30 Wakil Menteri Kabinet Prabowo Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Perdebatan Legalitas dan Etika
Sebanyak 30 wamen Kabinet Merah Putih rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, memicu perdebatan tentang konflik kepentingan dan politisasi. Penunjukan terbaru termasuk di anak perusahaan Pertamina dan PLN. MK melarang rangkap jabatan untuk menteri, tetapi tidak untuk wamen. Pemerintah berdalih rangkap jabatan ini diperbolehkan secara hukum berdasarkan Putusan MK.
Berita Terbaru
Vivo X300 Series: Kamera Zeiss dan OriginOS Siap Guncang Indonesia
Moises Caicedo Bungkam Kritik, Kini Disandingkan dengan Makelele-Kante di Chelsea
Prabowo Perintahkan KAI: Prioritaskan Keselamatan, Tingkatkan Layanan Kereta
Trump Klaim Xi Jinping Janji Tak Serang Taiwan Selama Ia Menjabat
Jonathan Bailey Dinobatkan Pria Terseksi Dunia 2025 oleh People
Peruri & Telkom University Bersinergi, Perkuat Ekosistem Digital Nasional
Indonesia Sangat Bergantung HP, Hampir 99% Warga Akses Internet
Bek Real Madrid Dean Huijsen: Anfield Hanya Lapangan Biasa, Latihan Tak Penting
Biaya Haji 2026 Turun Drastis, Puan Maharani: Bukti Keadilan Pengelolaan Dana
Dick Cheney, Mantan Wapres AS, Berpulang di Usia 84 Tahun
