money.kompas.com
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membantah bahwa maraknya kenaikan pajak di daerah disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, kenaikan PBB adalah kebijakan masing-masing pemerintah daerah yang berbeda-beda dan telah mempertimbangkan kondisi lokal. Koordinasi dengan Mendagri dilakukan setelah kebijakan tersebut menimbulkan masalah, bukan untuk merumuskan.
Masih Seputar ekonomi
Prabowo Kritik Tantiem Rp 40 Miliar Komisaris BUMN: Akal-akalan
Prabowo: Gaji Hakim Naik 280%, Siap Bongkar Korupsi Besar
Sri Mulyani: 'Akrobat' Trump Pengaruhi Kurs Rupiah RAPBN 2026
Mensesneg: Gaji ASN 2026 Tak Naik, Prabowo Tak Singgung di Pidato
Titiek Soeharto Desak Penyaluran Beras SPHP Cepat Tuntas, Soroti Stok Lama
Bhima Yudhistira Bantah Klaim Prabowo: Kualitas Investasi RI Menurun
Eks Wapres Ma'ruf Amin Dorong Muhammadiyah Kembangkan Bank Syariah
Prabowo Sentil Tantiem Rp40 Miliar, Pangkas Komisaris BUMN
Prabowo Akan Hapus Tantiem BUMN Merugi: Komisaris Terima Rp 40 Miliar?
Mensesneg Pastikan IKN Lanjut, Target 3 Tahun Rampung
Prabowo Klaim Pengangguran Terendah Sejak 1998, BPS Catat 4,76%
