Ketua KPK menyatakan status bersalah Hasto Kristiyanto tetap melekat meski dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Megawati Soekarnoputri sedih dengan kinerja KPK dan merasa aneh presiden harus turun tangan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menepis amnesti terkait dukungan PDIP ke Prabowo, menyebut dukungan Megawati sudah ada sebelumnya. Dasco menyambut baik dukungan PDIP, termasuk kritik membangun, dan menyerahkan pertanyaan soal PDIP bergabung pemerintahan kepada pemerintah.
⚖️ Status Hukum dan Amnesti
- Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa secara hukum, status bersalah tetap melekat pada Hasto Kristiyanto meskipun telah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
- Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto merupakan hak prerogatif presiden, namun tidak menghapus status hukum kesalahannya.
- Pernyataan KPK ini mengindikasikan bahwa amnesti lebih berfungsi sebagai penghentian penuntutan atau pelaksanaan hukuman, bukan pembebasan dari status bersalah.
🗣️ Reaksi dan Pandangan Politik
- Megawati Soekarnoputri menyatakan kesedihannya terhadap kinerja KPK dan merasa aneh presiden harus turun tangan langsung dalam kasus Hasto.
- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menepis anggapan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto berkaitan dengan dukungan PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
- Dasco menyebut Megawati telah beberapa kali mendukung kebijakan Prabowo jauh sebelum isu amnesti dan Kongres PDIP.
- Dukungan PDIP terhadap pemerintah, dengan penekanan pada kritik membangun, disampaikan dalam Kongres ke-6 di Bali.
Apa yang menjadi fokus utama perbincangan terkait Hasto Kristiyanto?
Fokus utamanya adalah pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Hasto Kristiyanto terkait kasus suap Harun Masiku, serta implikasi hukum dari amnesti tersebut.
Bagaimana status hukum Hasto Kristiyanto setelah menerima amnesti?
Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, secara hukum, status bersalah tetap melekat pada Hasto Kristiyanto meskipun ia telah menerima amnesti dari Presiden.
Siapa yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan apa dasar hukumnya?
Amnesti diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemberian amnesti ini merupakan hak prerogatif presiden.
Bagaimana pandangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap amnesti yang diberikan kepada Hasto?
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa meskipun amnesti telah diberikan, status bersalah secara hukum tetap melekat pada Hasto Kristiyanto. Ini menunjukkan bahwa amnesti tidak menghapus status hukum pidana yang telah ada.
Apa reaksi Megawati Soekarnoputri terkait kinerja KPK dan keterlibatan presiden dalam kasus ini?
Megawati Soekarnoputri menyatakan kesedihannya terhadap kinerja KPK dan merasa aneh bahwa presiden harus turun tangan langsung dalam kasus tersebut.
Apakah pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto terkait dengan dukungan PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto?
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menepis anggapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Megawati Soekarnoputri telah beberapa kali mendukung kebijakan Prabowo jauh sebelum isu amnesti dan Kongres PDIP.
Bagaimana sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan yang baru?
PDIP menyatakan dukungan terhadap pemerintahan yang baru, namun dengan penekanan pada pemberian kritik yang konstruktif atau membangun.
Apa yang dibahas dalam Kongres ke-6 PDIP terkait dukungan terhadap pemerintah?
Dalam Kongres ke-6 PDIP yang diselenggarakan di Bali, disampaikan bahwa PDIP akan memberikan dukungan kepada pemerintah, namun dengan fokus pada kritik yang membangun.
Apakah ada kemungkinan PDIP akan bergabung dalam koalisi pemerintahan?
Mengenai kemungkinan PDIP bergabung dalam pemerintahan, Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan pertanyaan tersebut kepada pihak pemerintah.
Masih Seputar nasional
Mantan CEO GoTo Diperiksa KPK Terkait Penyelidikan Google Cloud Kemendikbudristek
sekitar 4 jam yang lalu

TNI Tempatkan Dua Anoa di Kejagung untuk Pengamanan Rutin
sekitar 4 jam yang lalu

Pengadilan Tinggi Kepri Vonis Mati Mantan Kasat Narkoba Barelang atas Penggelapan Narkotika
sekitar 5 jam yang lalu
Kapolri Tunjuk Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri Gantikan Ahmad Dofiri
sekitar 5 jam yang lalu

Roy Suryo Somasi Jokowi, Minta Cabut Pernyataan 'Tokoh Besar' Isu Ijazah Palsu
sekitar 6 jam yang lalu

PT Kepri Vonis Mati Mantan Kasatresnarkoba Kompol Satria Nanda Kasus Sabu
sekitar 6 jam yang lalu

Kejagung Sita 5 Mobil Mewah dan Uang Tunai Riza Chalid dalam Kasus Korupsi Pertamina
sekitar 7 jam yang lalu

Kapal Cepat Terbalik di Sanur, Jumlah Penumpang Belum Diketahui
sekitar 7 jam yang lalu

Densus 88 Tangkap Dua ASN di Aceh Terkait Dugaan Terorisme
sekitar 8 jam yang lalu

Pembunuh dan Pemerkosa Penjual Gorengan di Pariaman Divonis Mati
sekitar 8 jam yang lalu
Bareskrim Tahan Tiga Petinggi eFishery Terkait Penipuan Investasi Rp15 Miliar
sekitar 9 jam yang lalu

Berita Terbaru

Ekspor Sapi Meksiko Anjlok Akibat Parasit Screwworm, AS Larang Impor

Pemerintah AS Wajibkan Uang Jaminan Visa Turis Hingga Rp 245 Juta

Australia Pilih Mitsubishi Jepang untuk Kontrak Kapal Perang $6.5 Miliar

Rusia Perketat Kontrol Internet, Blokir Situs, Dekati Isolasi Digital

Trump Ancam Naikkan Tarif Ekspor India karena Pembelian Minyak Rusia
Trending

Indonesia Yakin Ekspor Kompetitif di Tengah Tarif Trump, Negosiasi Berlanjut Jelang September

Netanyahu Perbarui Rencana Perang Gaza, Hadapi Tekanan Internasional dan Pensiunan Keamanan

Ice Skating Indonesia Tunjukkan Perkembangan Pesat, Bidik Olimpiade dan Medali SEA Games

OJK Tinjau Aturan Rekening Dormant Pasca Blokir PPATK dan Kritik Pakar

Pemerintah dan BUMN Perkuat Layanan, Salurkan Bantuan Tepat Sasaran
Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.
Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!
Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.