Pencarian
Hasil Pencarian
20 artikel ditemukan

nasional
Mensesneg Konfirmasi: Prabowo Nyaris Disogok US$1 Miliar
Menko Polhukam konfirmasi Prabowo nyaris disogok US$1 miliar. Simak kronologi, motif, & respons Prabowo dalam skandal suap ini.
17 hari yang lalu

nasional
Mensesneg Desak Kementan-Bulog Perbaiki Manajemen Gudang, Puluhan Ribu Ton Beras Turun Mutu
Mensesneg desak Kementan-Bulog perbaiki manajemen gudang beras. Atasi puluhan ribu ton beras turun mutu & pastikan ketersediaan pangan nasional.
26 hari yang lalu

nasional
Mensesneg: Pemerintah Kaji Dana APBN untuk Pembangunan Pesantren
Pemerintah kaji APBN untuk pesantren. Temukan informasi rencana, sumber dana, dan dampak pembangunan pondok pesantren di Indonesia.
27 hari yang lalu

nasional
Mensesneg: TKD Bukan Dipangkas, Dana Langsung ke Masyarakat Lewat Program Ini
Mensesneg tegaskan Dana TKD tidak dipangkas, tapi disalurkan langsung ke masyarakat lewat program prioritas pembangunan desa & daerah. Pelajari detailnya.
29 hari yang lalu

nasional
Mensesneg: Prosedur Bermasalah Jadi Biang Keladi Kekurangan Program MBG
Mensesneg beberkan prosedur bermasalah jadi biang keladi kekurangan program MBG. Pelajari metrik, overview, dan referensi program MBG di sini.
sekitar 1 bulan yang lalu

ekonomi
Mensesneg: Status Kementerian BUMN kemungkinan diturunkan menjadi badan
Menteri BUMN: Status Kementerian BUMN menjadi badan, bukan lagi kementerian. Cek dampaknya dan perkembangannya di sini.
sekitar 1 bulan yang lalu

ekonomi
Mensesneg: BUMN dirampingkan jadi 200 dari 1.000
Menteri PANRB Erick Thohir sebut BUMN akan dirampingkan jadi 200 dari 1.000. Simak progres, tantangan, dan dampaknya bagi ekonomi Indonesia.
sekitar 2 bulan yang lalu

ekonomi
Mensesneg Jelaskan Revisi UU BUMN atas nama Prabowo di DPR
Mensesneg jelaskan revisi UU BUMN atas nama Prabowo di DPR, terkait metrik, overview, dan referensi UU BUMN terbaru. Simak penjelasannya di sini.
sekitar 2 bulan yang lalu

nasional
Mensesneg minta maaf atas keracunan MBG, ratusan siswa jadi korban
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) minta maaf atas keracunan massal (MBG) yang menimpa ratusan siswa. Simak kronologi, korban, dan perkembangan terbaru kasus ini.
sekitar 2 bulan yang lalu

ekonomi
Mensesneg: Peleburan Kementerian BUMN ke Danantara masih dikaji
Menteri PANRB pastikan peleburan KemenBUMN ke Danantara masih dikaji. Pelajari matriks, gambaran umum, dan referensi terkait kebijakan ini.
sekitar 2 bulan yang lalu

nasional
Mensesneg: Wacana peleburan Kementerian BUMN dengan Danantara masih dikaji
Menteri BUMN dan Danantara dikaji untuk dilebur. Simak perkembangan wacana, alasan, dan dampaknya di sini.
sekitar 2 bulan yang lalu

ekonomi
Mensesneg: Kementerian BUMN belum dilebur ke Danantara dalam waktu dekat
Menteri PANRB sebut Kemen BUMN tidak dilebur ke Danantara dalam waktu dekat. Simak penjelasan, alasan, dan dampak keputusannya.
sekitar 2 bulan yang lalu

ekonomi
Menkeu: Pemindahan Rp 200 triliun dari BI ke Himbara berpotensi turunkan bunga
Menkeu: Rp 200 triliun dari BI ke Himbara berpotensi turunkan bunga. Simak rincian, potensi dampak, dan strategi penurunan suku bunga acuan.
sekitar 2 bulan yang lalu

nasional
Mensesneg Akui Usul BP Haji Naik Setingkat Kementerian
Mensesneg akui usul BP Haji naik setingkat kementerian. Temukan rincian mengenai kebijakan terbaru, dampak, dan referensi penting yang mendukung keputusan ini.
3 bulan yang lalu
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5306508/original/006528300_1754397033-IMG_0526.jpg&output=webp&q=30&default=https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/d5eeIzMFsw4FUAAHVSbdAMb0KrU=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5306508/original/006528300_1754397033-IMG_0526.jpg)
nasional
Mensesneg Arahkan Pertanyaan Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta ke Sri Mulyani
Mensesneg arahkan pertanyaan tunjangan rumah DPR Rp50 juta ke Sri Mulyani. Temukan analisis mendalam, gambaran biaya, dan referensi relevan di sini.
3 bulan yang lalu

ekonomi
Mensesneg Bantah Kenaikan Pajak Daerah Akibat Kurang Anggaran Pusat
Mensesneg bantah kenaikan pajak daerah akibat kurang anggaran pusat. Temukan informasi mengenai penjelasan resmi, dampak ekonomi, dan solusi yang diusulkan.
3 bulan yang lalu
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5280252/original/052468800_1752218803-IMG-20250711-WA0003.jpg&output=webp&q=30&default=https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/V1a3WmU989sNUe3AvytcnzgkOlY=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5280252/original/052468800_1752218803-IMG-20250711-WA0003.jpg)
nasional
Mensesneg Bantah Payment ID Mata-matai Transaksi Masyarakat
Mensesneg bantah tuduhan Payment ID mata-matai transaksi masyarakat. Temukan klarifikasi, dampak perlindungan data, dan referensi terkait isu ini.
3 bulan yang lalu
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5306508/original/006528300_1754397033-IMG_0526.jpg&output=webp&q=30&default=https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/d5eeIzMFsw4FUAAHVSbdAMb0KrU=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5306508/original/006528300_1754397033-IMG_0526.jpg)
nasional
Mensesneg Bantah Anggaran Minim Picu Kenaikan Pajak Pati 250 Persen
Mensesneg bantah anggaran minim picu kenaikan pajak Pati 250 persen. Temukan analisis kebijakan fiskal, dampak terhadap masyarakat, dan solusi yang diusulkan.
3 bulan yang lalu

nasional
Mensesneg Bantah Payment ID Mata-matai, Fokus Perbaikan Sistem Transaksi
Mensesneg bantah isu Payment ID sebagai mata-mata. Fokus pada perbaikan sistem transaksi dan peningkatan keamanan. Dapatkan informasi lengkap di sini!
3 bulan yang lalu
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5314186/original/045472200_1755069191-Untitled.jpg&output=webp&q=30&default=https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/ot1OVor4Y60y7ytDngAc2CwpA_8=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5314186/original/045472200_1755069191-Untitled.jpg)
nasional
Mensesneg Hormati Hak Angket DPRD Pati, Monitor Polemik Pajak 250 Persen
Mensesneg hormati hak angket DPRD Pati dengan memonitor polemik pajak 250 persen. Temukan analisis mendalam dan statistik terkini dalam pembahasan ini.
3 bulan yang lalu