30 Wakil Menteri Kabinet Prabowo Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Perdebatan Legalitas dan Etika

Beberapa wakil menteri yang penunjukan terbarunya sebagai komisaris BUMN disebutkan adalah:

• Stella Christie di PT Pertamina Hulu Energi
• Ferry Juliantono di PT Pertamina Patra Niaga
• Arif Havas Oegroseno di PT Pertamina International Shipping
• Taufik Hidayat di PT PLN Energi Primer Indonesia

Rangkap jabatan ini menuai perdebatan publik karena beberapa alasan utama:

• Konflik Kepentingan: Dikhawatirkan adanya benturan kepentingan antara tugas sebagai pejabat pemerintah dan peran pengawasan di BUMN.
• Politisasi Jabatan: Adanya anggapan bahwa jabatan komisaris BUMN menjadi alat politisasi atau bagi-bagi jabatan.
• Efektivitas Pengawasan: Muncul pertanyaan tentang seberapa efektif pengawasan yang dapat dilakukan oleh komisaris yang juga memiliki tugas sebagai wakil menteri.
• Independensi Komisaris: Keraguan terhadap independensi komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan jika mereka juga merupakan bagian dari eksekutif pemerintahan.

Secara regulasi, rangkap jabatan ini diatur oleh beberapa ketentuan:

• Mahkamah Konstitusi (MK): Putusan MK melarang rangkap jabatan hanya untuk menteri, namun tidak secara eksplisit untuk wakil menteri.
• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008: Undang-undang ini melarang menteri merangkap jabatan, tetapi tidak secara eksplisit mengatur larangan bagi wakil menteri.
• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN: Undang-undang ini tidak memiliki larangan mutlak bagi komisaris untuk merangkap jabatan di instansi pemerintah, selama tidak menimbulkan konflik kepentingan.
• Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020: Peraturan ini mengatur bahwa pengangkatan komisaris anak usaha BUMN harus mempertimbangkan profesionalitas dan integritas, namun tidak melarang rangkap jabatan oleh wakil menteri.

Berdasarkan informasi yang tersedia, tidak ada undang-undang yang secara eksplisit melarang wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris. Larangan rangkap jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan putusan Mahkamah Konstitusi lebih fokus pada posisi menteri, bukan wakil menteri.

Dalam konteks BUMN, peran komisaris sangat penting dalam tata kelola perusahaan. Tugas utama komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Sementara itu, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan operasional perusahaan sehari-hari. Komisaris memastikan bahwa direksi menjalankan perusahaan sesuai dengan tujuan, anggaran dasar, dan peraturan yang berlaku, serta melindungi kepentingan pemegang saham.

Pemerintah, melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, menyatakan bahwa secara hukum, wakil menteri diperbolehkan merangkap jabatan komisaris. Pernyataan ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 Tahun 2019, yang tidak melarang wakil menteri untuk memiliki jabatan lain di luar tugas kementeriannya.

Potensi dampak dari rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN meliputi:

• Peningkatan Risiko Konflik Kepentingan: Adanya potensi benturan antara kepentingan pemerintah/kementerian dengan kepentingan bisnis BUMN.
• Pertanyaan atas Independensi: Keraguan terhadap kemampuan komisaris untuk bertindak secara independen dalam mengawasi direksi BUMN, mengingat posisi mereka sebagai bagian dari eksekutif.
• Efektivitas Pengawasan yang Berkurang: Kekhawatiran bahwa fokus dan waktu wakil menteri akan terbagi, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan mereka terhadap BUMN.
• Potensi Politisasi: Risiko bahwa penunjukan komisaris BUMN dapat dilihat sebagai bentuk politisasi atau imbalan politik, bukan semata-mata berdasarkan profesionalitas.

Meskipun secara hukum diperbolehkan, perdebatan publik menyoroti implikasi etika dan tata kelola yang mungkin timbul dari praktik ini.