Strategi Besar Infrastruktur Indonesia: Pemerintah Prioritaskan Air, Butuh Rp 6.000 Triliun dari Swasta, dan Solusi Kemacetan Jakarta

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

16 Jun 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

Prioritas Infrastruktur Air dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)

Kemenko IPK menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur air menjadi prioritas utama dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung ketahanan pangan.

- Pembangunan bendungan dan saluran irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
- Lebih dari 70% penggunaan air global adalah untuk pertanian.
- Pemerintah telah membangun dan merehabilitasi 61 bendungan nasional yang mencakup 1,18 juta hektare antara tahun 2015 dan 2023.
- Indonesia juga membangun bendungan terbesar di Pamukkulu, Sulawesi Selatan, dengan kapasitas 82 juta meter kubik.
- Modernisasi jaringan irigasi terus dilakukan dengan total daerah irigasi seluas 9,13 juta hektare melalui perbaikan, pembaharuan, dan penyempurnaan sistem pengelolaan.
- Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/2025 untuk mempercepat pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur dan Peran Swasta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah hanya mampu membiayai sebagian kecil dari total kebutuhan investasi infrastruktur nasional, sehingga partisipasi sektor swasta menjadi krusial.

- Pemerintah hanya mampu membiayai sekitar 40% dari total kebutuhan investasi infrastruktur nasional hingga tahun 2029, yang mencapai sekitar $625 miliar (Rp 10.000 triliun).
- Kekurangan pendanaan sebesar Rp 6.000 triliun memerlukan partisipasi sektor swasta, kemitraan yang kuat, dan strategi pembiayaan inovatif.
- Pembangunan infrastruktur harus inklusif, tahan terhadap perubahan iklim, bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) yang lebih luas.
- Pemerintah telah menerapkan kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) sejak tahun 2022 untuk memandu investasi swasta dalam infrastruktur publik.
- Pemerintah memberikan jaminan melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) untuk mengurangi risiko investasi.

Perkembangan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menerima penyerahan aset dari pembangunan yang telah dilakukan oleh berbagai kementerian.

- Aset-aset yang akan diserahkan meliputi infrastruktur seperti jalan di kawasan IKN, jalan tol antara Balikpapan dan IKN, perkantoran, hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) (47 menara dengan potensi penambahan), masjid, Istana Kepresidenan, Kantor Kepresidenan, dan Kantor Wakil Presiden.
- PT Bina Karya, sebagai Badan Usaha Otorita, akan belajar dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta dalam pengelolaan infrastruktur dan sampah di IKN.
- Otorita IKN akan bertanggung jawab untuk memelihara seluruh aset yang diserahkan.

Upaya Mengatasi Kemacetan di Jakarta

Pemerintah Provinsi Jakarta merencanakan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai salah satu solusi utama untuk mengatasi masalah kemacetan kronis di ibu kota.

- Gubernur Jakarta, Pramono Anung, berencana menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) dan menaikkan tarif parkir untuk mengatasi kemacetan. Kebijakan akan dimulai dengan menaikkan tarif parkir secara bertahap.
- Pemerhati Transportasi, Muhammad Akbar, menilai ERP lebih efektif dari ganjil genap karena lebih adil, transparan, dan mendorong perubahan perilaku.
- ERP menggunakan sensor dan kamera untuk mengenakan tarif pada kendaraan yang melintasi jalan tertentu pada waktu tertentu, sehingga sulit dimanipulasi.
- Pendapatan dari ERP dapat digunakan untuk meningkatkan layanan transportasi publik.
- Secara regulasi, Jakarta dinilai siap menerapkan ERP dengan dukungan transportasi umum yang terintegrasi dan infrastruktur teknologi yang memadai.
- Hambatan saat ini ada pada keberanian politik dan kesiapan masyarakat.

Informasi di atas merangkum berbagai aspek strategi infrastruktur Indonesia, mulai dari prioritas nasional dan tantangan pendanaan, hingga pembangunan ibu kota baru dan solusi permasalahan perkotaan.