergeser ke pemetaan ulang rantai pasok global, di mana AS berupaya menghambat barang-barang asal China, bahkan jika diproduksi di negara lain. Jika Indonesia tidak dapat membuktikan asal barang dengan jelas, risiko dikenai tarif tinggi akan semakin besar, bahkan lebih dari ancaman tarif awal.

Rivalitas dagang antara AS dan China telah mendorong AS untuk lebih ketat dalam mengawasi asal-usul barang. AS berpotensi menghambat barang yang secara substansial berasal dari China tetapi diproduksi atau dirakit di negara lain, termasuk Indonesia. Hal ini dapat mendorong pembangunan dua rantai pasok terpisah (satu untuk AS dan satu untuk China), yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya produksi secara global dan berpotensi memperlambat pertumbuhan industri di banyak negara.

Jika barang asal China transit di wilayah negara-negara ASEAN dan kemudian diekspor ke AS tanpa memenuhi aturan asal barang yang ketat, negara-negara tersebut berpotensi dikenai tarif yang sangat tinggi, bahkan mencapai 40%. Dampak lainnya adalah peningkatan biaya produksi karena perlunya membangun rantai pasok yang terpisah, serta potensi perlambatan pertumbuhan industri akibat kompleksitas dan biaya tambahan ini.

Pemerintah Indonesia, melalui Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa terlalu berharap pada negosiasi dengan AS. Fokus utama pemerintah adalah diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara lain seperti BRICS, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika. Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat penyelesaian perjanjian dagang bilateral seperti IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri sedang melakukan negosiasi lanjutan di AS.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mendorong beberapa langkah strategis:

• Mempercepat diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara BRICS, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika.
• Melakukan upaya multilateral untuk mencari solusi bersama.
• Memperkuat ketahanan ekonomi domestik, khususnya di sektor pangan, energi, dan moneter.
• Mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari ancaman tarif dan isu transshipment, serta membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

Ya, negosiasi masih menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ini sedang melakukan negosiasi lanjutan di Amerika Serikat. Meskipun Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan pemerintah tidak bisa terlalu berharap pada negosiasi, ini menunjukkan bahwa jalur diplomatik tetap ditempuh. Haryo juga mengakui bahwa transshipment adalah praktik umum dan menjadi bagian dari proses negosiasi tarif dengan AS, mengindikasikan bahwa isu ini sedang dibahas dalam dialog bilateral.