Roy Suryo Somasi Jokowi, Minta Cabut Pernyataan 'Tokoh Besar' Isu Ijazah Palsu

Roy Suryo dan timnya melayangkan somasi karena merasa keberatan dan difitnah oleh pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut adanya "tokoh besar" di balik isu ijazah palsu. Mereka menganggap pernyataan tersebut sebagai fitnah terhadap perjuangan konstitusional yang mereka lakukan terkait isu ijazah palsu. Selain itu, mereka menilai isu ijazah palsu telah menyebabkan perpecahan, dan Presiden Jokowi dinilai tidak berupaya melerai perseteruan tersebut.

Tuntutan utama Roy Suryo dan timnya dalam somasi tersebut adalah agar Presiden Jokowi mencabut pernyataan mengenai "tokoh besar" di balik isu ijazah palsu dan meminta maaf secara terbuka kepada publik.

Jika tuntutan somasi tidak dipenuhi oleh Presiden Jokowi, Roy Suryo dan timnya menyatakan akan mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum perdata maupun pidana. Ini menunjukkan keseriusan mereka dalam menindaklanjuti masalah ini ke ranah hukum yang lebih tinggi.

Pernyataan Presiden Jokowi yang menjadi dasar somasi adalah tudingannya bahwa ada "tokoh besar" yang mendukung isu ijazah palsu. Sebelumnya, Jokowi juga pernah menyatakan bahwa ada agenda politik di balik isu ijazah palsu dan upaya pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

Roy Suryo dan timnya berpendapat bahwa kasus ijazah palsu ini telah menyebabkan perpecahan di masyarakat. Mereka menilai Presiden Jokowi tidak berupaya melerai perseteruan tersebut. Selain itu, mereka menganggap pernyataan Jokowi tentang "tokoh besar" sebagai fitnah terhadap perjuangan konstitusional yang mereka lakukan dalam menyikapi isu ijazah palsu.

Perseteruan hukum antara warga negara dan kepala negara, seperti somasi ini, dapat memiliki beberapa implikasi. Pertama, ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol dan akuntabilitas terhadap pejabat publik, termasuk presiden, di mana warga negara dapat menuntut pertanggungjawaban atas pernyataan atau tindakan yang dianggap merugikan. Kedua, hal ini dapat mempengaruhi iklim politik dan kepercayaan publik, tergantung pada bagaimana kasus ini berkembang dan diselesaikan. Ketiga, ini bisa menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan, memperkuat atau melemahkan hak warga negara untuk menuntut keadilan. Namun, perlu dicatat bahwa proses hukum semacam ini seringkali memakan waktu dan sumber daya yang signifikan, dan hasilnya tidak selalu dapat diprediksi.