nasional.kompas.com
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah Payment ID digunakan untuk memata-matai transaksi warga. Ia menegaskan, sistem yang akan diluncurkan Bank Indonesia pada 17 Agustus 2025 ini bertujuan untuk perbaikan sistem dan analisis transaksi mencurigakan. Data yang dimonitor akan diatur peruntukannya sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta untuk mencegah hal negatif seperti penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Masih Seputar nasional
Mensesneg Bantah Anggaran Minim Picu Kenaikan Pajak Pati 250 Persen
KPPOD: Kenaikan PBB-P2 Pati Jadi Alarm Kepala Daerah Lain
Dirut Sritex Iwan Lukminto Bantah Terlibat Korupsi Kredit Bank
Prabowo Sesalkan Unjuk Rasa Tuntut Bupati Pati Mundur
Demo Kenaikan PBB di Pati, 64 Warga Terluka
KPK Sita Mobil dan Properti dalam Penyidikan Korupsi Haji
Kejagung Tetapkan Dirut Sritex Iwan Kurniawan Tersangka Korupsi Kredit Bank
Separatis Papua Tembak Mati Dua Anggota Brimob di Nabire
Hujan Angin Kencang Robohkan Dua Kelas SD Tangerang, 11 Siswa Tertimpa
BKPM: Pasar EBT Penentu Investasi Energi Bersih
