OJK Tinjau Aturan Rekening Dormant Pasca Blokir PPATK dan Kritik Pakar

PPATK telah memblokir sebanyak 31 juta rekening dormant. Dari jumlah tersebut, 28 juta rekening kemudian dibuka kembali blokirnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar rekening yang awalnya diblokir telah melalui proses verifikasi atau peninjauan ulang.

Ya, PPATK menegaskan bahwa dana nasabah di rekening dormant tetap aman meskipun rekeningnya diblokir. Pemblokiran ini adalah langkah administratif untuk mencegah penyalahgunaan, bukan penyitaan dana.

Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai salah satu bank yang terdampak, juga memastikan bahwa dana nasabah tetap aman. Nasabah diimbau untuk memperbarui data kontak dan menjaga komunikasi dengan pihak bank untuk memastikan akses dan keamanan dana mereka.

Rekening dormant memiliki beberapa risiko penyalahgunaan yang serius, antara lain:

• Tindak Pidana Pencucian Uang: Rekening pasif dapat direaktivasi secara massal dan digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan.
• Transaksi Ilegal: Rekening ini rawan disalahgunakan untuk berbagai transaksi ilegal seperti judi daring, penipuan, dan perdagangan narkotika.
• Jual Beli Rekening: Adanya praktik jual beli rekening dormant yang kemudian digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk aktivitas kriminal.

Risiko-risiko ini menjadi dasar bagi PPATK dan perbankan untuk memantau dan mengambil tindakan terhadap rekening dormant guna melindungi integritas sistem keuangan.

Kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh PPATK menuai kritik dari para pakar dan ekonom, yang menyoroti beberapa poin penting:

• Kurangnya Transparansi: Direktur Indef, Eisha Maghfiruha Rachbini, menekankan perlunya transparansi terkait tujuan dan kriteria pemblokiran. Kurangnya informasi yang jelas dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap bank.
• Indikator yang Tidak Cukup: Pakar Administrasi Publik UNPAR, Trisno Sakti Herwanto, berpendapat bahwa tingkat keaktifan rekening tidak bisa menjadi satu-satunya indikator penyalahgunaan. Pemblokiran tidak seharusnya dilakukan secara merata pada semua rekening tidak aktif tanpa indikator lain yang lebih kuat.

Kedua pakar tersebut sepakat bahwa PPATK perlu memberikan keterangan yang lebih terbuka dan transparan kepada publik untuk menghindari kegaduhan dan menjaga kepercayaan.

Menanggapi kegaduhan di masyarakat akibat pemblokiran rekening dormant, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil beberapa langkah:

• Peninjauan Ulang Aturan: OJK akan meninjau ulang aturan pengelolaan rekening dormant untuk memperjelas hak-hak bank dan nasabah terkait rekening, termasuk rekening dormant.
• Permintaan Pemantauan Bank: OJK telah meminta perbankan untuk secara aktif memantau rekening dormant guna memastikan tidak ada kejahatan keuangan dan praktik jual beli rekening.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen OJK untuk menanggapi kekhawatiran publik dan memastikan kerangka regulasi yang lebih jelas dan adil.

Untuk menghindari masalah terkait rekening dormant, nasabah diimbau untuk:

• Memperbarui Data Kontak: Pastikan data kontak (nomor telepon, alamat email) yang terdaftar di bank selalu terbaru agar bank dapat berkomunikasi jika ada masalah.
• Menjaga Komunikasi dengan Bank: Aktif berkomunikasi dengan pihak bank jika ada pertanyaan atau kekhawatiran mengenai status rekening.
• Menggunakan Layanan Perbankan Secara Tepat dan Aman: Gunakan rekening untuk tujuan yang sah dan hindari menyalahgunakan rekening untuk aktivitas yang melanggar hukum.

Langkah-langkah ini penting untuk memastikan rekening tetap aktif dan aman dari potensi penyalahgunaan.

Pengaturan rekening dormant diatur oleh masing-masing bank, dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Ini berarti setiap bank memiliki kebijakan internalnya sendiri mengenai definisi rekening dormant dan prosedur penanganannya.

Meskipun demikian, bank-bank seperti BRI berkomitmen untuk mematuhi regulasi terkait penghentian transaksi atas rekening dormant sebagai bagian dari upaya melindungi sistem keuangan nasional dari potensi penyalahgunaan.